Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Bahas Gerakan OGP

  • Kamis, 22/12/2014
  • 0
  • 221

OGP Masyarakat Sipil



Sebagai lanjutan dari rangkaian pertemuan OGP Bali, kelompok masyarakat sipil Indonesia mengadakan sebuah pertemuan nasional untuk membahas kesinambungan gerakan Open Government Partnership (OGP) terutama di bawah Kabinet Indonesia Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pertemuan nasional yang diadakan pada 19-20 November 2014 di Jakarta ini berangkat dari adanya 3 tantangan yang harus direspon oleh CSO di Indonesia di tahun 2014. Pertama adalah memastikan bahwa agenda Open Government tetap dilaksanakan dan tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan yang baru. Kedua, memastikan bahwa Open Government tidak hanya menjadi suatu inisiatif internasional, namun juga inisiatif nasional dan lokal yang berakar pada kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah di dalam negeri. Ketiga, CSO di Indonesia memerlukan pola koordinasi yang efektif sekaligus representatif.  Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman dan kesepakatan bersama di antara CSO yang digagas melalui Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Indonesia.

Anggota masyarakat sipil dalam kegiatan tersebut mewakili berbagai kluster dari seluruh Indonesia yang selama ini mendorong terwujudnya gerakan OGP di Indonesia baik di level nasional maupun sub nasional, antara lain kluster sumber daya alam dan lingkungan, keterbukaan parlemen dan partai politik, pelayanan publik, transparansi budget dan pajak, penegakan hukum dan desa. Perwakilan badan eksekutif dan legislatif seperti Tara Hidayat, Deputi Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional UKP4 dan Luthfy A. Mutty, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat pun turut meramaikan diskusi.


Dalam pertemuan tersebut juga dibahas perkembangan gerakan OGP mulai dari awal digagas di tahun 2011 hingga  di tahun 2014 yang sudah mulai memasuki fase memperkuat gerakan. Termasuk dinamika gerakan OGP di daerah. “Perkembangan implementasi OGP di Indonesia khususnya Indonesia Timur belumlah menjadi mainstream di pemerintahan dimana OGP masih menjadi milik nasional, namun dentumannya belum sampai ke daerah”. ujar Muh. Akil Rahman mewakili KOPEL Indonesia yang juga sebagai salah satu nara sumber dalam pertemuan tersebut. Meskipun pada faktanya bahwa kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya OGP sudah dilakukan oleh pemerintah namun, masih terbatas pada “menggugurkan kewajiban”.

Oleh karena itu, hasil dari pertemuan ini diharapkan ada rekomendasi yang dapat mendesakkan agenda OGP ke pemerintah dan OGP menjadi milik semua level baik di nasional maupun di daerah serta tidak menjadi agenda administratif saja.

Komentar

Newsletter