1,163
Kabupaten Jember Mengadopsi Praktik Open Government untuk Percepatan SDGs

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

Kabupaten Jember Mengadopsi Praktik Open Government untuk Percepatan SDGs

  • 22/October/2018
  • 6
  • 127

Jember, Oktober 2018 – Pemerintah Kabupaten Jember bersama INFID, Migrant Care dan Medialink sebagai perwakilan dari masyarakat sipil menyelenggarakan lokakarya dan diskusi yang bertajuk “Mengonsolidasikan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Open Government Partnership di Kabupaten Jember.” Tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong komitmen Kabupaten Jember agar melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dalam kerangka Open Government.

Acara yang diselenggarakan di Pendopo Wahyawibawagraha, dihadiri oleh Bupati Jember, dr. Faida Ratna, serta Slamet Soedarsono selaku Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Yanuar Nugroho selaku Deputi II Kantor Staf Presiden dan perwakilan organisasi kemasyarakatan sipil di tingkat lokal.

Pada kesempatan itu, Bupati Jember menyampaikan bahwa upaya implementasi pencapaian target SDGs membutuhkan kerjasama dan partisipasi publik. Namun, untuk memenuhi target secara optimal, diperlukan proses kolaborasi multi-stakeholder yang efektif. Menguatkan pernyataan tersebut, Deputi II Kantor Staf Presiden mengungkapkan, “Mencapai target pembangunan berkelanjutan diperlukan inovasi. Sementara inovasi dicapai melalui kolaborasi. Adapun kolaborasi dimulai dari keterbukaan pemerintah. Keterbukaan tersebut selain membangun kepercayaan publik, juga memberi informasi pada masyarakat atas permasalahan apa yang dapat ditangani bersama.” Yanuar menambahkan, ”Menyadari pentingnya konsep tersebut, kami mencoba menginstitusionalisasikan siklus inovasi pembangunan ini melalui inisiatif Open Government.”

Lebih jauh lagi, implementasi Open Government dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan akan membawa dampak yang luas. Slamet Soedarsono menyampaikan bahwa melalui Open Government juga akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. “Jika semua masyarakat sudah ikut terlibat dan mengawasi pembangunan, Insyallah tidak akan ada lagi penyimpangan dana dan peluang untuk mengentaskan kemiskinan semakin tinggi juga,” pungkasnya.

Saat ini, Pemkab Jember sudah memiliki draft awal Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang merupakan hasil dari kolaborasi bersama masyarakat dengan pemerintah setempat. Salah satu bentuk komitmen yang akan dilakukan adalah Jember Satu Data. Diharapkan dengan adanya sistem satu data ini dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government). Setelah pertemuan diskusi tersebut, Bupati Jember berharap dapat berkolaborasi dengan para pengampu inisiasi SDGs dan Open Government, termasuk dengan Bappenas serta Kantor Staf Presiden. (Putu Lumina Mentari dan Fajrina Z. Azzurri)

Komentar


Mitra OGI

Newsletter