RENCANA AKSI OGI

Rencana Aksi merupakan instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Pahami dan mari awasi bersama-sama implementasinya.

Rencana Aksi OGI 2014-2015

Filter Renaksi 2014-2015
+
Mendorong Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan
+
Transparansi dan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD - DPRD
+
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Bermasalah (Miskin - Disability-Berkebutuhan Khusus)
+
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup
+
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian
+
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Sektor Kreatif
Mendorong Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Area Menjadi Perhatian Utama Publik

48
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah
Penanggung Jawab

Bappenas

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

Ukuran Keberhasilan


Capaian

Th. 2014

Penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline


Th. 2015

Terimplementasinya metode perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline, piloting di 5 Kab/kota


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline


B12 (2014):

Terbitnya peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline

Implementasi

Pengembangan metode perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah yang mengutamakan partisipasi publik melalui pendekatan online dan offline

49
Peningkatan kinerja lembaga DPRRI dan DPRD melalui publikasi informasi kepada publik
Penanggung Jawab

Sekretariat Jenderal DPR-RI

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan : Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPR pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik.


Th. 2015

Terintegrasinya website DPR-RI dengan DPRD di 5 Provinsi dan 50 Kab/Kota


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja publikasi beragam data dan informasi dalam website DPR-RI meliputi: Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPR pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik.


B12 (2014):


Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan:

1. Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan).

2. Data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPR pada setiap rapat yang berlangsung.

3. Laporan mengenai jalannya rapat secara langsung.

4. Pengawasan produk legislasi.

5. Komentar publik mengenai rapat yang berlangsung.

6. Publikasi hasil sidang kepada publik.

Capaian


Implementasi

Publikasi informasi kelembagaan DPR-RI dan DPRD yang terintegrasi menyangkut informasi kelembagaan, tugas/fungsi, keanggotaan dan kegiatan melalui website yang terintegrasi

50
Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR-RI
Penanggung Jawab

Sekretariat Jenderal DPR-RI

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Publikasi kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat

b. Diterbitkannya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)


Th. 2015

a. Terpublikasinya mekanisme pengolahan dan alur pergerakan dokumen dari sekretariat alat kelengkapan ke PPID, pengarsipan, dan manajemen www.dpr.go.id


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi informasi kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga DPR-RI melalui websitenya


B12 (2014):

a. Terpublikasikannya kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat 

b. Terbitnya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)

Capaian


Implementasi

Publikasi informasi kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga DPR-RI melalui websitenya

51
Mendorong pemahaman Masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi / kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Tahun 2014

a. Diterbitkannya Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara)


b. Diterbitkannya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia 


c. MoU KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas (dari KLH/BLH/Pemda) terkait Pilot Project di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di website KLH.


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.


B12 (2014):

a. Terbitnya Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara)


b. Terbitnya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia


c. Terbitnya MoU KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas (dari KLH/BLH/Pemda) terkait Pilot Project di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di website KLH.

Capaian


Implementasi

Implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.

52
Kementerian Lingkungan Hidup
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th 2015

a. Terlaksananya 1 pilot project keterbukaan informasi tentang pencemaran air dan 1 pilot project tentang pencemaran udara di daerah terdampak yang mempublikasikan kualitas air dan udara secara interaktif dan serta merta (real time) dalam website KLH dan BLH Daerah;


b. Terlaksananya sosialisasi mengenai data tersebut kepada masyarakat terdampak melalui media yang dapat diakses.

Capaian


Implementasi

Publikasi data pelepasan dan transfer kandungan polutan dari aktivitas industri yang dapat diakses setiap waktu, secara interaktif dalam format yang mudah dicerna masyarakat awam di 1 pilot project pencemaran air dan 1 pilot project pencemaran udara

53
Mendorong pemahaman Masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi / kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th 2014

a. Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasi dalam website

b. K/L terkait di tingkat nasional merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja dan strategi dalam rangka perumusan Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasi dalam website


B12 (2014):

a. Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasi dalam website

b. Meningkatnya jumlah tanggapan di tingkat nasional untuk permohonan informasi dari publik ke K/L hingga 80% (amanat UU KIP).



