Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Peluncuran Laporan EITI 2014: Transparansi Untuk Memerangi Korupsi Pada Sektor Industri Ekstraktif

  • Kamis, 29/05/2017
  • 0
  • 229

Dalam upaya memerangi praktik korupsi pada sektor industri ekstraktif, Sekretariat Nasional EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia meluncurkan laporan kerja tahun 2014, pada tanggal 24 Mei 2017, di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain peluncuran laporan EITI 2014, acara ini juga digunakan sebagai sarana sosialisasi Road Map Beneficial Ownership (BO) dan demonstrasi Portal Data Industri Ekstratif Indonesia.

Road Map Beneficial Ownership, yang mulai diaplikasikan di tahun 2017 merupakan mekanisme untuk mengungkapkan informasi mengenai penerima keuntungan dari sebuah perusahaan yang melingkupi: nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif secara mendetail. Sedangkan Portal Data Industri Ekstraktif merupakan upaya untuk mengintegrasikan data dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Keuangan, BPS dan Kementerian Perindustrian yang dapat diakses melalui: http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/.

Dalam diskusi yang berlangsung pada acara tersebut, beberapa pertanyaan yang terkait dengan implementasi dari Road Map BO dan mekanisme kepatuhan EITI banyak menarik perhatian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait proses dan standar pelaporan ke depan, identifikasi Politically Exposed Person (PEP) dan mekanisme kepatuhan.

Terkait proses dan standar pelaporan ke depan, Sekretariat EITI mengakui masih lambat namun tetap diupayakan agar laporan dapat diselesaikan dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan EITI. Sekretariat juga menyampaikan penggunaan standar EITI 2014 dalam penyusunan laporan 2014 merupakan upaya untuk tetap mengikuti perkembangan dan standar yang ada.

Pada bahasan PEP, Sekretariat EITI pun setuju bahwa proses identifikasi masih dianggap proses yang sangat sulit dan karenanya Sekretariat EITI mencoba untuk melibatkan PPATK. Beberapa ide lain yang mungkin untuk dieksplorasi adalah pendekatan dengan partai politik dan asosiasi industri ekstraktif.

Dalam laporan tahun 2014, sebanyak 9 (sembilan) perusahan migas dan 45 (empat puluh lima) perusahaan minerba tercatat tidak melapor dan beberapa dari perusahaan ini menyampaikan alasan tidak melakukan pelaporan adalah karena enggan melapor. Sekretariat EITI menyampaikan memang sampai saat ini belum ada insentif dan disinsentif yang jelas kepada pihak swasta terkait partisipasinya dalam inisiatif tranparansi ini. Oleh karena itu upaya yang dilakukan masih sangat terbatas pada pendekatan persuasif kepada perwakilan perusahaan. Sebagai rekomendasi diusulkan adanya tindak lanjut yang jelas untuk perusahaan-perusahaan ini.

Dalam kesimpulannya pada kesempatan tersebut, Monty Grianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, menekankan bahwa secara garis besar masih terdapat tiga tantangan utama dalam menerapkan praktik transparansi industri ekstraktif di Indonesia yaitu: sense of belonging  dari seluruh stakeholder, mekanisme rewards and punishments bagi perusahaan yang patuh maupun tidak dengan skema EITI, serta regulasi yang belum kuat untuk mendorong penerapan EITI ini.

Hal serupa ditegaskan oleh Lukita Dinarsyah Tuwo, selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Lukita, harapannya, ditahun-tahun kedepan tiga tantangan utama tersebut dapat dituntaskan sehingga penerapan transparansi untuk memerangi korupsi di sektor industri ekstrktif dapat berjalan lebih maksimal. (TNW)

###

 

Laporan EITI 2014 secara umum dibagi atas empat buku: (1) ringkasan eksekutif seluruh laporan EITI Indonesia tahun 2014, (2) informasi kontekstual tentang konteks regulasi penerapan EITI, (3) informasi rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran dari perusahaan-perusahaan di bidang industri dengan penerimaan total pemerintah Indonesia dan perusahaan BUMN, (4) lampiran dari informasi rekonsiliasi pada buku ketiga. Laporan secara lengkap dapat diakses melalui: http://eiti.ekon.go.id/.

Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif sendiri mulai diterapkan di Indonesia paska disahkannya Peraturan Presiden No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Hingga saat ini sudah terdapat 51 negara di seluruh dunia yang tergabung dalam mekanisme EITI untuk memerangi korupsi pada sektor industri ekstraktif. 

Komentar

Newsletter