Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Penajaman Rencana Aksi Daerah Pemerintahan Terbuka

  • Kamis, 30/11/2016
  • 0
  • 753

Jakarta, 30 November 2016 - Sebagai bagian dari proses penajaman Rencana Aksi Nasional (Renaksi) Pemerintahan Terbuka 2016-2017, Seknas OGI melakukan serangkaian pertemuan dengan lima pemerintah daerah yang ikut serta di dalam penyusunan renaksi. Kelima pemerintah daerah itu terdiri dari, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bojonegoro, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kota Banda Aceh.

Rangkaian pertemuan ini dilakukan untuk dapat mempertajam rencana implementasi dari renaksi di masing-masing daerah tersebut. Seperti diketahui, Renaksi Pemerintahan Terbuka tahun 2016-2017 ini adalah renaksi pemerintahan terbuka pertama yang mengikutsertakan pemerintah daerah. Total terdapat 22 komitmen aksi daerah di dalam Renaksi Pemerintahan Terbuka 2016-2017 ini.

Penajaman rencana aksi ini merupakan upaya Seknas OGI dan lima pemerintah daerah terkait untuk dapat menyepakati target-target capaian serta juga merencanakan langkah-langkah implementasi dari rencana aksi yang telah disusun di setiap daerah. Sebelumnya Seknas OGI dan pemerintah daerah terkait juga telah menyepakati jangka waktu pemantauan dan pelaporan implementasi dengan periode per tiga bulan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang sangat penting setelah penyusunan Renaksi. Dikarenakan, melaui proses ini setiap komitmen aksi di daerah dapat dipantau secara efektif. Nantinya, Seknas OGI akan membantu kelima pemerintah daerah di dalam memverifikasi laporan yang diajukan setiap tiga bulan oleh pemerintah daerah dan membantu apabila ada kesulitan yang dihadapi di dalam mengimplementasikan aksi-aksi tersebut.

Adapun, Rencana Aksi Pemerintah Daerah dalam Renaksi Pemerintahan Terbuka 2016-2017 mencakup:

·        Komitmen Rencana Aksi Daerah Pemprov DKI Jakarta:

             i.        Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik;

            ii.        Peningkatan pemanfaatan informasi publik;

           iii.        Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik;

          iv.        Penguatan tata kelola data;

            v.        Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

 

·        Komitmen Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro :

             i.          Revolusi Data; dan

            ii.          Open Data Kontrak;

            ii.          Peningkatan Akuntabilitas Desa;

            ii.          Peningkatan Transparansi Anggaran Daerah;

            ii.          Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


·        Komitmen Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kota Semarang :

             i.          Perbaikan tata kelola data dan

            ii.          Penguatan keterbukaan informasi publik

            ii.          Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;

            ii.          Peningkatan Keterbukaan DPRD;


·        Komitmen Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kota Bandung :

             i.        Inisiasi e-Budgeting;

            ii.        Transparansi mekanisme penyaluran hibah bantuan sosial melalui  Sabilulungan;

           iii.        Penguatan keterbukaan informasi pada proses pengadaan (Open Contract);

           iv.        Perluasan penggunaan LAPOR! hingga ke tingkat kelurahan;

            v.        Penguatan pelayanan publik; dan

           vi.        Perbaikan tata kelola data melalui Open Data. 

·       

         Komitmen Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh :

             i.          Perbaikan tata kelola data dan

            ii.          Penguatan keterbukaan informasi di Gampong (desa)

           iii.          Penguatan kanal pengaduan pelayanan publik

Selain bertemu dan berdiskusi dengan pejabat teknis, dalam kesempatan itu Seknas OGI juga menyempatkan untuk mengeratkan kembali komitmen bersama terkait pemerintahan terbuka dengan para pejabat dan pimpinan daerah di kelima daerah tersebut. Bupati Bojonegoro, Wakil Walikota Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, merupakan beberapa pimpinan yang menerima Seknas OGI di dalam diskusi terkait hal tersebut.

Dalam diskusi tersebut Seknas OGI menegaskan kembali pentingnya peran pemerintah daerah di dalam inisiatif pemerintahan terbuka. Sebagai ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah daerah menjadi aktor yang sangat determinan untuk bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik, kebijakan publik, serta juga program pembangunan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

(SeknasOGI / LO)

###

Komentar

Newsletter