Rencana Aksi OGI

Rencana Aksi merupakan instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Pahami dan mari awasi bersama-sama implementasinya.

Tahapan Penyusunan Renaksi 2018-2020

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government) 2019-2020 merupakan rencana aksi periode keempat sepanjang keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP). Rencana aksi kali ini dirumuskan untuk merespon isu nasional dan global yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, keterbukaan informasi, serta teknologi dan inovasi. Selain itu, proses penyusunannya juga melibatkan partisipasi dari Organisasi Masyarakat Sipil dan kementerian/lembaga. Sesuai dengan panduan keterbukaan pemerintah, dalam penyusunan Rencana Aksi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kolaborasi. Terdapat enam tahapan penyusunan, dimulai dari perumusan isu strategis hingga melakukan finalisasi dokumen rencana aksi. Secara lebih detail, tahapan tersebut terdiri dari:

  1. Perumusan Tantangan dan Strategi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah
  2. Workshop Konsultasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah
  3. Pertemuan Kick Off Penyampaian Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah
  4. Pertemuan Bilateral dan Multilateral
  5. Konsultaasi Publik Online
  6. Pertemuan Konsultatif dan Pendalaman
  7. Pertemuan Finalisasi.
Perumusan Grand Challenge 2018-2020

Perumusan Grand Challenge 2018-2020

Untuk memastikan isu yang diselesaikan melalui Renaksi adalah benar-benar merupakan prioritas publik yang juga merupakan agenda utama dari pemerintah, maka metode perumusan grand challenges Renaksi harus dapat memastikan keselerasan hal-hal tersebut. Untuk itu, perumusan grand challenges renaksi mengambil fokus pada dua sisi yaitu: pemerintah dan publik. Dari kedua sisi ini, hal utama yang dipantau adalah; isu-isu terkait: (1) Partisipasi Publik, (2) Reformasi Birokrasi, (3) Akses Informasi Publik, (4) Tata Kelola Data dan (5) Inovasi Pelayanan Publik, di lima sektor prioritas pembangunan 2018, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi dan Desa (Pembangunan Wilayah). Renaksi OGI juga mempertimbangkan aspek isu global yang hendak diimplementasikan di Indonesia, yaitu berkaitan dengan Beneficial Ownership, Open Contracting dan Access to Justice


Selengkapnya
Workshop Konsultasi Rencana Aksi

Workshop Konsultasi Rencana Aksi

Pertemuan untuk membahas komitmen dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 diawali dengan kegiatan workshop bersama Organisasi Masyarakat Sipil. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan benang merah antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah. Selain itu, output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perumusan draft komitmen dalam format global.

Agar Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah dapat diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga, pengusulan komitmen harus spesifik dan tidak meluas. Selain itu, harapannya dalam Rencana Aksi juga terdapat keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Lebih jauh lagi, pada pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan agenda penyusunan Rencana Aksi. Tahapan penyusunan yang dimaksud diantaranya pengiriman draft komitmen, pembahasan dengan kementerian dan lembaga selanjutnya pengiriman Rencana Aksi ke tingkat global. Terdapat 10 komitmen dengan 6 tematik yang telah diusulkan pada forum ini. Selanjutnya masing-masing koordinator di Organisasi Masyarakat Sipil dapat merumuskan komitmen sesuai dengan panduan yang tersedia.


Selengkapnya
Pertemuan Kick Off Rencana Aksi

Pertemuan Kick Off Rencana Aksi

Pasca pembahasan draft komitmen dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah, Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan pertemuan Kick Off. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada organisasi masyarakat sipil serta kementerian dan lembaga bahwa mereka akan terlibatan mereka dalam implementasi renaksi OGI. Sebanyak 83 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Kick off dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Aula Serbaguna Lantai 1, Gedung III Sekretariat Negara.

Forum tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas maupun Kantor Staf Presiden.  Yanuar Nugroho (Deputi II, Kantor Staf Presiden). Slamet Soedarsono (Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas), Velix Wanggai (Direktur Aparatur Negara, Bappenas), Yanuar Nugroho (Deputi II, KSP) dan Agung Hikmat (Tenaga Ahli, KSP) selaku penganggung jawab Sekretariat OGI juga memberikan arahan terkait Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020.


