RENCANA AKSI OGI

Rencana Aksi merupakan instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Pahami dan mari awasi bersama-sama implementasinya.

Rencana Aksi OGI 2014-2015

Filter Renaksi 2014-2015
+
Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik
+
Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah
+
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan SDM Pelayanan Publik
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan Dalam Mendorong Transparansi, Partisipasi Publik Dan Pelayanan Publik

1
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Kementerian / Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Implementasi publikasi layanan Informasi Bidang Koordinasi Kesra.


Th. 2014


a. Terbit dan terpublikasinya SOP Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Kemenko Kesra pada situs Kemenko Kesra

b. Tersedianya informasi publik sesuai Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra

c. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra.


Th. 2015

a. Tersedianya informasi publik secara berkala sesuai dengan Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra.

b. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi


B06 (2014):


Diterbitkannya dan dipublikasikannya SOP layanan informasi publik pada situs Kemenko Kesra.


B12 (2014):


a. Terbit dan terpublikasinya Daftar Informasi Publik Kemenko Kesra pada situs Kemenko Kesra

b. Tersedianya informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra

c. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra.

Capaian


Implementasi

Kelanjutan renaksi OGI tahun 2013, beberapa informasi telah tersedia dalam website dan diupayakan mendorong kelengkapan dan update.

2
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Pengelolaan Tupoksi UU KIP
Penanggung Jawab

Komisi Informasi Pusat

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

Ukuran Keberhasilan

Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi sebagaimana UU No.14 tahun 2008

Th. 2014: Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi.

Th. 2015: Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 27 Provinsi.

B06 (2014): Terlaksananya fasilitasi dan advokasi dalam rangka pembentukan Komisi Informasi Daerah.

B12 (2014): Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi.



Capaian


Implementasi


3
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Pengelolaan Tupoksi Komisi UU KIP
Penanggung Jawab

Komisi Informasi Pusat

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

Ukuran Keberhasilan

Implementasi ketentuan/pedoman teknis menyangkut perlindungan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi.

Th. 2014 : Diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi.

Th. 2015 : Terlaksananya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi di seluruh Komisi Informasi Provinsi.

B06 (2014): Terlaksananya pembahasan perumusan ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat menyangkut kriteria pemohon informasi.
B12 (2014): Diterbitkannya ketentuan/panduan pemohon informasi.

Capaian


Implementasi


4
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Pengelolaan Tupoksi Komisi UU KIP
Penanggung Jawab

Komisi Informasi Pusat

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

Ukuran Keberhasilan

Pelaksanaan revisi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Th. 2014 : Terlaksananya kajian revisi UU KIP 

Th. 2015 :

a. Diterbitkannya revisi UU KIP

b. Diterbitkannya peraturan turunan atas revisi UU KIP

c. Diterbitkannya peraturan tentang mekanisme sidang di luar kantor KI untuk memudahkan pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kantor KI

B06 (2014): Tersusunnya rencana perumusan kajian dalam rangka revisi UU KIP
B12 (2014): Terlaksananya kajian revisi UU KIP

Capaian


Implementasi


5
Penguatan Infrastruktur Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Publik yang menganut prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Kementerian/Lembaga

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014: 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.

Th. 2015: 100% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.

B06 (2014): Tersusunnya rencana dan strategi dalam rangka penerbitan dan publikasi SOP dan SP di K/L.

B12 (2014): 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.

Capaian


Implementasi

Penerbitan dan publikasi SOP layanan publik dan Standard Pelayanan (SP) layanan publik.

6
Penguatan Infrastruktur Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Publik yang menganut prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Kementerian/Lembaga

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Menerbitkan surat edaran Menteri PAN RB untuk melibatkan publik dalam perumusan SOP dan SP di masing-masing pos pelayanan publik.

b. Terlaksananya pilot project di 5 K/L dalam pembuatan SOP dan SP di sektor perdagangan, perindustrian, dan kehutanan yang melibatkan publik


Th. 2015

a. Diterbitkannya SOP dan SP (memasukkan klausul keterlibatan masyarakat)

di lingkup layanan penerbitan izin usaha di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan.

b. Terlaksananya pembuatan SOP dan SP yang melibatkan publik di lingkup 20 K/L


B06 (2014): Tersusunnya strategi keterlibatan publik dalam pembuatan SOP dan SP di lingkup 5 K/L.

