Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Publikasi Laporan EITI Indonesia 2012-2013: Realisasikan Keterbukaan di Sektor Ekstraktif Migas dan Tambang

  • Kamis, 23/11/2015
  • 0
  • 198

eiti



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan dipublikasikannya data rekonsiliasi penerimaan negara dari industri ekstraktif yang dituangkan dalam laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia ketiga (2012-2013) yang dipublikasikan secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution.

Laporan EITI kembali menyajikan informasi mengenai pembandingan antara penerimaan pemerintah dengan informasi pembayaran yang disetorkan oleh perusahaan ekstraktif. Inovasi pada laporan tahun ini dilakukan dengan penyediaan informasi kontekstual yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat. Informasi mengenai kerangka hukum pelaksanaan transparansi di Indonesia, tata kelola industri ekstraktif, proses alokasi, dan informasi lainnya turut disajikan dengan tujuan laporan kali ini dapat memberikan lebih dari sekedar informasi, tapi juga pemahaman mendalam bagi masyarakat terkait industri ekstraktif dan pertanggung jawabannya sepanjang tahun 2012-2013.

“Kita harapkan Laporan ketiga EITI ini akan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat. Laporan kontekstual yang mencakup informasi yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan dapat menjadi acuan masyarakat terutama yang berada di sekitar tambang” jelas Dr. Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia juga disajikan dalam laporan EITI 2012 – 2013. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan yang bersinggungan langsung dalam pengelolaan migas dan pertambangan.

“Penyusunan Laporan EITI mempunyai tujuan jangka panjang perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Rekomendasi diperlukan untuk memberikan masukan kepada seluruh stakeholder untuk perbaikan tersebut”, lanjut Monty.

Melalui laporan ini, masyarakat difasilitasi untuk memonitor pertanggungjawaban dan perbaikan dari pemerintah pusat dan daerah dalam megelola sumber daya ekstraktif di daerah masing-masing. Masyarakat kini dapat mengetahui besaran aliran penerimaan dan pemanfaatannya bagi kepentingan bersama.(*)

 

Tentang EITI Indonesia

Indonesia menjadi Negara Pelaksana EITI pada tahun 2010, setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada bulan Oktober, 2014 lalu, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan status EITI Compliant (taat azas transparansi penerimaan industri ekstraktif) dalam Sidang Tahunan Dewan Internasional EITI di Naypyidaw, Myanmar. Sebagai negara dengan status EITI Compliant, setiap warga negara dapat mengakses informasi yang mendalam tentang pengelolaan industri migas dan pertambangan di Indonesia. Laporan lengkap EITI Indonesia 2012-2013 bisa diakses pada tautan berikut: http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-eiti-indonesia-2012-2013/

Komentar

Newsletter