Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik Oleh TII

  • Kamis, 18/04/2013
  • 0
  • 223

Logo TII



Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) telah mengembangkan instrumen yang dapat mengukur tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survey. Instrumen tersebut didasarkan pada UU No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat menunjukkan apakah sebuah partai politik telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan regulasi atau belum. Survey ini merupakan pengembangan dari instrumen Crinis, yakni metode yang menguji regulasi pendanaan partai di suatu negara dengan prakteknya di lapangan. Sehingga hasilnya dapat melihat adanya gap antara aturan dan bagaimana aturan tersebut dalam praktiknya.

“Partai yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi,” pesan Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal  TI Indonesia. “Pada gilirannya, seluruh sistem politik dan pemerintahan akan menjadi korup.”

Survey yang berlangsung Bulan Juni 2012 hingga April 2013 menemukan bahwa respons 9 partai politik nasional terhadap transparansi dana partai politik pada umumnya bersifat sangat kooperatif dan kooperatif. Namun demikian partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI (Partai Demokrat dan Partai Golkar) kurang ataupun tidak kooperatif. Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR. Hanya PDIP, partai dengan banyak kursi di DPR yang sangat kooperatif bersama dengan partai-partai baru dan dengan kursi sedikit di DPR seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura. Sementara PPP bersifat kooperatif.

Instrumen penilaian dalam survey kemudian menemukan bahwa dari 5 partai yang menjalani survey, 3 di antaranya (Partai Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan) menempati kategori transparan dengan score di atas 3,00. Dua partai politik yang lain (PKB dan Hanura) berada dalam kategori belum transparan dengan skor di bawah 3.00.

Yang menonjol dari penilaian survey ini adalah tingginya tingkat kepatuhan semua partai politik terhadap aturan terkait informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Sebaliknya, dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan. Sementara yang mendongkrak nilai Gerindra dan PAN dalam indeks transparansi pendanaan partai politik ini karena keduanya telah mempublikasikan informasi yang wajib tersedia melalui website partai masing-masing.

Menyambut indeks ini, Dadang Trisasongko selaku pimpinan TII menambahkan, “Dengan keuangan partai yang dapat dikontrol, demokrasi harusnya menjadi proses politik yang murah.”

“Transparansi keuangan partai baru tahap awal, bukan langkah akhir, menuju akuntabilitas partai dan partisipasi politik yang lebih luas,” lanjut Dadang Trisasongko sembari menyatakan keterbukaan masyarakat sipil untuk terus mendorong partai-partai yang memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem transparansinya. (OpenGov)

Komentar

Newsletter