Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Semua Kementerian Pusat Kini Memiliki PPID

  • Kamis, 04/01/2013
  • 0
  • 188

ppid


Jakarta, Opengovindonesia.org Ada kabar gembira pada pergantian tahun 20012-2013, Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 akhirnya memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Agama sebelumnya merupakan satu-satunya kementerian yang belum memiliki PPID, dan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ini maka per akhir tahun 2012, seluruh kementerian pusat telah memiliki PPID.

Dalam keputusan menteri tersebut, Kementerian Agama telah menunjuk Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID. Selain itu juga telah ditunjuk beberapa pejabat sebagai PPID Unit Kementerian Agama untuk membantu plaksanaan tugas PPID.

Di Indonesia, setiap warga negara berhak memperoleh akses informasi, dan setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Untuk mewujudkan pelayanan seperti itu, pasal 13 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Undang-undang KIP ini juga mengamanatkan untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

Menurut Dedi N Cahyanto, Direktur/Asisten Kepala UKP-PPP, terbentuknya PPID di kementerian Agama diharapkan menambah modal dan optimisme dalam mendorong implementasi Open Government Indonesia diseluruh tanah air. Lebih lanjut direktur UKP-PPP ini menjelaskan bahwa setelah semua kementerian pusat memiliki PPID, gerakan Open Government Indonesia ditahun 2013 harus bersama-sama mendorong daerah untuk membentuk PPID. (OpenGov)

Komentar

Newsletter