Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Publikasi Laporan EITI Indonesia: Langkah Keterbukaan di Sektor Ekstraktif Migas dan Tambang

  • Kamis, 28/10/2013
  • 0
  • 355

eiti


Laporan Pertama Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) Indonesia telah resmi dipublikasi pada bulan April 2013 lalu. Transparansi penerimaan sektor pertambangan dan migas merupakan salah satu rencana aksi OGP Indonesia di subsektor lingkungan dan sumberdaya alam. Laporan ini menghadirkan rekonsiliasi antara data-data penerimaan negara yang disetorkan oleh entitas perusahaan migas dan pertambangan, dengan data-data penerimaan negara yang diterima oleh entitas Pemerintah. Data Penerimaan tersebut baik berupa pajak maupun non pajak serta dana transfer ke Pemerintah Daerah.

Laporan EITI ini lahir setelah melalui proses panjang dalam pengambilan keputusan secara multipihak antara unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil dalam penentuan cakupan dan format yang sesuai standar EITI, sehingga proses pelaporan dan rekonsiliasi berlangsung. Laporan EITI ini menyajikan rekonsiliasi angka penerimaan Pemerintah Pusat dengan angka setoran perusahaan minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, dengan nilai perbandingan sepadan dengan catatan penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan untuk pajak dan bukan-pajak di tahun kalender 2009 sebesar Rp251.7 trilyun. Laporan EITI ini menunjukkan rincian kontribusi dari setiap perusahaan migas dan perusahaan pertambangan besar dan kecil, termasuk perusahaan yang memiliki ijin lokal.

Laporan EITI ini memberikan satu alat kontrol kepada masyarakat untuk mengetahui pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh setiap perusahaan migas atau pertambangan kepada setiap instansi pemerintahan yang berwenang. Hal ini tentunya adalah sebuah pencapaian yang signifikan dalam transparansi pemerintahan. Untuk pertama kalinya, jumlah rincian atas pajak penghasilan dan kontribusi royalti dari sektor pertambangan mineral dan batubara dibuka secara rinci kepada publik, berdasarkan wilayah operasi atau satuan unit produksi/kontraknya. Sebelum implementasi EITI, kontribusi total tanpa rincian atas royalti yang dibayarkan seluruh perusahaan pertambangan merupaka satu-satunya data yang tersedia bagi publik.

Laporan EITI Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan mineral (emas, tembaga, nikel, timah dan bauksit) ini memberikan kontribusi sebesar Rp12.5 trilyun  pajak penghasilan dan Rp12.5 trilyun royalti, sementara perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dalam laporan ini memberikan kontribusi sekitar Rp10.4 trilyun pajak penghasilan dan Rp13.5 trilyun royalti. Angka tersebut berasal dari rincian yang dilaporkan oleh perusahaan yang kriteria materialitas. Angka kontribusi total secara riil memiliki kemungkinan lebih besar, dikarenakan Laporan EITI ini belum  mencakup semua perusahaan pertambangan kecil serta beberapa perusahaan menengah dan besar yang angka setoran pajaknya tidak dapat disampaikan oleh Ditjen Pajak terkait dengan pemenuhan ketentuan UU Pajak mengenai pengungkapan data wajib pajak.

Laporan EITI Indonesia pertama ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui jumlah pembayaran setiap perusahaan yang menjadi hak daerah berdasarkan prinsip derivasi dan realisasi. Informasi tersebut belum mendapatkan perhatian publik, karena informasi rincian kontribusi dari setiap perusahaan ekstraktif kepada pemerintah daerah tidak berada dalam satu laporan bersamaan dengan total yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Kini, informasi seperti ini telah diinisiasi dalam laporan EITI Indonesia Pertama tahun 2009, yaitu meliputi berapa kontribusi dari perusahaan ekstraktif yang dibagihasilkan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat ini, public Indonesia di daerah kaya sumber daya alam akan menerima jawaban tidak hanya tentang penerimaan Negara dari perusahaan migas dan pertambangan, tetapi juga yang lebih penting dari perspektif otonomi daerah, berapa jumlah penerimaan dari setiap perusahaan yang mengalir kepada propinsi dan kabupaten. Ini yang menjadikan laporan ini sebuah alat bagi public untuk mengejar pertanggungjawaban dari pemerintahnya melalui transparansi informasi penerimaan Negara. (*)

Laporan EITI Indonesia dapat di download di : http://eiti.ekon.go.id/downloadsdetail.php?cat=3&subcat=0&id=68

Komentar

Newsletter