Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Provinsi Kalimantan Barat Siap Dijadikan Provinsi Percontohan Satu Data

  • Kamis, 15/05/2017
  • 0
  • 215

Pontianak, 15 Mei 2017

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)menyelenggarakan workshop satu hari untuk mendiseminasikan arah kebijakan pemerintah terbuka di depan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) se-Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari BPSDM Provinsi Kalbar yang bekerjasama dengan Seknas OGI dalam meningkatkan peran dan kepemimpinan Sekda sebagai pegawai negeri sipil tertinggi dalam sebuah birokrasi pemerintah daerah. Dimana tugas utamanya adalah membantu Kepala Daerah mengkoordinasikan kebijakan-kebijakannya. Dalam kesempatan kali ini Open government atau keterbukaan pemerintah dipilih menjadi tema utama yang dibahas bersama oleh para Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi para Sekda yang mana adalah “jantung dan tulang punggung” dari sebuah pemerintah daerah.

Untuk memperkuat substansi kegiatan, hadir empat narasumber yang diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas terhadap konteks kebijakan pemerintahan terbuka di Indonesia. Di antaranya adalah Yanuar, Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden; Raden Siliwanti, Direktur Aparatur Negara; dan Rosikin, Kasubdit Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang banyak memaparkan konteks kebijakan pemerintahan terbuka secara nasional. Sebagai pemateri terakhir, Bupati Bojonegoro, Suyoto membagikan pengalamannya selama 9 tahun membangun sistem pemerintahan yang terbuka di Bojonegoro. Sistem yang bahkan telah mendapatkan pengakuan dunia internasional di tahun 2016 sebagai percontohan pemerintah daerah yang terbuka, sejajar dengan Paris, Seoul, dan Sao Paulo menurut Open Government Partnership.

Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa proses membangun bangsa harus “disengajakan”, dalam artian semuanya perlu perencanaan materi dan strategi yang matang, dan pengawasan dan pengendalian yang tepat. Open Government pada hakikatnya adalah bagaimana instansi pemerintah dapat melayani publik dengan lebih baik.

Raden Siliwanti menambahkan bahwa Sekretariat Nasional Open Government Indonesia siap membantu pemerintah daerah di Indonesia yang hendak didampingi baik itu untuk menghidupkan gairah partisipasi publik yang redup ataupun memulai inisiatif perbaikan tata kelola data.

Suyoto membawa perspektif menarik dari pengalamannya membangun Bojonegoro sejak 2008. Menurut beliau prinsip utama perumusan kebijakan yang perlu untuk selalu diusung adalah perumusan berdasarkan masalah utama daerah (problem-driven management) . Prinsip ini menurut beliau berhasil menorehkan dampak positif antara lain: angka kemiskinan turun dari >28% menjadi <14%, indeks ko-efisien gini turun dari 0.28 menjadi 0.24, tingkat pengangguran terbuka turun dari 5.92% menjadi 3.1% (sumber data: Diskominfo Kabupaten Bojonegoro; baseline awal 2008, baseline akhir 2015).

Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh 9 (sembilan) Sekretaris Daerah dan 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah dari 14 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalbar. Para peserta menyambut dengan sangat baik konsep kebijakan keterbukaan pemerintah. Hal ini terlihat dari antusiasme para Sekda di dalam mencalonkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Percontohan Satu Data. Asisten Pemerintahan 3 Provinsi Kalimantan Barat, Alexander Rombonang lebih lanjut bahkan mengatakan bahwa hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan terkait sebelum ditindaklanjuti lebih jauh.

Komentar

Newsletter