Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

SIARAN PERS: Peluncuran Laporan EITI

  • Kamis, 24/05/2017
  • 0
  • 98

Peluncuran Laporan EITI Indonesia 2014

 

Jakarta, 24 Mei 2017 – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, Pemerintah Indonesia hari ini meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

“Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,” kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO). Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

“Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat  mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK. 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

“Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.


Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:

Doni Erlangga

Sekretariat EITI Indonesia

Email : donierlangga@eiti.ekon.go.id

 

 

CATATAN EDITORIAL

1.     Laporan EITI Indonesia 2014 dapat diunduh di http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2014/

2.   Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership dapat diunduh http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/

3.     Portal Data Industri Ekstraktif dapat diakses di http://portal-ekstraktif.ekon.go.id 

4.   Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan Negara.

5.  EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (EITI International Board).

6.     Di Indonesia, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

7.   Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri ekstraktif.

8.     Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:

 a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/

             b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/

Komentar

Newsletter