Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Pemerintah dan Masyarakat Bahas OGP di Papua Nugini

  • Kamis, 20/12/2014
  • 0
  • 186

OGP Papua Nugini



Di banyak negara, keterlibatan masyarakat dan pemerintah di dalam mengembangkan OGP telah berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan di antara kedua belah pihak. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci dari sebuah pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah Papua Nugini melihat ada potensi besar di dalam inisiatif Open Government Partnership (OGP). Hal ini pula yang menjadi daya tarik utama bagi mereka untuk kemudian mengumumkan secara resmi ketertarikan mereka untuk bergabung dengan OGP di bulan Mei 2014 silam di Bali dalam acara OGP Asia Pacific Regional Conference.

Untuk menindaklanjuti hal ini penggiat OGP di Indonesia yang dimotori oleh Sekretariat Tim Inti CSO Indonesia, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO),  Transparency International Indonesia (TII), dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP-PPP) bekerja sama dengan Transparency International Papua Nugini, Institute of National Affairs (INA), dan OGP Support Unit berkolaborasi menghasilkan sebuah dialog yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil Papua Nugini untuk membahas langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil agar dapat bergabung menjadi anggota OGP. Dialog yang berlangsung selama dua hari ini diadakan pada 27-28 November 2014 di Hotel Airways, Port Moresby.

Acara yang  didominasi dialog interaktif antara pembicara dan peserta, dihadiri oleh perwakilan pemerintah Papua Nugini yang terdiri atas pejabat-pejabat terkait dari Kementerian Luar Negeri Papua Nugini, dan juga K/L terkait lainnya. Perwakilan masyarakat sipil Papua Nugini juga aktif terlibat. Tamu undangan dari Indonesia meliputi Bapak Sugeng Bahagijo, yang juga merupakan anggota Komite Pengarah CSO dari Indonesia, Bapak Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia dan Bapak O’ Conroy Doloksaribu, Ministerial Counsel, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Papua Nugini.  Hadir pula rekan-rekan dari perwakilan negara sahabat, seperti dari Perwakilan Tinggi Selandia Baru dan Britania Raya. Dalam sambutan pembukaannya,Bapak O’Conroy mengatakan, “Pemerintah bersama dengan rekan-rekan CSO Indonesia siap membantu pemerintah dan masyarakat Papua Nugini dalam perjalanannya menjadi anggota OGP.”

Di dalam workshop, perwakilan pemerintah dan rekan-rekan CSO dari Indonesia sebagai salah satu anggota OGP ikut membagikan pengalaman dan best practices di dalam praktek pelaksanaan komitmen-komitmen open government di dalam negeri. Selain itu delegasi Indonesia juga membantu rekan-rekan Papua Nugini dalam mengidentifikasi beberapa hambatan utama Papua Nugini dalam perjalanan reformasi birokrasi mereka. Kaitannya dengan hal ini, Bapak Dadang Trisasongko dalam pidato nya mengungkapkan, “Kami berharap agar kerjasama di antara Papua Nugini dan Indonesia bisa segera terjalin, baik G to G, G to CSO, ataupun CSO to CSO. Harapannya kerja sama ini bisa membantu menguatkan fondasi gerakan open government, konsolidasi demokrasi, maupun perlindungan HAM  di kedua negara

Peserta workshop menyimpulkan bahwa tantangan  lainnya seperti tingginya tingkat korupsi, rendahnya transparansi pemerintah, kurangnya proses konsultasi antara pemerintah dan masyarakat, rendahnya standar pelayanan publik dikarenakan buruknya kinerja pegawai negeri sipil, dan banyaknya praktek penyelewengan di dalam proses penegakan hukum merupakan beberapa tantangan utama yang Papua Nugini dapat banyak belajar dari gerakan global OGP.

Papua Nugini berada dalam posisi yang cukup menguntungkan karena beberapa kebijakan yang krusial di dalam proses reformasi birokrasi sudah ada pada tempatnya. Salah satunya termasuk Hukum Ombudsman yang juga diatur di dalam undang-undang dasar (UUD) mengenai pengumpulan data aset dan kepemilikan dari pejabat pemerintah. Sayangnya, dalam prakteknya proses membuat informasi ini menjadi publik belum diatur dalam undang-undang.

Salah satu masukan konstruktif yang dicatat selama workshop berjalan adalah, walaupun UUD Papua Nugini sudah mengatur hak atas informasi, namun dalam kenyataannya kesempatan publik di dalam mengakses informasi masih sangat terbatas. Salah satu peserta, Ibu Elisabeth Avaisa, Senior Project Officer, Consultative Implementation and Monitoring Council (CIMC), mengatakan bahwa “Saya pernah menjadi pegawai negeri sipil beberapa tahun yang lalu. Bahkan untuk seorang pegawai negeri sipil, sangat susah untuk mengakses data-data pemerintah yang seharusnya sudah menjadi milik publik. Hak untuk Informasi yang tertera di dalam undang-undang sudah tidak memadai. Negara ini seharusnya memiliki Hukum Kebebasan Informasi/ Freedom of Information (FOI) Law.



Komentar

Newsletter