1,142
DPR RI Deklarasikan Open Parliament Indonesia

Kabar

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia.

DPR RI Deklarasikan Open Parliament Indonesia

  • 31/August/2018
  • 16
  • 762
Penulis : Debby Adelina Suryani (Tenaga Ahli Open Government Indonesia)

Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-73, DPR RI mendeklarasikan inisiatif Open Parliament DPR-RI. Kegiatan Deklarasi Inisiatif Open Parliament diselenggarakan di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta Pusat (Rabu, 29 Agustus 2018).

Open Parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Tujuan dari terselenggaranya Open Parliament selaras dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership.

Deklarasi Open Parliament ini dihadiri langsung oleh H. Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI dan jajaran Wakil Ketua DPR RI. Turut hadir menyaksikan deklarasi ini adalah Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas, Deputi II Kantor Staf Presiden, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI). Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai perwakilan dari masyarakat sipil turut pula hadir dalam kegiatan ini.

Pelaksanaan deklarasi Inisiatif Open Parliament merupakan kegiatan awal dari terciptanya parlemen yang terbuka dan modern. Deklarasi Open Parliament selaras dengan nilai-nilai Open Government yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi. Open Government merupakan inisiatif global untuk mendorong pemerintah yang lebih terbuka dan responsif kepada masyarakat. “Kami bersyukur bahwa konsistensi pemerintah mewakili Indonesia di Open Government Partnership sejak tahun 2011 tidak hanya menginspirasi lebih banyak negara lain untuk bergabung, tapi juga menginspirasi berkembangnya gerakan keterbukaan pada lembaga negara seperti DPR”, tutur Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden.

Terselenggaranya deklarasi Open Parliament ini tidak terlepas dari peran masyarakat sipil, dimana IPC merupakan organisasi masyarakat sipil yang telah mengawal inisiatif Open Parliament ini. “Kegiatan ini merupakan awal yang positif bagi DPR RI yang lebih terbuka dan modern”, ujar Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar dalam pidato pembukaan deklarasi Open Parliament, menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang lebih modern dan terbuka. “Kita mendorong keterbukaan DPR RI melalui Open Parliament agar lembaga ini kedepannya lebih profesional, terbuka, dan dekat dengan rakyat”, ujar Indra Iskandar. Dalam pidatonya Indra Iskandar turut memperkenalkan aplikasi “DPR Now” sebagai instrumen teknologi dalam mendukung keterbukaan parlemen yang didedikasikan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Komitmen Open Parliament turut ditegaskan oleh Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI dalam pidatonya. “Dalam mendorong inisiatif Open Parliament kami terus berkolaborasi bersama CSO dan mitra untuk memastikan Rencana Aksi Open Parliament yang disusun dapat merepresentasikan parlemen yang terbuka dan modern sehingga DPR RI benar-benar bisa menjadi rumah bagi masyarakat.” ujar Fadli Zon.

Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2017/2018 yang disusun terdiri dari lima rencana aksi yaitu: pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI; keempat, penyusunan peta jalan atau roadmap Open Parliament Indonesia; dan kelima, penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penajaman rencana aksi yang sudah ditetapkan dan penyusunan tim pelaksana Open Parliament Indonesia. Sekretariat OGI sebagai pelaksana Open Government di Indonesia, ikut serta dalam mendukung Open Parliament Indonesia. Selain mendukung penyelenggaraan Open Parliament di DPR RI, Sekretariat OGI turut mendorong keterbukaan parlemen di tingkat daerah melalui rencana aksi OGI yang saat ini sedang disusun. “Keterbukaan legislatif di tingkat daerah juga merupakan hal yang penting untuk kita dorong bersama, dibantu dengan perangkat Pemerintah Daerah.” ujar Slamet Soedarsono, Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

Inisiatif Open Parliament turut dideklarasikan pada saat rapat Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Dalam pidato Ketua DPR RI di hadapan seluruh anggota DPR RI, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengutarakan bahwa inisiatif Open Parliament melengkapi dan memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR. (Debby Adelina Suryani)

Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-73, DPR RI mendeklarasikan inisiatif Open Parliament DPR-RI. Kegiatan Deklarasi Inisiatif Open Parliament diselenggarakan di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta Pusat (Rabu, 29 Agustus 2018).

