Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menteri PPN / Kepala BAPPENAS dan Masyarakat Sipil Bahas Arah Strategis Pemerintahan Terbuka di Indonesia

  • Kamis, 06/04/2017
  • 0
  • 71

Audiensi Masyarakat Sipil dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Jakarta, 1 April 2017 – Keterbukaan pemerintah pada esensinya merupakan sebuah upaya untuk membangun landasan bagi kolaborasi aktif masyarakat dan pemerintah demi menjamin kualitas pemerintahan yang lebih baik. Namun di sisi lain, inisiatif keterbukaan pemerintah di Indonesia saat ini justru masih banyak berkutat di isu-isu tata kelola internal penyelenggaraan pemerintah yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Akhirnya ide keterbukaan pemerintah seringkali dipandang sebagai sesuatu yang normatif dan konseptual semata. Lalu bagaimana memastikan inisiatif ini akan dapat menjamin kolaborasi aktif pemerintah dengan publik ketika publik sendiri tidak merasakan dampaknya dari keterbukaan pemerintah?

Hal ini mengemuka dan dibahas bersama oleh Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan perwakilan Tim Teknis Pelaksana Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dari unsur masyarakat sipil pada hari Kamis, 30 Maret 2017 lalu. Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi pelaksanaan inisiatif Open Government Indonesia yang di dalam tim pelaksananya terdiri dari elemen pemerintah dan masyarakat sipil.

Dalam pertemuan yang ditujukan untuk membahas arah strategis pelaksanaan inisiatif keterbukaan pemerintah di Indonesia tersebut, Menteri Bambang dan perwakilan masyarakat sipil menyepakati bahwa diperlukan sebuah langkah untuk bisa lebih membumikan penerapan keterbukaan pemerintah di Indonesia. Untuk itu, baik Menteri Bambang dan perwakilan masyarakat sipil sepakat bahwa pemerintahan daerah akan menjadi fokus utama ke depannya di dalam inisiatif Open Government Indonesia sehigga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung.

Para peserta rapat tersebut sepakat bahwa pemerintah daerah menyediakan potensi jawaban dari tantangan-tantangan penerapan keterbukaan pemerintah di Indonesia. Kedekatan dan wilayah kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat menjanjikan hal tersebut. Pemerintah daerah merupakan pintu awal dan akhir dari segala bentuk interaksi masyarakat dengan pemerintah. Bahkan seringkali pemerintah daerah dirujuk sebagai kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan.

Keyakinan bersama mengenai peran penting pemerintah daerah ini juga didasarkan oleh keberhasilan sebelumnya dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkenalkan pemerintahan terbuka di daerah. Melalui inisiatif Open Government Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengakomodasi lima pemerintah daerah untuk ikut menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah-nya di dalam Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Kelima pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kota Banda Aceh.

Langkah yang diambil tahun lalu tersebut terbukti berhasil mendorong terjadinya berbagai kolaborasi aktif di antara masyarakat dan pemerintah di kelima daerah tersebut. Langkah-langkah keterbukaan yang dilakukan oleh kelima pemerintah daerah ini telah banyak menghasilkan prestasinya tersendiri yang membanggakan. Seperti Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan nilai tertinggi pelayanan publik dari Kementerian PAN & RB, kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kota Bandung yang berinovasi dengan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut menentukan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah. Hingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diakui dunia dengan dijadikan sebagai percontohan dunia bersama dengan empat belas pemerintahan sub-nasional lainnya seperti Madrid dan Paris.

Sebagai kelanjutannya Menteri Bambang meminta agar Sekretariat Nasional Open Government Indonesia mulai menyusun strategi yang dibutuhkan untuk memperluas jangkauan Open Government Indonesia kepada pemerintah daerah. Selain itu Menteri Bambang juga meminta agar dipersiapkan beberapa program yang dapat secara masif dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Salah satunya menurut Menteri Bambang ialah penerapan Open Village atau keterbukaan desa yang sangat berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rapat tersebut Menteri Bambang dan perwakilan masyarakat sipil turut membahas diperlukannya peningkatan tingkat kolaborasi yang lebih aktif di antara elemen pemerintah dan masyarakat sipil. Konsolidasi pelaksanaan inisiatif yang lebih kuat di internal pemerintah, komunitas masyarakat sipil, dan di antara pemerintah dan masyarakat sipil diperlukan untuk dapat secara lebih masif mendorong nilai-nilai keterbukaan pemerintah di Indonesia yang sekaligus dapat mengakselerasi agenda-agenda pembangunan nasional.

Terakhir perwakilan masyarakat sipil juga mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk juga lebih aktif menjadikan Open Government sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya dengan lebih menegaskan kepemimpinan pada isu keterbukaan pemerintah di tingkat regional atau kawasan. (LO)

###

Komentar

Newsletter