1,142,163
Bersama Masyarakat Sipil Memperkuat Gerakan Keterbukaan Pemerintah

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

Bersama Masyarakat Sipil Memperkuat Gerakan Keterbukaan Pemerintah

  • 14/December/2018
  • 11
  • 764

Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden memberikan pidato utama dalam Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Hotel Millenium, Jakarta (12/12)

Selama 7 tahun sejak Indonesia ikut memprakarsai inisiatif global Open Government, kelompok masyarakat sipil telah membantu mewujudkan ko-kreasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang merupakan salah satu nilai yang diusung untuk mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Untuk terus mewujudkan hal tersebut, Medialink selaku Ketua Sekretariat Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) di Indonesia mengadakan pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Hotel Millenium, Jakarta Pusat pada 12-13 Desember 2018 lalu.

Acara yang bertajuk “OGP, Improving Governance and Renewing Trust” ini dilaksanakan untuk merumuskan strategi-strategi kelompok masyarakat sipil dalam mendorong keberlanjutan Kemitraan Keterbukaan Pemerintah atau OGP kedepannya. Terdapat 107 kelompok masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia yang menghadiri kegiatan ini. Selain itu, turut hadir pula beberapa lembaga donor serta mitra pembangunan yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat sipil.

Dalam paparan pembukaannya, Yanuar Nugroho selaku Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden menyampaikan pandangannya mengenai keterbukaan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Ia juga menegaskan mengenai dua tujuan utama keterbukaan pemerintah yaitu, pertama untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang semakin berkualitas dan kedua untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan dua kegiatan inti yaitu diskusi panel dan lokakarya. Dalam kegiatan diskusi panel, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah transisi aktor-aktor di pemerintahan yang berpengaruh cukup signifikan dalam mempertahankan komitmen keterbukaan pemerintah. Menanggapi hal ini, Agung Hikmat selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa transisi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu kelompok masyarakat sipil harus tetap mamahami posisi OGP dalam pemerintahan agar dapat menyusun strategi yang tepat.

“Transisi adalah sebuah kepastian, bukan hanya di pemerintahan tapi yang menyelenggarakan OGP pun juga mengalami transisi. Namun, kita harus tetap memahami posisi OGP di pemerintah itu dimana, ini penting untuk dipelajari dalam menentukan bagaimana caranya kita melakukan engagement dengan pemerintah,” ujar Agung Hikmat

Lebih lanjut, Darwanto selaku perwakilan dari kelompok masyarakat sipil menyatakan perlunya perluasan aktor dalam pemerintahan untuk menghadapi masa transisi agar bisa mempertahankan gerakan keterbukaan ini. Ia pun menghimbau agar upaya keterbukaan pemerintah kedepannya tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, namun bisa diperluas ke pemerintah daerah.

Usai diskusi panel, acara dilanjutkan dengan sesi lokakarya untuk membahas topik prioritas yang menentukan Rencana Aksi (Renaksi) Nasional/Daerah Keterbukaan Pemerintah 2018-2020. Lokakarya ini juga bertujuan untuk menghasilkan strategi pengawalan Renaksi berdasarkan tantangan yang ada.

Terdapat beberapa poin mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil yaitu, kurang intensnya pengawalan reformasi birokrasi, tingginya ancaman kriminalisasi terhadap aktivis yang mendorong keterbukaan pemerintah, banyaknya sumber daya kelompok masyarakat sipil yang tertuju pada agenda pelayanan publik dan partisipasi masyarakat tetapi belum ada pembelajaran bersama yang dapat dihimpun untuk melihat pencapaiannya di masyarakat, serta perlunya peningkatan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat kinerja pelayanan masyarakat termasuk penyebaran informasi.

Acara ini pun ditutup dengan perumusan dan pembahasan draft Pernyataan Bersama Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Kemitraan Pemerintah terbuka yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan diharapkan akan ditindaklanjuti.

Komentar


Mitra OGI

Newsletter