Capaian


Implementasi

Badan Publik melakukan survey mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam hal respon maupun kualitas akses informasi di Badan Publik terkait;

54
Mendorong pemahaman Masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi / kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Tahun 2015

a. SKPD terkait LH, Kehutanan dan Pertambangan di 10 Pemerintah Provinsi merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP;

b. Adanya replikasi terhadap Daftar Informasi Publik tingkat nasional (sektor lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan dan pertambangan) sampai dengan verifikasi dokumen (penajaman dari PERMEN LH No. 6 Tahun 2011) di 10 Provinsi.

c. Publikasi dokumen AMDAL, Izin Usaha, dan monitoring dan evaluasi ketaatan pelaku usaha dalam website 10 Pemerintah Provinsi

Capaian


Implementasi

Implementasi UU KIP dan mandat keterbukaan di UU Sektoral baik dalam hal informasi yang bersifat proaktif maupun reaktif di 50% tingkat provinsi (SKPD terkait LH, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di 10 Provinsi)

55
Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional;

b. Adanya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan. 


Th. 2015

a. Tersedianya instrumen pemantauan sosial Pelibatan Masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dan Izin Lingkungan;

b. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi implementasi pada poin (a.) dari masyarakat sipil dan dari Pemerintah Daerah;


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja dan strategi untuk pelaksanaan baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional, serta publikasinya kepada masyarakat.


B12 (2014):

a. Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional.

b. Terciptanya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan.

Capaian


Implementasi

Publikasi informasi mekanisme keterlibatan publik disertai dengan pelibatan dalam proses penerbitan izin AMDAL

56
Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Sosial

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th 2014

a. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023.

b. Terlaksananya RAN yang menjadi program 2014.

c. Publikasi RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023.

d. Beroperasinya sistem informasi online data penyandang disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya.


Th. 2015

Implementasi RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja, serta strategi perumusan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023


B12 (2014):

a. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023.

b. Terlaksananya RAN yang menjadi program 2014.

c. Terpublikasikannya RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014- 2023.

d. Beroperasinya sistem informasi online data penyandang disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya.

Capaian


Implementasi

Implementasi dan publikasi informasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023

57
Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pemberdayaan masyarakat
Penanggung Jawab

Kementerian Kesehatan

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Sosial

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi.

b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.


Th. 2015

a. Pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 10 provinsi.

b. Publikasi informasi fasilitas layanan kesehatan yang melayani ODGJ melalui website SIAP Kemenkes.

c. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 10 provinsi.


B06 (2014):


a. Terlaksananya pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 3 provinsi

b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 3 provinsi.


B12 (2014):


a. Terlaksananya pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi.

b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.

Capaian


Implementasi

Publikasi informasi website terkait layanan kesehatan jiwa; serta implementasi program pengembangan komunitas peduli penyandang kesehatan jiwa melalui kerjasama antara pemerintah dengan komunitas publik.

58
Pembinaan kaum miskin yang marak di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan
Penanggung Jawab

Kementerian Sosial

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Implementasi pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK).

b. Publikasi evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti".


Th. 2015

a. Implementasi pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK).

b. Publikasi evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti".


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja dan strategi implementasi pilot project "Desaku Menanti" tahun 2014.


B12 (2014):

a. Terlaksananya pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK).

b. Terpublikasikannya pelaksanaan dan evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti" di website Kementerian Sosial.

Capaian


Implementasi

Implementasi pilot project di "Desaku Menanti" meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian, dengan melibatkan kerjasama publik (TKSK).

59
Mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah pesisir
Penanggung Jawab

Kementerian Lingkungan Hidup

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangorve dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.


Th. 2015

Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangorve dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.


B06 (2014):

Terlaksananya sosialisasi tentang rehabilitasi ekosistem mangrove kepada kelompok masyarakat pesisir di 5 daerah pesisir.


B12 (2014):

Terlaksananya pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga  /melestarikan mangrove dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.