Selengkapnya
Pertemuan Bilateral Penajaman Renaksi

Pertemuan Bilateral Penajaman Renaksi

Selama lebih dari dua bulan (bulan September sampai November 2018), Sekretariat Open Goverment Indonesia (OGI) menyelenggarakan seri pertemuan bilateral. Terhitung sebanyak 14 pertemuan dilaksanakan dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait dengan Organisasi Masyarakat Sipil. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memberikan informasi lebih dalam terkait pelaksanaan Open Government di Indonesia dan latar belakang pengusulan komitmen. Pembahasan komitmen dilaksanakan di Ruang Pertemuan 204 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Pertemuan bilateral secara bergantian dipimpin oleh Husni Rohman (Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Bappenas) dan Agung Hikmat (Tenaga Ahli Kedeputian II, KSP). Total peserta yang hadir dalam pertemuan bilateral sebanyak 100 orang yang terdiri dari perwakilan Kementerian/ Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil dan mitra pembangunan.


Selengkapnya
Konsultasi Publik secara online

Konsultasi Publik secara online

Sesuai dengan standar penyusunan Rencana Aksi Open Government Partnership, proses perumusan hingga pengesahan harus menggunakan pendekatan Ko-Kreasi. Ko-kreasi sendiri merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan pelibatan masyarakat luas. Platform diskusi yang dapat digunakan antara lain melalui pertemuan tatap muka dan online. Pertemuan konsultasi tatap muka dilakukan melalui pertemuan bilateral dan serangkaian pertemuan pendalaman serta konsultatif. Untuk menginformasikan kepada masyarakat luas, metode konsultasi publik secara online dilakukan. Konsep konsultasi online ini dibuat dengan format survey sehingga hasil konsultasi dapat dikuantifisir. Hasil dari konsultasi publik yang dilakukan secara online berhasil mendapatkan 17 respon dari masyakat. Responden terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan masukan dari masyarakat, terdapat tiga renaksi yang mendapatkan perhatian terbanyak yakni komitmen tentang akses keterbukaan anggaran (16%), komitmen tentang E-legislasi (11%) dan komitmen tentang pelaksanaan forum konsultasi publik (11%). Berdasarkan segi kejelasan komitmen, kemanfaatan dan komitmen yang dapat diimplementasikan, sebagian besar responden memberikan nilai 8 dari 10 skala penilaian. Hal ini menandakan bahwa komitmen dalam renaksi dipandang cukup jelas.

Pertemuan Konsultatif dan Pendalaman

Pertemuan Konsultatif dan Pendalaman

Selain pertemuan bilateral, dalam penyusunan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah juga dilakukan pertemuan konsultatif dan pendalaman. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperdalam konteks dan pemahaman terkait dengan komitmen yang akan diimplementasikan. Pertemuan konsultatif berupa tatap muka, baik dengan Organisasi Masyarakat Sipil maupun Kementerian/ Lembaga. Jumlah pertemuan konsultatif dengan Organisasi Masyarakat Sipil telah dilakukan sebanyak 11 kali. Pada pertemuan tersebut membahas terkait dengan penajaman komitmen Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah. Kegiatan diskusi ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2019. Selain konsultasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil, Kementerian/ Lembaga juga berinisiatif untuk mendalami komitmen Keterbukaan Pemerintah. Diskusi antara kementeriann/ Lembaga ini dilakukan bersama Organisasi Masyarakat Sipil maupun tim Sekretariat OGI.


Selengkapnya
Pertemuan Finalisasi

Pertemuan Finalisasi

Tahapan terakhir proses ko kreasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah adalah pertemuan finalisasi. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan daftar komitmen dan indikator capaian sesuai dengan surat konfirmasi dari Kementerian/ Lembaga terkait. Jumlah peserta yang hadir pada forum tersebut sebanyak 93 orang yang terdiri dari institusi pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018 di Hotel Cemara, Jakarta Pusat. Forum dibuka dengan paparan dari Velix Wanggai, selaku Direktur Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Velix menyampaikan terkait proses penyusunan draft komitmen Renaksi hingga catatan terkait dengan beberapa perubahan situasi yang ada.


Selengkapnya
Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Tahun 2018-2020

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Tahun 2018-2020

Dengan melalui proses ko-kreasi dalam merumuskan komitmen Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah. Proses kolaborasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil telah berhasil menghasilkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020. Tahapan selanjutnya, mari bersama mengawal implementasi komitmen dalam rencana aksi secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Silahkan mengunduh dokumen Renaksi OGI 2018-2020 pada link selengkapnya. Selain itu, Renaksi OGI 2018-2020 juga dapat diunduh dalam halaman web Open Government Partnership (OGP) disini.  Salam #JadiOpen


Selengkapnya

Mitra OGI

Newsletter