RENCANA AKSI OGI

Rencana Aksi merupakan instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Pahami dan mari awasi bersama-sama implementasinya.

Rencana Aksi OGI 2014-2015

Filter Renaksi 2014-2015
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Penegakan Hukum
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang di Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang di Bidang Pertanahan
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan TKI
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Haji
+
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Mendorong Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik Dan Pelayanan Di Area Rawan Korupsi

20
Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat
Penanggung Jawab

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Adanya platform publikasi informasi tindaklanjut atas penanganan pengaduan masyarakat

b. Publikasi database pengelolaan kasus yang terolah (tetap melindungi identitas pelapor).


Th. 2015

Adanya program kampanye publik tentang pengelolaan pengaduan kasus di Kompolnas dan Komjak.


B06:

a. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Januari s.d Maret 2014

b. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan April s.d Juni 2014.


B12:

a. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Juli s.d September 2014.

b. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Oktober s.d Desember 2014.

Capaian


Implementasi

Transparansi proses penyelesaian pengaduan masyarakat.

21
Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian
Penanggung Jawab

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Pengembangan Si-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online)


Th. 2015

Terimplementasinya Si-KATTON di 2 daerah percontohan


B06 (2014):

Terlaksananya rapat koordinasi bersama Mahkajapol.


B12 (2014):

Terlaksananya MoU bersama Mahkajapol.

Capaian


Implementasi

Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online

22
Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian
Penanggung Jawab

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instansi Terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terimplementasinya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online disertai informasi status untuk diimplementasikan di 10 Polda.

b. Diterbitkannya ketentuan menyangkut keharusan pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website

c. Diterbitkannya ketentuan yang mengatur Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah.

d. Tersusunnya evaluasi prosedur/mekanisme pembuatan SIM disertai rekomendasi


Th. 2015

a. Terlaksananya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online diserta informasi status di 30 Polda

b. Terlaksananya pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website

c. Terlaksananya Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah.

d. Diterbitkannya regulasi penyederhanaan prosedur/mekanisme pembuatan SIM


B06 (2014):

a. Terimplementasinya pelayanan SIM secara online disertai informasi status identitas pemohon SIM untuk diimplementasikan di 4 Polda (Polda Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim) dan terlaksananya SOP pelayanan SIM, pelatihan assesor penguji SIM dan sertifikasi penguji SIM.

b. Terimplementasinya pelayanan STNK dan BPKB secara online dan data ranmor secara online di 5 Polda (Polda Jabar, Banten, Jateng, DIY, dan Metro Jaya khusus STNK online)


B12 (2014):

a. Terimplementasinya pelayanan SIM secara online disertai informasi status identitas pemohon SIM untuk diimplementasikan di 3 Polda (Polda Maluku, Malut dan Papua) dan terlaksananya SOP pelayanan SIM, pelatihan assesor penguji SIM dan sertifikasi penguji SIM.

b. Terimplementasinya pelayanan STNK dan BPKB secara online dan data ranmor secara online di 3 Polda (Polda Jatim, Bali dan Kepri)

Capaian


Implementasi

Penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB berkualitas secara online

23
Pengawasan pelayanan publik di bidang pengaturan arus lalu lintas
Penanggung Jawab

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 1 Polda dalam website


Th. 2015

Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 5 Polda dalam website


B06 (2014):

Tergelarnya sistem pengawasan dibidang pengaturan arus lalu lintas melalui cctv di 11 Polda (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Bali, Sumsel, Riau, Jambi, Sumbar, dan Lampung).


B12 (2014):

Tergelarnya sistem pengawasan dibidang pengaturan arus lalu lintas melalui cctv di 6 Polda (Polda Kaltim, Sulsel, Kalbar, Kalsel, Sultra dan NTB).

Capaian


Implementasi

Pengawasan pelayanan publik kepolisian oleh publik melalui CCTV

24
Pencegahan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas
Penanggung Jawab

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instansi Terkait

Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kementerian Kesehatan

Ukuran Keberhasilan

Tahun 2014

Data kecelakaan tergelar di 11 Polda secara online (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali dan Riau).


Tahun 2015

Data kecelakaan tergelar di 15 Polda secara online (Polda Sumbar, Sumsel, Lampung, Jambi, Aceh, Bengkulu, Babel, Kepri, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sultra dan Sulteng).


B06 (2014):

Publikasi data kecelakaan secara online di 11 Polda (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali dan Riau.)


B12 (2014):

Sistem dapat diakses oleh Bapennas, Kemenhub, Kemen PU dan Kemenkes.