Capaian


Implementasi

Penguatan peran komunitas masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangorve dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui upaya rehabilitasi dan pemeliharaan ekosistem mangorve serta alternatif usaha masyarakat setempat.

60
Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro
Penanggung Jawab

Kementerian Pertanian

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S.

b. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website

c. Pengomptimal fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik)

d. Pilot Project di 2 daerah percontohan


Th. 2015

a. Klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S.

b. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website

c. Pengomptimal peran dan fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik), pilot di 10 daerah percontohan


B06 (2014):

Terlaksananya klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S dan dipublikasikan dalam website.


B12 (2014):

a. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website 

b. Pengomptimal fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik),

c. Pilot Project di 2 daerah percontohan

Capaian


Implementasi

Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi

61
Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah
Penanggung Jawab

Kementerian Perdagangan

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat.

b. Penetapan Pasar Agung (Denpasar) sebagai pilot proyek pengolahan sampah


Th. 2015

Implementasi pengolahan sampah untuk 3 (tiga) unit pasar rakyat


B06 (2014):

Tersusunnya draft SE Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat.


B12 (2014):

a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat.

b. Ditetapkannya Pasar Agung (Denpasar) sebagai pilot proyek pengolahan sampah

Capaian


Implementasi

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas  di Pasar Percontohan

62
Mendorong pemahaman publik tentang pertanian dan pemerataan kualitas petani khususnya daerah tertinggal.
Penanggung Jawab

Kementerian Pertanian

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian


Th. 2015

Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian; dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian


B06 (2014):

Terlaksananya Agri Training Camp di 5 Balai Pelatihan Pertanian.


B12 (2014):

Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian

Capaian


Implementasi

Pengenalan dunia pertanian pada generasi muda melalui kegiatan pelatihan Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian.

63
Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya
Penanggung Jawab

Kementerian Pertanian

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terlaksananya fasilitasi balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.


Th. 2015

Terlaksananya fasilitasi balai penyuluhan pertanian di tingkat sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.


B06 (2014):

Terlaksananya fasilitasi balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.


B12 (2014):

Terlaksananya fasilitasi balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.

Capaian


Implementasi

Pengoptimalan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan sebagai sarana pemberdayaan komunitas pertanian (petani, ahli pertanian, dan pemerintah) untuk merumuskan program baru pertanian.

64
Mendorong partisipasi publik dalam pemanfaatan ruang khusus melalui keterlibatan dalam wujud kreasi dan pengawasan publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Tersusunnya regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat.


Th. 2015

Terlaksananya implementasi area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan di 5 daerah percontohan


B06 (2014):

Tersusunnya rencana perumusan regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat.


B12 (2014):

Tersusunnya regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat.

Capaian


Implementasi

Terlaksananya penetapan ruang khusus untuk seni grafis dan iklan di lingkungan kota serta pengelolaan ruang iklan.

65
Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif
Penanggung Jawab

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Perumusan roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik


Th. 2015

Penetapan 2 daerah sebagai sentra pendidikan dan pengembangan batik Indonesia


B06 (2014):

Tersusunnya rencana dan strategi perumusan roadmap pengembangan batik .


B12 (2014):

Dirumuskannya roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik

Capaian


Implementasi

Pengembangan wilayah khusus pengembangan batik melalui penetapan sentra industri batik

66
Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif
Penanggung Jawab

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatankegiatan wisata.

b. Terbangunnya Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.


B06(2014):

1. Pengkayaan content destinasi pariwisata indonesia di website promosi pariwisata www.indonesia.travel

2. Sosialisasi ttng branding pariwisata dan logo "wonderful indonesia" dimana sudah ada alamat website promosi pariwisata (indonesia.travel) di setiap event nasional dan international

3. Pencantum logo branding wonderful Indonesia di setiap bahan promosi baik cetak, elektronik dan media ruang

4. Bekerjasama dgn unit kerja/instansi lain dgn cara link page website yg sudah banyak traffic nya


B12 (2014):

Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatankegiatan wisata.

Capaian


Implementasi

Pengembangan Website dan Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.

Newsletter