INISIATIF OGI

Disahkannya Oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

Sebuah pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif tidaklah lahir dalam satu proses yang singkat. Dibaliknya ada usaha yang begitu keras dan konsisten dari para pengambil keputusan dalam memperbaiki setiap lini kebijakan publiknya..

Saat ini berbagai instansi pemerintahan seperti Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sangat termotivasi untuk menghadirkan pemerintahan yang terbuka bagi masyarakat. Demi mencapainya, pembenahan terus dilakukan di setiap lini kebijakan publik. Tentunya hal ini tidaklah mudah. Dengan kondisi unik dan tantangannya tersendiri, masing-masing instansi tersebut mulai merumuskan dan mempertajam usaha mereka dalam menelurkan inisiatif-inisiatif pemerintahan terbuka.

Hasilnya, beberapa praktik pemerintahan terbuka di beberapa instansi pemerintahan kini mulai menunjukan dampaknya. Secara signifikan praktik-praktik tersebut telah mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya dan tentunya kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Newsletter