Capaian


Implementasi

Pembangunan sistem pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas terintegrasi (IRSMS), yang meliputi:


1. Data fatalitas kecelakaan secara detail (kendaraan, tipe kendaraan, lokasi, dll);

2. Trafick accident black spot;

3. Data kecelakaan terintegrasi dengan kementerian terkait;

4. Tersusunnya strategis planning pencegahan kecelakaan nasional antar instansi terkait.

25
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Penanggung Jawab

LKPP

Instansi Terkait

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Adanya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam


Th. 2015

Publikasi daftar perusahaan dan personal yang di-black list


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja perumusan regulasi menyangkut publikasi daftar hitam


B12 (2014):

Terbitnya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam

Capaian


Implementasi

Implementasi Black list berbasis perusahaan/personal yang berlaku secara nasional

26
Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha
Penanggung Jawab

BKPM

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Sosialisasi IRU nasional.

b. Terbangunnya sarana konsultasi layanan investasi (IRU) nasional yang terhubung dengan seluruh Provinsi.

c. Tersusun dan terpublikasikannya laporan kinerja IRU pada tahun 2013 di website BKPM.


B06 (2014):

Terbitnya strategi dan rencana kerja implementasi IRU secara nasional.


B12 (2014):

a. Terbangunnya sarana konsultasi layanan investasi (IRU) nasional yang terhubung dengan seluruh Provinsi.

b. Tersusun dan terpublikasikannya laporan kinerja IRU pada tahun 2013 di website BKPM.

Capaian


Implementasi

Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang di Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi Pengembangan portal konsultasi perizinan usaha di PTSP yang dapat diakses secara online.

27
Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Penanggung Jawab

Kementerian Perdagangan

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Tersedianya data harga kebutuhan pokok/strategis yang valid, real time , dan berkelanjutan.

b. Terpublikasikannya harga masing-masing jenis kebutuhan pokok melalui website Kementerian Perdagangan dan website provinsi/kabupaten/kota.


Th. 2015

Beroperasinya sistem informasi harga dan stock komoditas online dalam skala nasional.


B06 (2014):

Terpublikasinya informasi harga masing-masing jenis kebutuhan pokok di website Kementerian Perdagangan.


B12 (2014):

a. Tersedianya data harga kebutuhan pokok/strategis yang valid, real time, dan berkelanjutan.

b. Terpublikasikannya harga masing-masing jenis kebutuhan pokok melalui website Kementerian Perdagangan dan website provinsi/kabupaten/kota.

Capaian


Implementasi

1. Tersedianya data harga kebutuhan pokok di 33 Ibu Kota Provinsi.

2. Harga barang penting/strategis di 33 Ibu Kota Provinsi.

28
Penguatan peran swasta untuk membangun praktek kondusif dalam hal berinteraksi pihak Pemerintah
Penanggung Jawab

Bappenas

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah


Th. 2015

Tersusunnya rekomendasi substansi revisi UU Tipikor yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta.


B06 (2014):

Tersusunnya strategi dalam rangka mendorong pemahaman BUMN / BUMD serta asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan kegiatan ekonomi


B12 (2014):

Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah



Capaian


Implementasi

Meningkatkan pemahaman sektor usaha baik BUMN/D dan asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan ekonomi bangsa

29
Peningkatan kualitas layanan melalui otomasi di PTSP
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara

Instansi Terkait

Kementerian dalam negeri

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE)


Th. 2015

Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 30 Pemprov dan 300 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE)


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja implementasi otomasi layanan kantor PTSP di daerah


B12 (2014):

Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE)

Capaian


Implementasi

Penerapan e-governance yang fokus pada pelayanan publik, efisiensi internal, dan networking pemerintah; serta memiliki visi yang jelas.

30
Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui implementasi PP 41 tahun 2011 dan PP 60 tahun 2013
Penanggung Jawab

Kementerian Koperasi dan UMKM

Instansi Terkait

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha,pengembangan hingga pemasaran) 

b. Terbangunnya portal informasi


Th. 2015

Terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 50 kabupaten/kota


B06 (2014):

Tersusunnya draft strategi dan roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan di daerah.


B12 (2014):

a. Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha, pengembangan hingga pemasaran)

b. Terbangunnya portal informasi

Capaian


Implementasi

Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan bagi pemuda termasuk mahasiswa melalui beragam upaya pengembangan terintegrasi dan penyediaan fasilitas infrastruktur kewirausahaan.

31
Peningkatan peran pemuda dalam rangka ikut lebih terlibat dalam pembangunan
Penanggung Jawab

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Tahun 2014

a. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda mencakup berbagai bidang peminatan (serta informasi nomer contact yang dapat dihubungi) di 33 provinsi, dalam website www.kemenpora.go.id


b. Kolaborasi 10.000 pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program


c. Membantu 140 Organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhiBkualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan


Tahun 2015

Terlaksananya program pembinaan organisasi kepemudaan sebagai ajang pengembangan kreasi anggota, mewadahi kolaborasi antar organisasi, dan memiliki kemandirian secara lembaga di 33 provinsi.


