Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Wawancara Dengan Adnan Topan Husodo: Peran Keterbukaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

  • Kamis, 31/08/2017
  • 0
  • 193

Jakarta, 28 Agustus 2017 – Korupsi di Indonesia sering dilihat sebagai sebuah tindak kejahatan yang berdiri sendiri dan hanya terjadi karena kehendak pribadi para koruptor semata. Padahal korupsi seringkali lahir dari sebuah proses yang sistematis dan rahasia, memanfaatkan peluang dari lubang dalam sistem penyelenggaraan negara.

Di edisi kali ini, #JadiOpen berbincang dengan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, mengenai pentingnya keterbukaan pemerintah dalam pencegahan aksi korupsi

Berangkat dari maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia sejak era Orde Baru, ICW lahir sebagai bagian dari gelombang desakan reformasi untuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat sipil ini mempunyai fungsi advokasi dan antisipasi untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Walaupun fokusnya terhadap isu pemberantasan korupsi, ICW bukan organisasi yang asing dengan ide keterbukaan pemerintah. Bahkan, ICW bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, merupakan bagian dari unsur publik dalam Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.

Berikut adalah hasil wawancara kami dengan Adnan Topan Husodo:


Menurut ICW, bagaimana situasi korupsi di Indonesia saat ini?

Situasi korupsi di Indonesia merupakan sesuatu yang cair dan tak terukur. Kami di ICW menyadari hal ini dan karenanya terfleksikan dari pola pengawasan yang kami lakukan. Di ICW, kami melihat korupsi dari gejala dan indikasi korupsi. Jadi yang kami lihat adalah tren-nya, dan bagaimana tren itu selalu berubah mengikuti perkembangan.

Untuk melihat tren korupsi itu sendiri, ICW menggunakan Corruption Perception Index /Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai tolak ukur untuk menilai kondisi korupsi di Indonesia dan kesuksesan pemerintah dalam mengurangi tingkat korupsi. Jika kita menggunakan IPK, Indonesia memang masih dalam posisi yang relatif jauh dari target yang pernah kita buat sendiri – peringkat 90 dari target 50.

Jika bisa menyebutkan salah satu sumber utamanya, mungkin kondisi di mana masih sangat permisifnya para pembuat kebijakan kita pada aturan gratifikasi adalah salah satu masalah utama masih maraknya korupsi di Indonesia.

Kalau dalam konteks pemberian berbagai gratifikasi ini, bisa dilihat dari kasus yang terbaru. Di mana perusahaan itu tidak muncul di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Tender yang dilakukan secara manual ini akhirnya mempersulit pengawasan. Maka dari itu mulai kita dorong sebuah skema, di mana setiap program atau proyek pengadaan harus dilakukan lewat mekanisme elektronik, sehingga bisa teridentifikasi.

Namun semua upaya untuk mencegah korupsi ini sayangnya dari segi politik kurang didukung. Lebih jauh, kondisinya menjadi sulit karena kita masih (hanya bisa) berharap pada satu lembaga yang bernama KPK (untuk memerangi korupsi), dan di saat yang sama KPK masih terus menghadapi tekanan dari sektor politik itu tadi.

 

Apakah Anda merasa bahwa upaya mendorong keterbukaan informasi dan data di lingkungan pemerintah telah mempersempit ruang korupsi?

Kalau kita melihat dari sejarah UU Keterbukaan Informasi Publik saja, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Sekitar delapan sampai sembilan tahun. Jadi selama itu kita harus berjuang untuk mendapatkan UU yang tidak ada insentifnya bagi pejabat pemerintah. Karena iklimnya tidak mendukung untuk insentif atas perubahan.

UU KIP itu hanya bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna utama. Dari situ saja bisa dilihat bahwa kemauan (pejabat) kita untuk terbuka itu masih sangat kecil.

Memang, sudah ada beberapa kemajuan seperti e-budgeting di Jakarta dan pengolahan big data di berbagai lembaga yang kemudian mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Akan tetapi inisiatif-inisiatif tersebut baru ada di beberapa tempat saja dan belum menyeluruh. Masih terbatasnya akses dan kualitas data serta informasi inilah yang kemudian memperlambat laju upaya keterbukaan pemerintah yang sedang berjalan. Data agregat yang “kira-kira” ini memperbesar lagi ruang korupsi, mempermudah angka proyek-proyek bantuan untuk dimanipulasi.

 

Dari kondisi Indonesia yang seperti itu, bagaimana keterbukaan dari pemerintah bisa mencegah korupsi?

Dalam konteks kita sebagai masyarakat pengawas, kuncinya ada di anggaran dan sektor perizinan – karena di dua sektor inilah ceruk korupsi terletak.

