RENCANA AKSI OGI

Rencana Aksi merupakan instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Pahami dan mari awasi bersama-sama implementasinya.

Rencana Aksi OGI 2012

Filter Renaksi 2012
+
Kategori Renaksi
+
Penanggung Jawab
Renaksi Pada Instruksi Presiden 2012

S1P1A1
Pelaksanan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan
Penanggung Jawab

Kepolisian RI

Instansi Terkait

Kepolisian RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Capaian

TARGET: Terbangunnya sistem penanganan perkara berbasis TI dari Bareskrim POLRI sampai dengan Ditreskrim POLDA, Polres dan Polsek yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target 25% dari jumlah POLRES dan POLSEK yang ada pada saat ini.

Implementasi

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

S1P1A2
Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan Kepolisian
Penanggung Jawab

Kepolisian RI

Instansi Terkait

Kepolisian RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi kepolisian

Capaian

TARGET: Terpublikasikannya informasi publik melalui website POLRI dan papan pengumuman di seluruh Indonesia, antara lain terdiri dari:

  1. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi;
  2. Penegakan hukum, pelayanan publik dan penjagaan ketertiban, dan informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP

Implementasi


S1P1A3
Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar
Penanggung Jawab

Kementrian Hukum dan HAM

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar

Capaian

TARGET: 100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 (empat) hari setelah pengambilan foto pemohondanbebasdaripungutan liar

Implementasi

S1P2A58
Penerapan Undang-undang pelayanan Publik
Penanggung Jawab

KemenPAN&RB

Instansi Terkait

Sekjen Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar yang sama di K/L dan Daerah

Capaian

TARGET:

  1. Terbitnya PermenPAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik
  2. Terdiseminasikannya UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda

Implementasi

S1P2A59
Pemantauan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah
Penanggung Jawab

Kementrian Dalam Negeri

Instansi Terkait

Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sesuai SPM

Capaian

TARGET:Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan publik di daerah berdasarkan indikator utama (fasilitasi untuk penyusunan 15 SPM)

Implementasi

S1P2A60
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
Penanggung Jawab

KemenPAN&RB

Instansi Terkait

Sekjen Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik

Capaian

TARGET :

  1. Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan pelayanan publik
  2. Terpublikasikannya hasil evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis

Implementasi

S1P3A64
Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja
Penanggung Jawab

Kementerian Keuangan

Instansi Terkait

Kementerian Hukum dan HAM

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Capaian

TARGET : Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL

Implementasi

S1P3A65
Penyusunan peraturan mengenai sistem rekruitmen pegawai di seluruh K/L secara on-line
Penanggung Jawab

KemenPAN&RB

Instansi Terkait

Seluruh K/L

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan tansparansi dan akuntabilitas dalam proses rekruitmen pegawai di seluruh K/L

Capaian

TARGET : Terbitnya peraturan tentang sistem rekruitmen pegawai di seluruh K/L secara on-line

Implementasi

S1P3A66
Perubahan PP Disiplin PNS (PP 53/2010) yang mengatur penjatuhan sanksi bagi PNS yang memiliki kekayaan tidak wajar
Penanggung Jawab

KemenPAN&RB

Instansi Terkait

Kementerian Hukum dan Ham, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Sejken Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Peningkatan akuntabilitas PNS serta pengawasan dari pihak internal dan eksternal terkait dengan perolehan harta kekayaannya

Capaian

TARGET:

  • Terbitnya revisi PP 53 tahun 2010 (pasal 6) tentang Disiplin PNS. Oleh karena proses pembuktian terbalik merupakan proses yustisia maka revisi PP tersebut antara lain mengatur : 
    - Apabila seorang PNS yang sedang dalam proses penyelidikan, atau penyidikan, atau dalam proses peradilan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang terhadap harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar.

Implementasi

Newsletter