1
OGP Siap Hadapi Tantangan Demokrasi

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

OGP Siap Hadapi Tantangan Demokrasi

  • 04/July/2019
  • 6
  • 88

Ancaman demokrasi sudah tidak bisa kita abaikan lagi. Munculnya pimpinan-pimpinan yang bersifat otoriter beserta masyarakat pendukungnya dan maraknya hoax yang menyebar di berita dan sosial media semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Hal ini tidak terjadi pada satu atau dua negara saja, melainkan sudah menjadi semacam domino efek dari negara-negara di seluruh dunia. 

Dalam upaya membahas ancaman demokrasi dan berbagai isu yang terkait, Open Government Partnership (OGP) telah menjadikan ini sebagai acuan utama pertemuan tingkat global negara-negara anggota OGP atau yang lebih dikenal  sebagai OGP Global Summit yang diadakan di Ottawa, Kanada pada 29-31 Mei lalu. Bagi yang belum mengenal, OGP merupakan kemitraan negara-negara yang berkomitmen untuk mendorong keterbukaan pemerintah. Indonesia adalah salah satu negara penemu perkumpulan ini bersama negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, Brazil, Filipina, Norwegia dan Afrika Selatan. 

Sebanyak 2,614 reformis berkumpul yang berasal dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan lingkungan akademis dari 119 negara. Pertemuan ini digunakan sebagai kesempatan untuk membahas berbagai isu berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dan berbagi cerita dan pengalaman mengenai kebijakan, inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan di negara masing-masing. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga digunakan sebagai jembatan bagi negara-negara untuk berdiskusi dan mengembangkan tema-tema baru ataupun tema yang belum banyak menjadi sorotan di lingkungan masyarakat global. 

Salah satu tema besar tersebut adalah inklusivitas. Awal mula OGP terbentuk, fokus utama negara-negara anggota adalah open data atau keterbukaan data pemerintah. Pemerintah didorong untuk membuka data yang menyangkut kepentingan publik dan menyediakan media dimana masyarakat bisa mengakses data tersebut. Namun OGP sekarang berkembang ke ranah pelibatan berbagai sektor, golongan dan komunitas bersama-sama untuk menciptakan pemerintah yang lebih partisipatif dan inklusif. 

OGP mengajak perusahaan-perusahaan digital besar untuk menciptakan standar-standar demokrasi digital. Peran media sosial yang begitu besar pada perpolitikan negara-negara di dunia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Masyarakat saat ini menggantungkan sebagian besar informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Maka dari itu pemerintah harus bisa melibatkan perusahaan-perusahaan ini untuk bekerjasama dalam membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 

Isu kesetaraan gender, pelibatan anak dan anak muda, hak-hak masyarakat adat dan akses masyarakat difabel juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Diharapkan jika pemerintah semakin terbuka pada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih dikesampingkan dan belum banyak dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan, maka pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang lebih efisien dan efektif untuk semua. Dari pelibatan ini misalnya, kita bisa bisa mengetahui bagaimana pentingnya wawasan dan perspektif anak-anak ataupun anak muda dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang disusun dan diterapkan untuk mereka. Dengan pelibatan golongan masyarakat yang lebih luas dalam pemerintah, kepercayaan masyarakat pada pemerintah senantiasa akan tumbuh kembali.  

OGP Global Summit kali ini juga terbilang cukup istimewa, karena Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah OGP bersama dengan Argentina, Korea Selatan dan Jerman pada periode 2019-2020. Ini menandakan babak baru dari kepemimpinan kemitraan yang sudah berdiri semenjak tahun 2011. Indonesia telah lama menjadi salah satu pemain kunci OGP, khususnya diantara negara-negara Asia dan Pasifik. Dalam rapat dewan pengarah OGP, perwakilan pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong keseimbangan antara kebebasan menyampaikan dan menerima informasi untuk memastikan sehatnya iklim demokrasi dan kepercayaan pada pemerintah. Keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan demokrasi dari ancaman hoax dan berita bohong yang tersebar di media, terutama media digital.

Komentar


Mitra OGI

Newsletter