Praktik Pemerintahan Terbuka

Kenali berbagai inisiatif-inisiatif baik yang terbukti telah mempermudah pemerintah memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakatnya dan bantu OGI memastikan keberlanjutan dan perluasan ide-ide tersebut.

Dialog Publik - Bojonegoro

  • 17/May/2017

Dialog Publik - Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro) dapat dikatakan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang terdepan di dalam menjalankan nilai-nilai Open Government. Dikatakan demikian dikarenakan secara transformatif, Pemkab Bojonegoro mampu menginstitusionalisasi nilai-nilai keterbukaan ke dalam proses kerja pemerintah.

Dimulai dari pendekatan yang sangat individual oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pemkab Bojonegoro kemudian mengejawantahkan hal ini ke dalam pendekatan struktural hingga akhirnya bahkan mampu merubah budaya pemerintahan.

Dialog publik merupakan inisiatif yang dapat menggambarkan keseluruhan proses tersebut. Diawali sebagai sebuah komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati, Dialog Publik kemudian dapat diformalisasi menjadi salah satu proses penyusunan perancangan pembangunan.

Dilaksanakan pertama kali pada 14 Maret 2008, Dialog Publik bahkan hadir sebelum terbitnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang terbit sebulan kemudian. Seperti namanya, Dialog Publik adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menampung aspirasi warga. Melalui kegiatan ini warga Bojonegoro diundang untuk berdialog dengan pemerintah di Alun-alun Bojonegoro. Forum ini selalu dimulai dengan penjelasan seputar isu terkini yang disampaikan oleh SKPD terkait. Kemudian langsung dilanjut dengan warga Bojonegoro yang diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Untuk memastikan agar forum ini dapat menjangkau seluruh warga Bojonegoro, Dialog Publik juga disiarkan secara langsung oleh dua radio lokal dan disiarkan ulang kembali di hari Minggu. Akhirnya warga Bojonegoro pun mulai antusias dan sudah menjadi sebuah budaya politik baru di sana. Begitu kuatnya kolaborasi di antara Pemkab dan publik, untuk meniadakan atau meliburkan Dialog Publik Pemkab diharuskan untuk meminta persetujuan warga terlebih dahulu. Tidak boleh hanya dengan keputusan sepihak dari Pemkab.

Lalu, bagaimana forum ini diinstitusionalkan dan dipastikan keberlanjutan dialog publik itu? Untuk menjamin keberlanjutannya, Pemkab sudah membuat dasar hukum melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemkab Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

 

Kemudian, dari SK tersebut diterjemahkan dengan SK Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro.

Mitra OGI

Newsletter