Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Proses Penajaman Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

  • Kamis, 27/02/2017
  • 0
  • 658

Jakarta, 27 Februari 2017 – Sejak awal berdirinya Open Government Indonesia, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengupayakan proses perumusan kebijakan yang semakin inklusif. Komitmen ini berangkat dari keyakinan bahwa hasil pembangunan yang inklusif hanya dapat dihasilkan melalui sebuah proses perencanaan dan pengawasan pembangunan yang juga inklusif. Penyelenggaraan pemerintah yang inklusif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif, diyakini selain dapat meningkatkan kualitas kebijakan juga membuat langkah dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Berangkat dari konsep inilah, penyusunan dan pemantauan Rencana Aksi Open Government Indonesia selalu berupaya untuk menjadi lebih partisipatif, dan lebih partisipatif.

Selama bulan Januari hingga Februari kemarin, Sekretariat Nasional OGI (Seknas OGI) bersama dengan kementerian, lembaga, dan perwakilan masyarakat sipil yang terlibat di dalam rencana aksi keterbukaan pemerintah tahun 2016-2017 memulai proses penajaman rencana aksi untuk tahun 2017.

Lewat proses ini empat belas kementerian dan lembaga, serta sejumlah perwakilan masyarakat sipil, secara bersama-sama, melakukan evaluasi dari pencapaian rencana aksi di tahun 2016 dan sekaligus menajamkan target keberhasilan yang hendak dicapai untuk tahun 2017. Semua pihak, baik perwakilan pemerintah maupun masyarakat sipil yang hadir ikut memberi masukan di dalam mengoptimalisasikan pencapaian Rencana Aksi OGI. 
(Baca juga kabar terkait kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dengan Media Link untuk mensukseskan aksiterkait penguatan pemerintah desa di sini)
.

Terhitung ada 22 komitmen aksi yang dipertajam selama bulan Februari ini yang seluruhnya dikoordinasikan oleh kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Sebelumnya, 28 komitmen tingkat pemerintah daerah sudah lebih dahulu dibahas di penghujung tahun 2015 di masing-masing pemerintah daerah percontohan (Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Bojonegoro). Ke-50 komitmen tersebut merupakan komitmen yang mencakup area-area perihal keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi publik di dalam penyelengaraan pemerintah, pengelolaan aspirasi dan aduan publik, keterbukaan anggaran dan pengadaan, dan juga perbaikan tata kelola data di setiap instansi pemerintahan tersebut.

Dua hal yang menjadi catatan dari proses pelaksanaan Renaksi OGI kali ini. Pertama, rasa kepemilikan baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat sipil terhadap setiap butir komitmen di dalam Renaksi OGI 2016-2017 yang cukup tinggi patut mendapat apreasiasi kita semua. Seluruh K/L/D yang terlibat merupakan champion keterbukaan yang langkahnya perlu terus kita dukung. Kedua, tingkat pencapaian Rencana Aksi OGI tahun 2016 sebesar 70% menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi para champion tersebut. Angka pencapaian ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan dua tahun belakangan ini yakni di angka 54.7 (tahun 2014) dan 48 (tahun 2015). Setidaknya hasil capaian Aksi OGI 2016 berhasil membuktikan teori bahwa perencanaan yang baik mampu menghasilkan hasil yang baik.

Harapannya, ke depan prinsip transparansi, kolaborasi, dan koordinasi dapat semakin meluas dan bisa semakin terinstitusionalkan di dalam proses kerja pemerintah di luar rencana aksi keterbukaan pemerintah semata. (LO)

Komentar

Newsletter