Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

SIARAN PERS: Open Government Jam Co-creation Forum - Pendekatan Baru Menjembatani Aspirasi Publik

  • Kamis, 02/10/2017
  • 0
  • 16

Foto bersama Peserta, Panitia, dan Dewan Juri #OpenGovJam

Jakarta, 30 September 2017 – Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Nasional Open Government Indonesia menyelenggarakan Open Government Jam (OpenGovJam) – sebuah kegiatan workshop ideasi antara pemerintah dengan masyarakat dari berbagai sektor.

Memilih topik “Digitalisasi Pemerintah: Transformasi Interaksi dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”, OpenGovJam kali ini berusaha menggali potensi peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui teknologi digital.

OpenGovJam sendiri berusaha untuk memperkenalkan sebuah pendekatan baru dalam menjembatani aspirasi publik dan kebijakan pemerintah. Lewat OpenGovJam, publik dari beragam latar belakang diberikan kesempatan untuk ikut mendesain bentuk pelayanan atau kebijakan publik yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna.

Aspek pengguna memang masih sangat jarang dijadikan pertimbangan di dalam perumusan pelayanan publik di pemerintah. Padahal, di era digital ini beragam perusahaan teknologi yang dikenal juga dengan istilah start-up sangat mengedepankan perspektif pengguna dalam perancangan produk mereka.

Hal ini juga dijelaskan oleh co-founder dan CFO BukaLapak, Muhamad Fajrin Rasyid yang turut menjadi pembicara di acara ini. Menurut Fajrin, kini perusahaan teknologi seperti BukaLapak sangat memperhatikan indikator-indikator seperti network effect, penggunaan data, artificial intelligence dan pengetesan user interface (UI) dalam melakukan pengembangan produk. Menurut Fajrin, pendekatan ini sangat membantu efektivitas dari pelayanan dan kinerja perusahaan. Sementara Emily Tavoulareas, co-founder US Digital

Service (USDS), menekankan pentingnya pengembangan aplikasi yang didasarkan pada pengguna. Pemerintah Amerika Serikat bahkan membentuk, USDS badan khusus yang memastikan investasi pengembangan aplikasi layanan publik berujung pada rancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Emily yang juga pernah menjabat sebagai senior policy advisor pada Office of Science Technology Policy di gedung putih juga menyampaikan pentingnya pemerintah untuk dapat mengakses talenta di luar birokrasi. Emily mencontohkkan program Presidential Innovation Fellowship di Amerika Serikat pernah menjadi pintu masuk bagi talenta profesional yang bekerja di Sillicon Valley pada perusahaan sekelas Google untuk bergabung dengan birokrasi dan berkontribusi pada proses digitalisasi pemerintah.

Selama delapan jam, para partisipan dari beragam latar belakang mendiskusikan masalah, merumuskan solusi dan ideasi, hingga akhirnya membuat prototipe inovasi pelayanan dan kebijakan publik. Hasilnya, terdapat delapan ide baru yang berusaha menjawab beberapa permasalahan pelayanan publik seperti kependudukan, layanan pengaduan masyarakat, dan diseminasi kebijakan.

Di akhir acara, ide-ide tersebut dipresentasikan kepada panel yang terdiri atas perwakilan sektor swasta (diwakili Google, Accenture, dan Tokopedia), pemerintah (Sekretariat Dewan TIK Nasional, KSP, Bappenas, Kemenkominfo) dan asosiasi/ lembaga swadaya masyarakat (Asosiasi e-Commerce Indonesia/iDEA dan RUJAK center for Urban Studies). Setelah melalui penilaian panelis, ide-ide ini nantinya akan disalurkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dengan harapan dapat betul-betul direalisasikan.

Pada akhirnya, acara ini diharapkan dapat memperkenalkan masyarakat maupun birokrasi pemerintah, terhadap berbagai model kolaborasi antara pemerintah dan publik yang dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Harapan ini dipertegas oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dalam sambutan pembukaannya. “Penerapan teknologi informasi itu penting untuk membuat pemerintah jauh lebih terbuka. Kalau sudah terbuka,berarti ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah itu makin luas. Selain itu, [masyarakat] juga butuh pelayanan publik yang lebih baik. Kondisinya saat ini birokrasinya panjang, aparatnya kurang rajin, ada yang nakal ngutip sana sini, ini kemudian memperburuk pelayanan. Solusi-solusi ini yang diharapkan bisa diatasi dengan program seperti Open Government (Jam) ini.”

--

Acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dan didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, JSC Hive Co-working Space, dan Somia.

###


Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia:
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Lukman Oesman (Communication Specialist)
No. : +6282114914750 



 

Komentar

Newsletter