Open Parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Tujuan dari terselenggaranya Open Parliament selaras dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership.

Deklarasi Open Parliament ini dihadiri langsung oleh H. Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI dan jajaran Wakil Ketua DPR RI. Turut hadir menyaksikan deklarasi ini adalah Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas, Deputi II Kantor Staf Presiden, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI). Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai perwakilan dari masyarakat sipil turut pula hadir dalam kegiatan ini.

Pelaksanaan deklarasi Inisiatif Open Parliament merupakan kegiatan awal dari terciptanya parlemen yang terbuka dan modern. Deklarasi Open Parliament selaras dengan nilai-nilai Open Government yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi. Open Government merupakan inisiatif global untuk mendorong pemerintah yang lebih terbuka dan responsif kepada masyarakat. “Kami bersyukur bahwa konsistensi pemerintah mewakili Indonesia di Open Government Partnership sejak tahun 2011 tidak hanya menginspirasi lebih banyak negara lain untuk bergabung, tapi juga menginspirasi berkembangnya gerakan keterbukaan pada lembaga negara seperti DPR”, tutur Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden.

Terselenggaranya deklarasi Open Parliament ini tidak terlepas dari peran masyarakat sipil, dimana IPC merupakan organisasi masyarakat sipil yang telah mengawal inisiatif Open Parliament ini. “Kegiatan ini merupakan awal yang positif bagi DPR RI yang lebih terbuka dan modern”, ujar Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar dalam pidato pembukaan deklarasi Open Parliament, menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang lebih modern dan terbuka. “Kita mendorong keterbukaan DPR RI melalui Open Parliament agar lembaga ini kedepannya lebih profesional, terbuka, dan dekat dengan rakyat”, ujar Indra Iskandar. Dalam pidatonya Indra Iskandar turut memperkenalkan aplikasi “DPR Now” sebagai instrumen teknologi dalam mendukung keterbukaan parlemen yang didedikasikan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Komitmen Open Parliament turut ditegaskan oleh Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI dalam pidatonya. “Dalam mendorong inisiatif Open Parliament kami terus berkolaborasi bersama CSO dan mitra untuk memastikan Rencana Aksi Open Parliament yang disusun dapat merepresentasikan parlemen yang terbuka dan modern sehingga DPR RI benar-benar bisa menjadi rumah bagi masyarakat.” ujar Fadli Zon.

Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2017/2018 yang disusun terdiri dari lima rencana aksi yaitu: pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI; keempat, penyusunan peta jalan atau roadmap Open Parliament Indonesia; dan kelima, penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penajaman rencana aksi yang sudah ditetapkan dan penyusunan tim pelaksana Open Parliament Indonesia. Sekretariat OGI sebagai pelaksana Open Government di Indonesia, ikut serta dalam mendukung Open Parliament Indonesia. Selain mendukung penyelenggaraan Open Parliament di DPR RI, Sekretariat OGI turut mendorong keterbukaan parlemen di tingkat daerah melalui rencana aksi OGI yang saat ini sedang disusun. “Keterbukaan legislatif di tingkat daerah juga merupakan hal yang penting untuk kita dorong bersama, dibantu dengan perangkat Pemerintah Daerah.” ujar Slamet Soedarsono, Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

Inisiatif Open Parliament turut dideklarasikan pada saat rapat Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Dalam pidato Ketua DPR RI di hadapan seluruh anggota DPR RI, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengutarakan bahwa inisiatif Open Parliament melengkapi dan memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR.

Komentar


Mitra OGI

Newsletter