Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Open Data Barometer ke-4: Keterbukaan Data di Indonesia Meningkat Namun Sangat Lamban

  • Kamis, 04/07/2017
  • 0
  • 323

Selasa, 20 Juni 2016 - Open Data Lab Jakarta bekerja sama dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia mengadakan kegiatan diskusi terbatas membahas hasil penilaian keterbukaan data global keempat atau 4th Edition Open Data Barometer yang dirilis oleh Web Foundation. Kegiatan peluncuran sekaligus diskusi terbatas ini merupakan yang pertama dilakukan di kawasan Asia sejak peluncuran globalnya yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017. Open Data Barometer sebagaimana diketahui merupakan sebuah laporan global yang menilai performa 115 negara di dunia dalam menerapkan prinsip keterbukaan data atau juga dikenal sebagai open data. Turut berpartisipasi dalam diskusi ini, beberapa perwakilan Kementerian/ Lembaga yang berkecimpung di dalam pengelolaan data pemerintah dan juga beberapa organisasi dan komunitas penggiat keterbukaan data dan pemerintahan di Indonesia.  

 

Hasil Global Open Data Barometer ke-4: Open Data Remains the Exception, not the Rule

 

Diskusi ini dibuka dengan pemaparan atas hasil Open Data Barometer keempat oleh Michael Canares, Regional Research Manager for Asia dari Web Foundation. Dalam pemaparannya, Michael menjelaskan bahwa secara garis besar beberapa negara seperti Filipina, Georgia, dan Rusia membuat kemajuan dalam upayanya membuka data, namun tetap open data masih menjadi sebuah situasi yang langka dan belum terinternalisasi sebagai sebuah cara bekerja atau aturan main yang baku. Lebih lanjut Michael memaparkan lima temuan utama Open Data Barometer kali ini, yaitu: 1) Sembilan dari sepuluh dataset kunci milik pemerintah yang pada hakikatnya harus dibuka (seperti data anggaran, informasi terkait pelayanan publik primer, aturan perundang-undangan) belum terbuka menurut prinsip keterbukaan data; 2) Data yang dibuka oleh pemerintah seringkali masih merupakan data berkualitas rendah dan tidak lengkap; 3) Dukungan politik sangat penting di dalam memperluas dan memperdalam diskursus keterbukaan data; 4) Data yang dipublikasikan pemerintah seringkali tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat; 5) Inisiatif keterbukaan data masih sangat jarang mempromosikan nilai-nilai inklusi sosial.

 

Lebih lanjut dalam edisi kali ini, ada 1725 dataset dari 15 sektor berbeda di 115 negara yang dianalisis oleh Open Data Barometer dalam kurun waktu Juli 2015 – Juni 2016. Dari keseluruhan negara tersebut hanya ada tujuh negara yang sudah benar-benar menjamin keterbukaan datanya melalui kebijakan khusus yang mengatur hal tersebut. Dari total dataset yang dianalisa, hanya ada 7% data yang sepenuhnya terbuka; satu dari dua dataset yang dapat dibaca mesin (machine readable); dan satu dari empat dataset yang sudah memiliki lisensi terbuka (open license). Akan tetapi, jika membandingkannya dengan hasil laporan Open Data Barometer di tiga edisi yang lalu, jumlah dataset dapat dibaca oleh mesin dan memiliki lisensi terbuka sebenarnya mengalami peningkatan. Namun jumlah dataset yang tersedia masih sangat stagnan pertumbuhannya. Hal ini mungkin bisa memberikan gambaran bahwa tren keterbukaan data dunia saat ini masih belum banyak berkembang secara masif dan masih belum menjadi kesadaran banyak pemerintah di dunia.