B12 (2014):

a. Menerbitkan surat edaran Menteri PAN RB untuk melibatkan publik dalam perumusan SOP dan SP di masing-masing pos pelayanan publik.

b. Terlaksananya pilot project di 5 K/L dalam pembuatan SOP dan SP di sektor perdagangan, perindustrian, dan kehutanan yang melibatkan publik

Capaian


Implementasi

Implementasi layanan publik SOP dan SP layanan publik yang penyusunannya melibatkan masyarakat.

7
Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat
Penanggung Jawab

UKP4

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014: Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot

Th. 2015: Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot


B06 (2014):

Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 5 Pemprov/Pemkab/Pemkot

B12 (2014):

Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot


Capaian


Implementasi

Tersedianya saluran pengaduan masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah disertai mekanisme tindak lanjut yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah

8
Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data
Penanggung Jawab

UKP4

Instansi Terkait

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L.

b. Tersusunnya strategi pemanfaatan portal Open Data oleh masyarakat.

c. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L.


Th. 2015

a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L

b. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L.


B06 (2014):

Telah beroperasinya website portal data Indonesia


B12 (2014):

a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L.

b. Tersusunnya strategi pemanfaatan portal Open Data oleh masyarakat.

c. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L.

Capaian


Implementasi

Pembuatan dan pengembangan sistem Portal Open Data yang berfungsi dalam menyediakan layanan satu atap untuk publikasi data oleh pemerintah dan konsumsi data oleh publik.

9
Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Tersiapkannya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 4 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project

b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 4 provinsi/kabupaten/kota

c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.

Th. 2015

a. Tersiapkannya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 50 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project

b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 50 provinsi/kabupaten/kota

c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.

B06 (2014):

Telah beroperasinya infrastruktur pengaduan layanan publik yang terintegrasi di 2 provinsi/kabupaten/kota.

B12 (2014):

a. Tersiapkannya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di

4 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project

b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 4 provinsi/kabupaten/kota

c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.

Capaian

Program berjalan di KemenPAN RB

Implementasi

Penerbitan ketentuan PP/Perpresmenyangkut mekanisme penyampaiandan tindak lanjut pengaduan masyarakat

10
Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Ombudsman RI

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik

b. Tersusunnya strategi publikasi hasil kompetisi SINOVIK ke masyarakat.

c. Terpublikasikanya informasi kompetisi inovasi layanan publik SINOVIK.


Th. 2015

a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik SINOVIK 2015.

b. Terjadinya replikasi hasil kompetisi inovasi pelayanan publik SINOVIK tahun 2014 di 10 sektor pelayanan publik.


B06 (2014):

a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik

b. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan hasil kompetisi SINOVIK bagi badan publik pemerintah (pusat daerah) dan masyarakat.


B12 (2014):

Tersedianya komitmen 5 K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk mereplikasi inovasi unggulan hasil kompetisi SINOVIK.

Capaian


Implementasi

Pelaksanaan monitoring kualitas pelayanan publik melalui mekanisme pemeringkatan kualitas layanan.

11
Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Kementerian Keuangan

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

Tersusunnya laporan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Pusat.


Th. 2015

a. Tersusunnya strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Daerah.

b. Diterapkannya penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP di 10 Pemerintah Daerah agar meningkat 5%


B06 (2014):

Tersusunnya strategi implementasi pemanfaatan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP di Pemerintah Pusat


B12 (2014):

Tersusunnya laporan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Pusat.


Capaian


Implementasi

Penetapan besar alokasi anggaran didasarkan pada basis unit cost variabel SP.

12
Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan publik
Penanggung Jawab

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Instansi Terkait

Kementerian Dalam Negeri

Ukuran Keberhasilan

Th. 2014

70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan ( SP)


Th. 2015

100% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang telah menyusun Standar Pelayanan (SP)


B06 (2014):

Tersusunnya strategi implementasi dalam rangka mendorong penerbitan SP sebagai acuan kualitas pelayanan publik di Pemda


B12 (2014):

70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan ( SP)

Capaian


Implementasi

Jumlah daerah yang telah melakukan penerbitan SP sebagai acuan kualitas pelaksanaan layanan publik

Newsletter