Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

OECD Day : Peluncuran Indonesia Open Government Review 2016

  • Kamis, 24/10/2016
  • 0
  • 544

Presiden Joko Widodo bersama Sekjen OECD, Jose Angel Gurria, meluncurkan hasil kajian Indonesia Economic Survey dan Indonesia Open Government Review 2016

(Dokumen lengkap Indonesia Open Government Review 2016 dapat didownload di sini)

Jakarta, 24 Oktober 2016

(SIARAN PERS OGI) Pada tanggal 24 Oktober 2016 Kementerian Keuangan bekerjasama dengan OECD menyelenggarakan OECD Day. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Sekretaris Jenderal OECD, duta besar negara-negara anggota OECD yang berada di Jakarta, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait. Agenda penting pada acara ini adalah peluncuran survey perekonomian Indonesia tahun2016 dan joint work program lndonesia¬ OECD 2017-2018 oleh Wakil Menteri Keuangan serta peluncuran Indonesia Open Government Review 2016 oleh Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Kehadiran Sekretaris Jenderal OECD ini merupakan pengakuan atas kinerja ekonomi Indonesia yang baik, terlebih bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang terimbas krisis ekonomi global. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari banyaknya kebijakan ekonomi Indonesia yang sesuai dengan temuan Economic Survey of Indonesia tahun 2016, antara lain terdiri dari rekomendasi peningkatan basis pajak yang telah direspon Pemerintah antara lain dengan digulirkannya kebijakan Tax Amnesty yang bukan saja diarahkan pada peningkatan basis pajak dan tapi juga peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Hal kedua yang menjadi rekomendasi penting Economic Survey yang telah direspon Pemerintah Indonesia adalah peningkatan efisiensi anggaran sehingga lebih banyak dana yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor prioritas, hal ini telah ditindak-lanjuti dengan dilakukannya serangkaian pemotongan anggaran untuk pengeluaran operasional guna mendukung pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu pemerintah juga telah melakukan perubahan dalam manajemen anggarannya dengan menggeser pendekatan penganggaran dari money follow function ke money follow program budgeting. Pendekatan ini mendapat pengakuan dari OECD dalam economic surveynya untuk terus dilanjutkan. Selain rekomendasi Economic Survey yang terkait penguatan Postur APBN, Rekomendasi Economic Survey yang diarahkan pada perbaikan disparitas antar daerah telah pula ditindak¬ lanjuti pemerintah melalui program pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan, pembangunan infrstruktur usaha danindustri serta dengan upaya memperbaiki fasilitas transportasi barang dan jasa khususnya dikawasan timur Indonesia.

Secara umum rekomendasi utama pada Economic Survey 2016 di antaranya adalah (i) menetapkan kebijakan makro untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) memfasilitasi perubahan struktural untuk mempercepat perubahan struktural menuju sector yang memiliki nilai tambah dan produktivitas tinggi, (iii) memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, (iv) meningkatkan pembangunan daerah, serta (v) meningkatkan efisiensi belanja publik.

Economic Survey 2016 ini merupakan salah satu milestone kerjasama Pemerintah Indonesia dengan OECD. Dengan mengusung tema “Regional Economic Development and Public Spending Efficiency”, survei ekonomi ini juga mencakup dua tujuan utama dari agenda pembangunan nasional Indonesia, yaitu mempromosikan pemerataan kesejahteraan dan penguatan postur APBN.”

Bersamaan dengan peluncuran Economic Survey 2016, OECD dan Pemerintah Indonesia juga meluncurkan kajian Indonesia Open Government Review 2016 sebagai acuan strategi untuk menerapkan reformasi tata kelola pemerintahan. Kajian OECD ini terdiri atas 7(tujuh) bagian utama, yaitu: (i) konteks dari penerapan kebijakan pemerintah terbuka di Indonesia; (ii) peran instansi pusat dalam koordinasi kebijakan pemerintahan terbuka; (iii) partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelayanan publik; {iv) sistem integritas dan kebijakan antikorupsi; (v) pemerintah digital dan inovasi pelayanan publik; (vi) transparansi dalam tata kelola keuangan/anggaran; dan {vii) penerapan prinsip-prinsip pemerintah terbuka di dalam implementasi Sustainable Development Goals.

Selaku koordinator inisiatif Open Government di Indonesia, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyampaikan bahwa kajian ini sangat berguna bagi Indonesia yang tengah berbenah diri membangun institusi publik yang kredibel. Kolaborasi publik menjadi sorotan penting di dalam kajian tersebut mengingat kajian juga akan bermanfaat sebagai metode evaluasi kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi strategi bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan dengan prinsip terbuka dan akuntabel. “Indonesia akan segera meluncurkan Rencana Aksi Pemerintahan Terbuka ke-4 untuk 2016-2017 dan saya senang melihat banyak kesamaan pandangan antara rekomendasi yang dibuat dalam kajian Indonesia Open Government Review 2016 ini dan rencana aksi yang kami susun”, ujar Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran penting yaitu mengkoordinasikan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia bersama Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, Komisi lnformasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta sejumlah unsur perwakilan masyarakat sipil.

Selain kedua produk kajian tersebut Pemerintah Indonesia dan OECD juga meluncurkan Work Programme 2017-2018 yang merupakan dokumen kerjasama Pemerintah Indonesia dengan OECD selama dua tahun ke depan. Kerjasama dimaksud mencakup empat area prioritas, yaitu: (i) lklim bisnis dan dinamika pertumbuhan dengan memperbaiki iklim bisnis melalui perdagangan dan investasi, mendukung UKM dan kebijakan inovasi, dan mengembangkan kebijakan kompetisi, (ii) Kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif, dengan memperluas sistem perlindungan sosial di Indonesia, meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk pertumbuhan inklusif, dan mendukung literasi keuangan dan inklusi keuangan, (iii) Tatakelola pemerintahan, melalui program mendukung upaya anti korupsi, mengimplementasikan reformasi regulasi, mainstreaming praktik regulasi yang baik, mendukung praktik regulasi yang baik, memperbaiki kebijakan pajak dan reformasi anggaran, meningkatkan tatakelola pemerintahan, dan mengembangkan manajemen risiko bencana, serta (iv) Pertumbuhan hijau, melalui promosi pertumbuhan hijau, kelestarian dan lingkungan dan keamanan penggunaan bahan kimia, dan dukungan bagi investasi infrastruktur. Arah kerjasama Indonesia – OECD ke depannya akan diprioritaskan pada penguatan kebijakan penerimaan negara, penguatan postur anggaran dan belanja nasional pada tingkat pusat dan daerah, serta penguatan kebijakan anti korupsi pada semua level pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan arah kerjasama ini, langkah strategis yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengoptimalkan OECD- Indonesia Joint Work Programme 2017-2018 yang telah disusun bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

###

Komentar

Newsletter