B06 (2014):

Tersusunnya strategi dan rencana aksi mendorong kolaborasi organisasi kepemudaan


B12 (2014):

a. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda mencakup berbagai  bidang peminatan (serta informasi nomer contact yang dapat dihubungi) di 33 provinsi, dalam website www.kemenpora.go.id

b. Kolaborasi 10.000 pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program

c. Membantu 140 organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan

Capaian


Implementasi

Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pembinaan bagi organisasi kepemudaan

32
Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan
Penanggung Jawab

Badan Pertanahan Negara

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 5 jenis layanan:

1. Pengecekan Sertifikat

2. Peralihan Hak

3. Roya Tanggungan

4. Peningkatan Hak dari HGB ke HM

5. Hak Tanggungan


Th. 2015

Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 30 jenis layanan.


B06 (2014):

a. Tersusunnya strategi dan rencana kerja optimalisasi pemanfaatan informasi BPN bagi masyarakat

b. Terlaksananya publikasi 10 jenis layanan pertanahan BPN dalam portal satulayanan.net


B12 (2014):

Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online olehpublik melalui website BPN untuk 5 jenis layanan:

1. Pengecekan Sertifikat

2. Peralihan Hak

3. Roya Tanggungan

4. Peningkatan Hak dari HGB ke HM

5. Hak Tanggungan

Capaian


Implementasi

Implementasi Sistem Informasi Pertanahan agar dapat dimanfaatkan oleh publik baik melalui publikasi dalam website dan peningkatan kualitas layanan pertanahan

33
Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan
Penanggung Jawab

Badan Pertanahan Negara

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali


Th. 2015

Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 3 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Sumatera, Jawa dan Bali


B06 (2014):

Tersusunnya strategi dan rencana pelaksanaan integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali


B12 (2014):

Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali

Capaian


Implementasi

Peningkatan pemanfaatan data pertanahan melalui integrasi data dengan K/L terkait dan publikasi data pertanahan kepada publik

34
Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen
Penanggung Jawab

Badan Pertanahan Nasional

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan


Th. 2015

Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 10 jenis layanan


B06 (2014):

Tersusunnya strategi dan rencana pelaksanaan penerbitan buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan


B12 (2014):

Terbitnya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan


Capaian


Implementasi

Transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi

35
Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI
Penanggung Jawab

BNP2TKI

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terpublikasikannya secara online:

1. Data statistik tentang penempatan TKI berdasarkan negara.

2. Data kepulangan TKI

3. Data TKI bermasalah.

4. Informasi hal-hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat kepulangan dan proses tahapan yang harus dijalani saat kedatangan di bandara Indonesia.


Th. 2015

Integrasi pelayanan (business process) secara online antara PPTKIS dengan BNP2TKI (Pusat dan Daerah).


B06 (2014):

Terlaksananya update seluruh data dalam website hingga tahun 2014.


B12 (2014):

Terpublikasikannya secara online:

1. Data statistik tentang penempatan TKI berdasarkan negara.

2. Data kepulangan TKI

3. Data TKI bermasalah.

4. Informasi hal-hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat kepulangan dan proses tahapan yang harus dijalani saat kedatangan di bandara Indonesia.

Capaian


Implementasi

Publikasi informasi pengiriman TKI menyangkut statustik pengiriman, kepulangan dan kasus yang terjadi dalam website

36
Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI
Penanggung Jawab

BNP2TKI

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Beroperasinya webite jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar negeri yang menghubungkan antara supply side (PPTKIS) dan calon TKI.


Th. 2015

a. Terdapat 50 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di jobsinfo.

B. Terdapat lebih dari 3.600 lowongan pekerjaan di jobsinfo.


B06 (2014):

a. Terpublikasikannya data statistik lowongan pekerjaan berdasarkan jenis jabatan & negara.

b. Penggunaan Bahasa Indonesia secara menyeluruh di website jobsinfo.bnp2tki.go.id

c. Terpublikasikannya data pelamar pekerjaan untuk masing-masing lowongan pekerjaan.


B12 (2014):

Beroperasinya webite jobsinfo.bnp2tki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar TKI.

Capaian


Implementasi


37
Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI
Penanggung Jawab

BNP2TKI

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Pemberian informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan, dan tindak lanjutnya)

b. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI.


