Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

SIARAN PERS - Diskusi Terbuka dan Konferensi Pers “Pembelajaran dari Penerapan Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo"

  • Kamis, 24/07/2017
  • 0
  • 128

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan babak baru dalam ruang pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan desa. Semangat subsidiaritas dan rekognisi atas keberadaan, kewenangan dan desa sebagai masyarakat berpemerintahan dan masyarakat yang memerintah diri sendiri membuka ruang dan peluang baru bagi desa untuk menjadi subjek dalam pembangunan. Pemberian kewenangan kepada desa dan fiskal sebagai hak dan kewajiban desa. Ruang tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk menjadi aktor aktif dalam pembangunan. UU Desa yang melihat desa sebagai kesatuan masyarakat dan pemerintahan desa membuka peluang partisipasi lebih luas masyarakat untuk terlibat, memengaruhi dan menjadi bagian langsung pembangunan.

Kajian yang dilakukan Infest Yogyakarta di 8 Kabupaten (2014) menunjukkan ragam tantangan dalam penerapan UU Desa. Pertama, pengambilan keputusan di tingkat desa belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat. Keputusan pembangunan masih sering dilakukan oleh elit desa dengan mengabaikan keberadaan masyarakat, terutama dari kelompok marjinal. Hal ini belum mencerminkan desa sebagai kesatuan masyarakat berpemerintahan dan masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. Kedua, akses masyarakat pada informasi pelaksanaan pemerintahan masih minim, terutama pada aspek keuangan desa. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mengawasi pemerintah dan pemerintahan desa. Ketiga, sikap apatis masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya anggapan bahwa urusan pembangunan semata urusan aparatur desa dan bukan warga.  Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah desa yang terbuka. Pemerintahan terbuka ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1) membuka akses masyarakat pada perencanaan pembangunan; 2) menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk informasi keuangan desa; 3) mengakomodir kepentingan kelompok marjinal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pada 2017, Kabupaten Wonosobo mendeklarasikan diri sebagai kabupaten yang membuka data desa ke publik. Pada fase pertama, keterbukaan yang diterapkan terfokus pada keuangan desa. Fase open data keuangan desa merupakan salah satu babak di mana desa pada akhirnya membuka “keuangan” kepada publik sebagai bentuk cara kerja sekaligus pertanggungjawaban kepada publik. Fase ini merupakan bagian dari upaya desa membuka diri untuk memperluas partisipasi.

Pada fase ini, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara dijital. Infest mengembangkan aplikasi Mitra Desa --dengan salah satu fitur untuk pengelolaan keuangan desa-- yang digunakan oleh seluruh desa di Wonosobo. Selain itu, infest mengembangkan “midlleware” yang dinamai sebagai untuk menghubungkan komunikasi data dari dan menuju desa dalam pengelolaan keuangan. Pada tahun 2017, penganggaran desa sudah dilakukan secara dijital. Sebaliknya, evaluasi atas anggaran yang diusulkan desa juga disampaikan secara dijital oleh Kabupaten kepada desa-desa.

Informasi-informasi keuangan desa, berikut transaksi dan laporan, pada akhirnya terbuka untuk publik. Publik dapat mengakses informasi melalui midleware yang akan disiapkan untuk diluncurkan pada kegiatan ini. Penyajian informasi secara “real time” ini diharapkan memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan dan keterlibatan lain yang berkontribusi positif bagi pembangunan desa.  Pada aspek ini, data disajikan dengan mempertimbangkan dua standar: terbaca oleh mesin atau komputer dan perangkat TIK lain (machine readable); dan terbaca oleh manusia (human readable). Mempertimbangkan keterbatasan akses internet pada sebagian masyarakat, pemerintah Wonosobo juga telah mewajibkan semua desa untuk menyajikan informasi keuangan desa melalui baliho alat penginformasian lain yang disaksikan oleh publik secara mudah. Open Data keuangan desa yang diterapkan secara merata di 236 desa di Wonosobo ditujukan untuk membuka akses informasi dan partisipasi. Keterbukaan ini diharapkan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan desa. 

###

Komentar

Newsletter