Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia

  • Kamis, 20/04/2017
  • 0
  • 512

Jakarta, 18 April 2017 – Tim Penyusun Rancangan Perpres Satu Data Indonesia telah melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia kepada Kementrian, Lembaga, dan Pemerinta Daerah seluruh Indonesia. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 sesi untuk memberikan ruang kepada banyaknya Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang terlibat. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan mengonsolidasikan aksi pembenahan dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, acara ini ditujukan untuk menyebarluaskan rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan menarik masukan atas rancangan yang telah dibuat.

 

Kegiatan diawali dengan pemaparan rancangan Perpres oleh Bapak Yanuar Nugroho selaku Kepala Deputi II di Kantor Staf Presiden. Beliau menyampaikan bahwa terdapat 3 poin urgensi Satu Data Indonesia. Pertama, terkait dengan konteks indikator pembangunan, Perpres ini berguna untuk merealisasikan dan mengukur ketercapaiannya dengan akurat. Begitu pula dengan ketercapaian Nawa Cita, tujuan mulia yang dibawa oleh Presiden dapat tercapai dengan cepat manakala didukung oleh keberadaan data yang memadai. Terakhir, Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang dibuat untuk memberikan landasan yang sesuai dengan kondisi yang riil melalui evidence-based policy making. Dengan adanya  data yang sesuai dengan prinsip standar, pembangunan akan berjalan dengan lebih baik, akurat, dan juga efisien.


Pada sesi kedua, Sosialisasi Struktur Rancangan Perpres disampaikan oleh Bapak Sonny Mumbuna selaku Staf Ahli Deputi II di Kantor Staf Presiden. Beliau menyampaikan Perpres ini bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral yang terpisah-pisah, dimana Presiden menginginkan semua pihak harus terlibat secara aktif dan terpenuhi kebutuhan pembangunannya. Secara struktur, Rancangan Perpres memiliki 5 bab dengan total 26 pasal terlibat. Dalam rancangan Perpres ini didefinisikan setiap aktor yang terlibat, struktur pelaksanaan, apa peran dan tanggung jawabnya, proses tata kelola data, dan juga tata kerjanya.


Peta kondisi data pembangunan (Gambar 1) saat ini menunjukkan bahwa masalah terjadi dalam setiap aktor yang terlibat, bagi dari segi produsen dan pengguna data, maupun proses dan produk data itu sendiri. Masalah yang ditemukan berdasarkan FGD dengan K/L antara lain adalah format metadata yang belum terstandar, informasi walidata yang tidak jelas, kurangnya pemahaman bahwa data itu penting, mekanisme koordinasi antar lembaga terkait yang tidak jelas, hingga data yang tidak konsisten. Oleh karena itu perlu dilakukan kolaborasi dan sinergisasi Pemerintah dari pusat hingga daerah dalam mendorong pelaksanaan Perpres tentang Satu Data Indonesia.




Gambar 1. Pemetaan Kondisi Data Pembangunan Saat Ini

(sumber: KAK Sosialisasi Rancangan Perpres Satu Data Indonesia, 18 April 2017)



Satu Data Indonesia bertujuan untuk meningkatkan integritas data, menyatukan data pada sebuah portal yang nantinya menjadi satu pintu diseminasi dan akses data terbuka yang dijamin integrasi, akurasi, dan kemutakhirannya. Satu Data memiliki 3 prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua pihak. Pertama, satu standar data, dimana setiap data memiliki standar dasar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasidikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Kedua, satu metadata baku, dimana informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan data. Ketiga, satu portal data, diharapkan portal yang saat ini ada yaitu data.id dapat menjadi pool seluruh data nasional yang dihasilkan dari tata kelola data yang baik. 



Gambar 2. Hubungan Antar Aktor-Aktor Utama dalam Satu Data

(sumber: KAK Sosialisasi Rancangan Perpres Satu Data Indonesia, 18 April 2017)



Selain itu, dibutuhkan struktur kelembagaan (Gambar 2) yang mendukung integrasi dan koneksi data pembangunan untuk keperluan perencanaan pembangunan. Peran K/L/D dalam pengembangan Satu Data Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu: pengguna data, produsen data, dan walidata. Sebagai pengguna data, seluruh kegiatan K/L/D diharapkan selalu mengacu pada data yang bermutu tinggi, termutakhir, dan tidak redundan. Selaku produsen data, K/L/D diarahkan untuk memahami tujuan dan tuntutan konsep pembangunan berkelanjutan serta peran masing-masing didalamnya. Kemudian, walidata mempunyai tugas memastikan penyampaian data ke dan pemutakhiran data di portal Satu Data Indonesia berjalan dengan baik, mengelola otentifikasi, dan permohonan izin dari produsen dan pengguna data. (FM)


###

Komentar

Newsletter