Th. 2015

a. Terbentuknya PPTKIS di satu negara

b. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI


B06 (2014)

Update data pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI hingga tahun 2014.


B12 (2014):

Pemberian informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan, dan tindak lanjutnya)

Capaian


Implementasi

Terbentuknya perwakilan PPTKIS di satu negara di luar negeri sebagai pemberi informasi lengkap, pembina, dan helpdesk bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

38
Pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel
Penanggung Jawab

Kementerian Agama

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terpublikasinya informasi haji dan umroh di dalam website, diintegrasikan dengan Open Data/SIP PPID dan adanya pemaparan dalam bentuk infografis (penambahan informasi modul layanan).


Th. 2015

Terpublikasinya informasi biaya haji yang berbasis peserta individual (pengelolaan setoran per 31 Desember 2015)


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja publikasi data dan informasi haji dan umrah termasuk publikasi dalam bentuk infografis di website Kementerian Agama


B12 (2014):

Terpublikasinya informasi haji dan umroh di dalam website, diintegrasikan dengan Open Data/SIP PPID dan adanya pemaparan dalam bentuk infografis (penambahan informasi modul layanan).

Capaian


Implementasi

Publikasinya informasi haji dan umroh, serta pelaporan setoran BPIH

39
Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)
Penanggung Jawab

Kementerian Agama

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali

b. Terkoneksinya simkah.bimaislam.com dengan dukcapil.

c. Terimplementasinya simkah.bimaislam.com


Th. 2015

a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara


B06 (2014):

Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan di website Kementerian Agama.


B12 (2014):

a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali

b. Terkoneksinya simkah.bimaislam.com dengan dukcapil.

c. Terimplementasinya simkah.bimaislam.com

Capaian


Implementasi

a. Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruhProvinsi Jawa, Sumatera dan Bali


b. Terintegrasi dengan dukcapil.

40
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam lingkup area EITI
Penanggung Jawab

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Tahun 2014

Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010, TA 2011.


Th. 2015

Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2012, TA 2013 sesuai dengan standar baru EITI 2013


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010 & TA 2011.


B12 (2014):

Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010 & TA 2011.


Capaian


Implementasi

Transparansi penerimaan sumber daya alam migas & pertambangan melalui EITI

41
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Adanya publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin)

b. Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PKP2B/IUP).


Th. 2015

Adanya publikasi izin usaha pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara secara terintegrasi di Pusat-Daerah termasuk publikasi proses pemberian izin usaha pertambangan dalam setiap tahapannya.


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin)


B12 (2014):

a. Terpublikasikannya data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin)

b. Terpublikasikannya dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PKP2B/IUP).




Capaian


Implementasi

Transparansi informasi menyangkutVolume Produksi Sektor Ekstraktif (Migasdan Tambang) , Kontrak migas (KKKS) danminerba (KK, PKP2B dan IUP) sertapemberian izin usaha pertambangan(IUP) dalam setiap tahapannya

42
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)

b. Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 12 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009)


Th. 2015

Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan hilirisasi


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)


B12 (2014):

a. Terpublikasikannya perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)

b. Terpublikasikannya perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 12 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009)

Capaian


Implementasi

Transparansi pelaksanaan renegosiasiKontrak Karya (KK) dan PKP2B sesuaiamanat UU Minerba serta pelaksanaandan pengawasan hilirisasi pasca 13Januari 2014

43
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)


Th. 2015

a. Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)

b. Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan di sector hulu migas dan minerba

c. Adanya mekansime whistleblower yang terintegrasi dengan LPSK dan KPK


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)


B12 (2014):

Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)

Capaian


Implementasi

Transparansi pelaksanaan pengadaan di sector hulu migas dan minerba dalam setiap tahapannya

44
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui (up dated)


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui (up dated)


B12 (2014):

Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui (up dated)

Capaian


Implementasi

Transparansi informasi data spatial sector ekstraktif

45
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)


B12 (2014):

Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)

Capaian


Implementasi

Transparansi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) atau CSR di sector migas dan Comdev/CSR di sector minerba.

46
Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas
Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Terpublikasikannya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-)


Th. 2015

a. Terpublikasikannya laporan hasil monev pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-)

b. Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-)


B12 (2014):

Terpublikasikannya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-)

Capaian


Implementasi

Transparansi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam setiap tahapannya di sector migas dan minerba, serta dana Jaminan Reklamasi (Minerba) dan ASR (Migas)

47
Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan
Penanggung Jawab

Kementerian Kehutanan

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR)

b. Beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan)


Th. 2015

Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya timber tracking system di 120 unit manajemen (perusahaan)


B06 (2014):

Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR)


B12 (2014):

a. Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR)

b. Beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan)

Capaian


Implementasi

Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan

Newsletter