 

Performa Indonesia: Meningkat Namun Sangat Lamban

 

Diskusi dilanjutkan dengan penyampaian performa Indonesia dalam Open Data Barometer Edisi keempat. Sejak Open Data Barometer diluncurkan pertama kali di tahun 2014, peringkat Indonesia terus merangkak naik dari posisi 52, 36, 40, 38. Walaupun naik ke peringkat yang lebih tinggi di tahun 2017, peningkatan skor performa open data Indonesia dinilai masih sangat lamban. “Meningkat namun dengan sangat lamban”, adalah kesimpulan utama dari analisis Web Foundation terhadap penerapan keterbukaan data di Indonesia. Lebih lanjut menurut Web Foundation, performa Indonesia di antara kelompok negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower-middle income  countries) terus menurun, ada di belakang Filipina (#22), Moldova (#31), India (#33), dan Kenya (#35).

 

Paling tidak ada tiga hal yang menurut Glen Maail, peneliti Web Foundation, yang patut diperhatikan untuk konteks di Indonesia, yaitu tingkat pemahaman yang masih sangat rendah dari sektor swasta; masih sangat rendahnya kemajuan dalam pertumbuhan data yang dipublikasikan oleh pemerintah, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan; dan terakhir masih jarangnya atau rendahnya pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan data dalam membawa dampak pada pembangunan ekonomi serta sosial.

 

Berdasarkan laporan Open Data Barometer ini, Indonesia memiliki tingkat kesiapan (readiness) yang cukup baik untuk melaksanakan keterbukaan data, di antara negara-negara Asia Tenggara lainya. Hal ini disebabkan oleh tersedianya undang-undang dan peraturan pemerintah yang menciptakan lingkungan atau atmosfir untuk open data di masa depan. Hanya saja, kurangnya aksi konkrit atau movement yang mengimplementasi undang-undang ini, mencegah Indonesia untuk mencapai hasil yang optimal.

 

Perbaikan Kualitas Data dan Ekosistem Umpan Balik, Pekerjaan Rumah Indonesia dalam Akselerasi Penerapan Keterbukaan Data

 

Ada beragam masukan dan tanggapan dari para peserta diskusi menanggapi pemaparan tersebut dalam diskusi ini. Namun mayoritas sepakat bahwa ada elemen-elemen lain seperti sisi kebutuhan masyarakat terhadap data dan kualitas data yang baik juga perlu untuk diperkuat oleh pemerintah Indonesia dan bukan hanya berfokus kepada sisi pembukaan datasetnya semata. Hal inilah yang membuat mayoritas peserta diskusi percaya bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah apabila ingin memperkuat penerapan keterbukaan data di Indonesia.

 

Seperti tanggapan yang disampaikan oleh Rando dari KOMPAK, yang mengingatkan kembali tentang pentingnya pemerintah untuk menyiapkan data-data yang berkualitas sebelum mempublikasikannya pada publik. Rando menilai bahwa ketersediaan data yang berkualitas, berbobot, dan berwujud menarik dapat menggaet lebih banyak partisipasi publik. Apalagi bila kita melirik tujuan dari open data ini adalah untuk menarik partisipasi publik untuk turut serta dalam proses pembangunan, dengan memanfaatkan ketersediaan data-data ini.

 

Mujtaba Hamdi dari Medialink, mengatakan bahwa ada empat hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menerapkan keterbukaan data. Mulai dari ketersediaan kerangka regulasi, penetrasi teknologi, ketersediaan mekanisme umpan balik (feedback mechanism), serta pemenuhan kebutuhan pengguna akan data pemerintah. Keempat hal tersebut menurut Mujtaba sangat penting untuk memastikan keterbukaan data yang diterapkan oleh pemerintah dapat terlaksana secara lebih progresif dan berdaya guna positif dalam proses pembangunan.

 

Menutup diskusi, Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Fithya Findie menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun sebuah kerangka regulasi untuk membenahi tata kelola data antar instansi pemerintah dan akses publik terhadap data-data resmi pemerintah. Lebih lanjut disampaikan bahwa kerangka regulasi ini disusun sebagai salah satu strategi pemerintah di dalam memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan memastikan ketersediaan data-data pemerintah yang akurat, mutakhir, dan terpadu. (YR & LO)

Komentar

Newsletter