Bagaimana OGI Bekerja

Open Government Indonesia (OGI) adalah masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan OGI, pemerintah dan masyarakat sipil bahu-membahu membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.

Tentang Open Government Indonesia

Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Joko Widodo

Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Cita-cita ini dituangkan Presiden Joko Widodo ke dalam program Nawa Cita yang kini menjadi dasar dari visi misi pemerintahan Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif melalui komitmen Open Government Indonesia (OGI).

OGI Merupakan bentuk konkrit keseriusan pemerintah Indonesia di dalam melakukan reformasi sektor publik di Indonesia secara menyeluruh. Melalui OGI diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dengan OGI, pemerintah berupaya untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang semakin kuat tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kualitas implementasi kebijakan publik pemerintah. Selain itu juga melalui proses pemerintahan yang terbuka, pemerintah Indonesia yakin akan banyak lahir inovasi-inovasi kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Inisiatif OGI sejauh ini telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, Portal Satu Data, dan inisiatif Satu Peta. Ketiga inovasi ini merupakan instrumen-instrumen kebijakan publik yang mencoba menyasar tiga wilayah yang sangat erat dengan peningkatan keterbukaan pemerintah. Ketiganya adalah, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk LAPOR!, kemudian kehadiran data yang kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik melalui Open Data, dan ketersediaan data spasial (ruang) yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan lewat Satu Peta. Inovasi-inovasi ini diharapkan menjadi katalis bagi perubahan pola tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

Open Government Partnership



Pemerintahan yang efektif dan transparan merupakan harapan masyarakat di seluruh dunia. Namun kinerja pemerintah seringkali diasosiasikan dengan kinerja yang lamban, tidak responsif, tidak sensitif, dan juga tidak transparan. Sayangnya persepsi publik yang demikian belum efektif mendorong birokrasi pemerintahan untuk berubah. Padahal, keinginan akan kondisi hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil, merupakan aspirasi kita bersama. Kondisi ini membuat adanya jurang yang begitu besar di antara pemahaman pemerintah akan sebuah kebijakan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Open Government Partnership (OGP) hadir untuk menjawab tantangan tersebut. OGP merupakan sebuah gerakan global yang bertujuan untuk menyediakan kerangka bagi pemangku kepentingan di negara anggota untuk mendorong terbangunnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu OGP juga mendorong pemanfaatan inovasi teknologi terkini untuk memudahkan proses penyelenggaraan pemerintah. Inisiatif ini diluncurkan pada tanggal 20 September 2011 oleh delapan negara : Indonesia, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat melalui persetujuan bersama Deklarasi Keterbukaan Pemerintah.

Pemerintah tidak hanya didorong untuk dapat transparan, akuntabel, dan inovatif, namun juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat sipil serta masyarakat luas. Semangat ini pun semakin menular ke berbagai negara hingga akhir September tahun 2016, sudah terdapat 70 negara yang tergabung dalam OGP.

  

SEKNAS OGI

Peran Sekretariat Nasional OGI

Sekretariat Nasional (Seknas) OGI dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, ,dan Kementerian Luar Negeri serta sejumlah unsur perwakilan masyarakat sipil.

Fungsi Sekretariat Nasional OGI

Fungsi utama Sekretariat adalah memfasilitasi pencapaian penuh Renaksi OGI serta mengkonsolidasikan gerakan-gerakan keterbukaan lainnya baik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia dengan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Alamat dan Kontak

Sekretariat Open Government Indonesia
Gedung B, Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran III No. 2, Jakarta 10110
Email: contact@opengovindonesia.org

F.A.Q

Tuntutan akan adanya tranparansi, efisiensi kinerja pemerintah, pemberantasan korupsi, serta perbaikan birokrasi sudah muncul dari sebelum Reformasi 1998. Setelah reformasi, tuntutan tersebut semakin besar. Setelah adanya UU UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dorongan untuk mewujudkan tuntutan tersebut semakin besar. Puncaknya adalah ketika diadakan sebuah pertemuan antar beberapa negara untuk membahas kerjasama antar negara-negara di dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, dimana Indonesia merupakan salah satu inisiatornya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Open Government Indonesia pada tahun 2011.