Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Siaran Pers: “Diskusi Publik: Kajian Dampak Pemerintahan Terbuka di Indonesia”

  • Kamis, 27/05/2016
  • 0
  • 520

Jakarta, 26 Mei 2016 | Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadakan diskusi publik terbatas untuk membahas hasil kajian tentang dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah terbuka (open government) di Indonesia.

Penyusunan kajian atas dampak kebijakan pemerintah terbuka merupakan bagian dari komitmen OECD sebagai salah satu mitra kerja strategis Open Government Partnership (OGP) di tingkat global untuk memfasilitasi negara-negara anggota OGP di dalam merealisasikan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Kajian OECD ini terdiri atas 7 (tujuh) bagian utama, di antaranya adalah; 1) konteks dari penerapan kebijakan pemerintah terbuka di Indonesia, 2) peran instansi pusat dalam koordinasi kebijakan pemerintahan terbuka, 3) partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelayanan publik, 4) sistem integritas dan kebijakan anti korupsi, 5) pemerintah digital dan inovasi pelayanan publik, 6) transparansi dalam tata kelola keuangan/anggaran, dan 7) penerapan prinsip-prinsip pemerintah terbuka di dalam implementasi SDGs.

Selain melibatkan pakar-pakar tata kelola pemerintahan, OECD juga turut melibatkan dua negara anggota OECD sebagai peer reviewers, yaitu Brazil dan Korea Selatan, yang juga merupakan negara anggota OGP. Perwakilan pemerintah Korea Selatan memaparkan pengalaman pemerintah di dalam mengembangkan kebijakan e-government, open data, dan keterbukaan informasi. Sedangkan perwakilan pemerintah Brazil memaparkan pengalaman mereka di dalam proses penyusunan Rencana Aksi Open Government yang partisipatif, strategi pencegahan anti korupsi dan kemudahan akses terhadap informasi yang terakselerasi dengan inovasi teknologi informasi dan open data.

Diskusi publik ini dilaksanakan di Bappenas selama dua hari yaitu 25-26 Mei 2016. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), Raden Siliwanti menyatakan, “Penyusunan kajian atas dampak kebijakan open government ini penting sebagai salah satu cara untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibuat tepat sasaran. Evaluasi ini juga membantu pemerintah mengumpulkan praktik-praktik baik, tantangan dan hambatan yang ada, dan rekomendasi untuk memantapkan penerapan prinsip pemerintahan terbuka.”

Senior Researcher/ Open Data Program Officer Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Diah Setiawaty menyatakan bahwa “Kajian OECD yang telah dibuat sudah cukup bagus dan komprehensif, kami berharap pemerintah bisa menanggapi hal ini dengan serius agar rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan bisa berjalan dan bukan sekedar wacana saja. Pemerintah juga perlu mengajak lebih banyak CSO untuk ikut terlibat.”

Advocacy, Research and Campaign Manager, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (Yappika), Hendrik Rosdinar menyambut baik penyusunan kajian dampak kebijakan open government yang telah dilakukan, ia menyatakan bahwa “Ini adalah proses yang baik di mana kita di-review oleh pihak eksternal. Rekomendasi-rekomendasi yang tertera dalam kajian ini dapat menjadi bahan koreksi untuk melihat hal mana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Melalui kajian ini juga kami dapat merefleksikan sejauh mana implementasi dari kebijakan open government sudah berjalan dan melalui kajian ini juga kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membangun pemerintahan yang efektif melalui kolaborasi masyarakat.”

Indonesia adalah salah satu pemrakarsa dan negara anggota Open Government Partnership, sebuah kemitraan global yang bertujuan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia untuk memfasilitasi, mendorong, dan mensinergikan gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah.

Sekretariat Nasional OGI (Seknas OGI) dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti yang terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta sejumlah unsur perwakilan masyarakat sipil.

Catatan: Rancangan Awal Kajian Dampak Pemerintah Terbuka Indonesia (Preliminary Version Indonesia Open Government Review) dapat di-rikues dengan mengirimkan surel ke contact@opengovindonesia.org. Versi final dari Open Government Review akan dipublikasikan secara luas di bulan Juli 2016.

Komentar

Newsletter