Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Workshop Integritas bersama Kepala Daerah se-Jateng

  • Kamis, 29/03/2016
  • 0
  • 305

Workshop Integritas bersama KPK dan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Hasil Pilkada Serentak 2015

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan KPK berbagi pengalaman dengan kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah terkait pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik sebagai kunci dari pemerintahan yang akuntabel.

Diselenggarakan oleh KPK, “Workshop Pembangunan Integritas” diadakan Selasa-Kamis (22-24/3) di Jakarta dan dihadiri oleh 17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Seknas OGI bersama dengan Tim Lapor dan One Data Indonesia (ODI) dari KSP menyampaikan pentingnya keterbukaan dalam pemerintah dan berbagai instrumen yang tersedia dan siap dipakai. Dengan keterbukaan, masyarakat dan pemerintah dapat saling melakukan pengawasan, juga memberikan kritik dan saran untuk pembangunan yang lebih baik. “Pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan keterbukaan adalah amanat undang-undang, ” ujar  Fithya Findie selaku Kepala Seknas OGI kepada Kepala Daerah terpilih.

Dalam konteks pencegahan korupsi, keterbukaan data menjadi kunci penting dalam pengawasan. Dengan terbukanya serapan anggaran pemerintah, diharapkan masyarakat dapat aktif melakukan pemantauan, guna memastikan anggaran tersebut tersalurkan dengan tepat dan bijak.  “Data bisa menjadi cahaya dalam mengambil kebijakan, dan data terbuka memungkinkan masyarakat mengambil peran,” kata Robertus Theodore, Direktur Teknis One Data Indonesia.

Untuk mewujudkan itu, tentunya diperlukan inovasi teknologi agar keterbukaan dapat dinikmati masyarakat secara efisien dan tepat guna. Melalui portal Satu Data Indonesia (hyperlink), lembaga pemerintah dapat mempublikasikan dokumen publik yang bisa diunduh secara gratis dan terbuka. Dengan begitu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya, jika ada kejanggalan, masyarakat dapat melaporkan melalui portal LAPOR! (hyperlink). Laporan tersebut akan didisposisikan ke unit kerja terkait sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. “LAPOR! memungkinkan merubah keluhan yang selama ini terdengar sebagai ‘noise’ saja, menjadi ‘voice’,” kata Mas Muhammad Gibran Sesunan, sebagai Direktur Teknis LAPOR.

Di sela-sela Workshop, ke-17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya menandatangani Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Komitmen bersama itu terdiri dari tujuh poin, antara lain; Mengimplementasikan nilai-nilai intergritas dan menjadi role model di lingkungan pemerintah kabupaten/kota masing-masing; Berperan aktif dalam pembangunan dan penyelarasan sistem integritas organisasi (tunas integritas, pengendalian gratifikasi, LHKPN, survey integritas, dll); Melaksanakan dan menyempurnakan Proses penganggaran yang mengakomodiasi kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-budgeting; dan Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan penggunaan e-catalog.

Penulis : Rachmad Imam Tarecha | Pemagang IT Specialist Batch 11

Editor : Fithya Findie

Komentar

Newsletter