Dari informasi mengenai anggaran itu sudah cukup memadai untuk adanya pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat. Artinya, dari sejak perencanaan hingga anggaran setelah disetujui antara pemerintah dengan DPR atau DPRD itu dibuka, maka kemungkinan untuk terjadinya korupsi itu bisa diantisipasi. Pada konteks DKI, misalnya, anggarannya besar, perizinan mereka pun juga bernilai besar.

Di pemerintahan dengan sektor SDA yang kuat, isu perizinan ini juga sangat signifikan. Signifikan karena kalau dibuka, ia akan bisa menekan masalah korupsi sekaligus kerusakan lingkungan. Sementara kalau ia dibiarkan tertutup, maka tingkat kerusakan lingkungan dan korupsinya akan tumbuh pesat secara bersamaan.

(Menurut ICW), jika dua hal ini saja mendapat perhatian khusus dari pemerintah, akan lebih mudah bagi CSO, wartawan dan masyarakat untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintah.

Daripada kita selalu “spending” (memberantas korupsi), lebih baik kita awasi anggarannya dari awal, supaya korupsi itu bisa dicegah. Tapi untuk mengawasi itu kami butuh akses. Di sinilah gerakan keterbukaan oleh pemerintah akan sangat membantu.

 

Jadi secara keseluruhan, ICW setuju bahwa keterbukaan pemerintah adalah ekosistem paling awal dalam rangka mempersempit ruang korupsi?

Mengacu pada mantan pimpinan lembaga ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hong Kong Tony Kwok, korupsi di Hong Kong itu sudah sangat sulit untuk ditemukan. Korupsi di Hong Kong masih mungkin saja untuk terjadi, tapi hanya di tempat-tempat yang sangat rahasia. Artinya, jika tempatnya sudah dibuka (tidak rahasia lagi), maka korupsi itu akan berkurang dengan sendirinya.

Ini berlaku juga di Indonesia. Contoh, program perbaikan layanan publik sektor transportasi di Jakarta. Transjakarta dan KRL kini beroperasi di atas prosedur yang lebih cepat dan penggunaan teknologi yang digunakan untuk mengintervensi kebijakan. Dengan semuanya terdata di komputer, tidak ada lagi celah untuk melakukan penyelewengan. Karena semuanya sudah terdata dan terbuka.

Intervensi yang sifatnya teknokratis seperti itu bisa mengatasi isu-isu korupsi yang kita hadapi. Termasuk, misalnya, dana desa. Seharusnya data mengenai desa-desa yang menerima anggaran itu tersedia untuk publik. Disertakan juga perkembangan mengenai penggunaan dana-dana tersebut. Nanti masyarakat bisa cross-check, apakah benar bulan ini ada pembangunan A, B, C, dan seterusnya.

Dari hasil wawancara kami ke berbagai desa, masyarakat tidak tahu menahu mengenai pembangunan di desa mereka sendiri. Karena yang tahu hanya aparat dan kepala desa, ya peluang penyimpangannya menjadi besar.

 

Kalau dari sisi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sendiri, apakah publik memiliki fungsi kemitraan atau pengawas dalam pencegahan korupsi ini?

Saya rasa itu sesuatu yang situasional, tidak final. Artinya, pada suatu titik akan ada pemda yang memiliki semangat perubahan, tapi mereka tidak tahu cara melakukannya. Di situlah asistensi secara teknis dibutuhkan.

Namun banyak juga pemerintahan daerah yang justru memanipulasi agenda perubahan tersebut. Misalnya, dalam banyak kasus mereka sudah menandatangani pakta integritas. Pakta integritas itu sekarang menjadi komoditi untuk membangun popularitas dan citra bahwa sang pejabat itu bersih. Dalam banyak kasus, mereka yang ditangkap pidana korupsi itu mereka yang menandatangani pakta integritas. Bagaimana kita bisa menghindari itu jadi sebuah komoditi belaka?

Masyarakat sipil tidak harus kemudian punya peran yang seragam, tetapi harus tetap membangun agenda yang sama. Kalau tidak, saya rasa apa yang dilakukan di dalam (pemerintah) dengan di luar (masyarakat) menjadi tidak selaras.

Sudah saatnya kita membangun sebuah kepercayaan dan pemahaman bahwa kita itu sedang berbagi peran, karena kita tidak mungkin menjalankan ini semua sendiri. ICW saja kadang-kadang masih kewalahan, dan sekarang mulai melakukan transformasi peran. Yang selama ini melihat negara itu tidak bersahabat, sekarang melihat pemerintahan dengan berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi berbagai kesempatan dan aktor yang dapat mendorong perubahan dari dalam. Kita sedang coba bangun kemitraan dengan aktor-aktor tersebut. (MA)

Komentar

Newsletter