Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Renaksi OGI 2016-2017 Masuki Tahap Penjajakan Daerah

  • Kamis, 15/02/2016
  • 0
  • 353

Penguatan kapasitas pemerintah daerah di dalam menerapkan praktik-praktik pemerintahan terbuka akan menjadi salah satu muatan utama Renaksi OGI 2016-2017. Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) dibantu koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan assessment ke beberapa pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu November-Februari 2016 untuk menjaring daerah-daerah yang memiliki contoh baik praktik open government (pemerintahan terbuka).

Dari hasil penjajakan, ada tiga pemerintah daerah yang bersedia menjadi proyek percontohan pemerintahan daerah terbuka OGI 2016-2017, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Di daerah tersebut, Seknas OGI bertemu langsung dengan masing-masing Kepala daerah untuk membahas atau berdiskusi lebih lanjut mengenai praktik-praktik pemerintahan terbuka.

Dari hasil diskusi yang diperoleh, Banda Aceh memiliki Sistem Informasi Berbasis Masyarakat (SIBM), Suwarga dan Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) sebagai bentuk wadah aspirasi publik.

Bojonegoro memiliki sistem dialog publik yang mempertemukan langsung antara kepala daerah dan masyarakat, Radio Malowopati 95.8 FM dan Turun Desa Ngetrill sebagai inovasi platform penjaringan aspirasi publik.

Terakhir, DKI Jakarta memiliki keunggulan terkait Jakarta Smart City-nya sebagai wujud implementasi pemerintahan terbuka dengan memaksimalkan pemanfaatan e-governance pada pemerintahannya.

Selain itu, komitmen kepala daerah yang tinggi dan adanya hubungan baik serta pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam setiap perencanaan pembangunan juga menjadi poin penting dalam menjalankan praktik pemerintahan terbuka.

Beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian, antara lain:

  1. Komitmen kepala daerah terhadap penerapan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka,
  2. Keberadaan “local champions” dan inovasi daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, dengan melihat akses informasi publik, transparansi pengelolaan pembangunan, partisipasi publik dan inovasi,
  3. Keberlanjutan kebijakan di pemerintahan berikutnya yang mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka,
  4. Menguatkan aspek pelibatan publik di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
  5. Interaksi yang kuat antara negara dan masyarakat sipil, dan

Bersama dengan Seknas OGI, tiga daerah ini akan melakukan sejumlah konsultasi publik untuk menentukan komitmen-komitmen yang akan diintegrasikan ke dalam Renaksi OGI 2016-2017.

Komentar

Newsletter