Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Pemerintahan Tanpa Sekat Kota Semarang Dapat Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik 2016

  • Kamis, 02/03/2017
  • 0
  • 150

Menteri PANRB Asman Abnur menyerahkan piagam penghargaan kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi

Jakarta, 2 Maret 2017 – Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, minggu lalu menerima penghargaaan sebagai pembina pelayanan publik daerah terbaik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur. Penghargaan ini merupakan bagian dari kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahunan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2015 terhadap 59 Kabupaten/Kota Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Setiap tahunnya, evaluasi pelayanan publik terhadap 59 Kabupaten/Kota ini dilakukan di tiga unit kerja, yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan untuk setiap unit kerja dibuat pemeringkatan dari A-C (dengan kategori A paling baik). Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan menempatkan ketiga unit kerjanya di kategori A akan mendapatkan penghargaan pelayanan publik terbaik. Enam aspek yang menjadi bahan evaluasi yakni: Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Sarana Prasarana.

Pemerintah Kota Semarang mendapat nilai akumulasi tertinggi di 89,65 dan setiap unit kerja yang dievaluasi berhasil masuk di kategori A. Duduk di peringkat no 2 dan ikut menerima penghargaan adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

“Dalam catatan saya, setidaknya ada empat faktor yang mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan baik, yaitu karena masyarakatnya apatis, pejabatnya oportunis, pemerintahnya normatif, dan pelayanannya represif”, jelas Hendi, sapaan sehari-hari Walikota Semarang, dalam sebuah wawancara singkat yang dikutip dari detik.com.  Hendi juga mengatakan pelayanan publik yang baik harus dilakukan dengan upaya reformasi birokrasi dan harus disertai dengan upaya revolusi birokrasi. "Percuma saja kalau sistem pelayanan publiknya diubah tetapi budaya pelayanan publiknya masih sama," tegas Hendi.

“Pemerintahan tanpa sekat” menjadi konsep yang diusung Hendi dalam memperbaiki pelayanan publik. Sekat yang Hendi maksud adalah sekat di antara sesama aparat pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakatnya.

Pemkot Semarang sendiri merupakan salah satu dari lima pemerintah daerah yang menjadi daerah percontohan di dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017. Di dalam Rencana Aksi ini, Pemerintah Kota Semarang memiliki 5 komitmen utama yakni: penyusunan regulasi dan pengembangan Satu Data Semarang, penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dengan mengintegrasikan sarana prasarana yang ada dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dan peningkatan keterbukaan informasi DPRD.

Selain itu ada beberapa inovasi pelayanan publik yang cukup revolusioner dari Pemkot Semarang antara lain: Pusat Informasi Publik (PIP) Semarang dan Semarang Digital Kreatif (SDK). PIP Semarang berlokasi persis di samping kantor Walikota, adalah sebuah tempat yang didirikan untuk lebih mengakrabkan pemerintah dan masyarakat. Di PIP, warga bebas datang untuk sekedar meneduh dari panasnya matahari, tempat diskusi masyarakat, ataupun menyampaikan keluhannya di desk pelayanan dan pengaduan. Selain itu PIP juga dilengkapi sarana publik TIK seperti PC dan wifi gratis. Di samping PIP tersedia warung kopi menyediakan minuman dan makanan ringan khas Semarang. Semua fasilitas yang ada dapat digunakan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya dan merupakan hasil kerja sama Pemkot dengan Universitas Dian Nuswantoro dan Telkom.  Sedangkan SDK, secara konsep mirip dengan PIP namun khusus diperuntukkan untuk memfasilitasi komunitas industri kreatif yang membutuhkan tempat kerja (common room) ataupun sekedar tempat diskusi antar komunitas. SDK juga merupakan hasil kolaborasi Pemkot Semarang dengan Telkom.

Keseriusan Pemkot Semarang di dalam mewujudkan pemerintahan tanpa sekat layaknya perlu diapresiasi dan terus kita dukung. Perjalanan Walikota Hendi masih panjang dan masyarakat akan terus berharap upaya revolusi birokrasi Pemkot Semarang dapat membawa hasil konkrit terhadap lima indikator kunci pembangunan : kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

###

Komentar

Newsletter