Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menjembatani Pengetahuan Dengan Kebijakan Publik: Wawancara Dengan Team Leader Knowledge Sector Initiative

  • Kamis, 03/08/2017
  • 0
  • 241

Petrarca Karatji - Team Leader Knowledge Sector Initiatives

Jakarta, 2 Agustus 2017 - Knowledge Sector Initiative, sebuah inisiatif pemerintah Indonesia dan Australia, mendukung perumusan kebijakan berbasis pengetahuan dan kajian yang semakin berkualitas, sudah malang melintang di Indonesia sejak tahun 2013. Dalam edisi kali ini #JadiOpen berdiskusi dengan Petrarca Karetji, Team Leader, Knowledge Sector Initiative (KSI) tentang kondisi perumusan kebijakan di Indonesia secara umum, dan juga mengapa keterbukaan pemerintah membantu menghadirkan perumusan kebijakan yang berbasiskan pengetahuan.


Apa latar belakang dibentuknya Knowledge Sector Initiative?

Sebenarnya sejak awal inisiatif ini bernama lengkap Australian-Indonesia Initiative for Pro-Poor Policies: Knowledge Sector Initiative. Inisiatif ini ingin mendorong agar semakin banyak hasil analisa atau penelitian yang berkualitas yang dihasilkan lembaga-lembaga Indonesia yang mengisi kebutuhan akan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia, terutama kebijakan pengentasan kemiskinan.

Upaya ini diawali oleh keinginan untuk mendukung kebijakan yang bekualitas bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya disadari bahwa banyak aspek lain yang harus didukung dalam sistem dan proses-proses mendasar, yaitu optimalisasi pengelolaan pengetahuan untuk mendukung kebijakan publik terkait pembangunan di Indonesia. Juga karena seperti kita ketahui, isu seperti pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang menghubungkan berbagai sektor dan kebijakan pembangunan terkait lainnya.

Menurut Bapak mengapa kita perlu menumbuhkembangkan evidence-based policy making di dalam tata kelola pemerintahan Indonesia?

Saya punya pengalaman pada pekerjaan saya sebelumnya yang bisa sedikit menjadi gambaran. Kebetulan saya lahir dan besar di Papua, dan waktu itu saya mendapat tugas untuk mengerjakan proyek di sana. Di sana saya bertemu dengan beberapa pejabat dan saya menanyakan tentang dokumen hasil dari satu proyek penelitian terkait terumbu karang yang dulu saya ketahui dibiayai sebuah lembaga multilateral bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ketika saya tanya mengenai proyek itu, jawaban pejabat daerah itu sangat sederhana. Ia menjelaskan kalau dokumen hasil kajian pada proyek itu sudah dimusnahkan karena proyeknya sudah selesai. Saya sadar bahwa hal ini tidak saja terjadi di Papua, sementara pengelolaan pengetahuan yang baik merupakan salah satu langkah pertama yang dibutuhkan untuk mengarah pada pembangunan yang semakin efisien dan efektif.

Contoh ini hanya satu dari sekelumit masalah yang ada. KSI dalam perjalanannya merumuskan beberapa tantangan yang menghambat sektor pengetahuan Indonesia, mulai dari (i) sisi produksi pengetahuan (kualitas penelitian) yang perlu ditingkatkan, (ii) dari sisi permintaan – yaitu kejelesan kebutuhan penelitian dan analisis yang tidak bersifat mendadak dan sporadis dari penentu kebijakan, (iii) interaksi yang terbatas antara pengambil kebijakan dan penghasil pengetahuan, (iv) pendanaan penelitian yang masih jauh dibawah negara lain dari segi prosentasi APBN, (v) aksesibilitas dan ketersediaan data dan informasi pemerintah yang masih terbatas , dan (vi) regulasi dan aturan yang menghambat peneliti dan kerjasama dengan lembaga penelitian non-komersil.

Apakah itu artinya selama ini kualitas pengetahuan di balik kebijakan publik masih belum baik? Apa dampaknya ketika pemerintah tidak mengelola pengetahuan bagi kebijakan pembangunan?

Yang ingin kami hindari bersama adalah proses perumusan kebijakan berbasis “ilham”. Kemarin lihat apa, ngobrol dengan siapa, lalu dijadikan kebijakan. Idenya bisa jadi luar biasa tapi tidak didasarkan pada data dan kajian yang kuat. Banyak referensi yang menyebutkan bagaimana di masa lalu, data dan kajian bukan dipakai untuk mencari kebenaran dan mendasari keputusan kebijakan, tapi digunakan sebagai pembenaran kebijakan yang sudah terlanjur ditetapkan.

Saya juga lihat masalah utamanya adalah interaksi (antar peneliti dan pemerintah) yang belum berjalan efektif. Hal ini menunjukan adanya “mismatch” di antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Bagaimana lembaga penelitian seringkali belum bisa memahami atau memroyeksikan kebutuhan dan tuntutan isu kebijakan yang akan menjadi prioritas. Tapi di sisi lain pengambil kebijakan perlu untuk lebih terbuka tentang apa yang menjadi tantangan dan masalah mereka. Sehingga bisa ada sinergi. Kadang masih ada keengganan untuk mempercayai peneliti sementara peneliti juga asyik sendiri dan enggan untuk berinteraksi dan mengakomodasi kebutuhan kebijakan. 

Jangan-jangan itu yang menjadi masalah banyak “pilot project” atau “praktik terbaik” justru tetap menjadi “pilot project” dan tidak pernah berhasil untuk direplikasi?

Nah, itu! Kembali kepada contoh di Papua tadi, seringkali kita punya pemikiran kalau kapasitas aparat di daerah itu tidak memadai/rendah. Tapi yang saya temui bahwa banyak kantung-kantung pengetahuan atau kapasitas di daerah maupun pusat, termasuk  yang lahir dari “pilot-project”, tapi sayangnya praktik cerdas yang sudah dikembangkan seringkali terisolasi dan tidak banyak dipahami dan dikembangkan secara konsisten.

Menarik Anda menyebutkan pembuat kebijakan “harus lebih terbuka sehingga bisa terjadi sinergi”. Bisakah kemudian dikatakan keterbukaan pemerintah merupakan landasan untuk menghadirkan “evidence-based policy making”?

Ya, betul. Penting untuk ada sistem (keterbukaan) yang memungkinkan kita untuk bisa mensinkronisasi berbagai masukan dan pengalaman yang saling “berkomunikasi”. Negara kita ini sangat beragam, baik secara budaya, iklim, dan konteks, dan keberagaman ini menuntut kebijakan yang tidak bisa lagi “one-size fits all”. Kondisi ini membutuhkan pasokan perspektif yang memberikan berbagai alternatif. Kebutuhan ini yang menurut saya, mensyaratkan keterlibatan berbagai pihak untuk menghadirkan berbagai perspektif alternative yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan bidang.

Selain itu tantangan pembangunan di masa orde baru dan yang dihadapi saat ini sebenarnya memiliki satu perbedaan mencolok. Di masa yang lalu, tantangan pembangunan kita masih bersifat sederhana dan bisa ditanggulangi secara mono-dimensional dan mono-sektoral, contohnya kita sekedar membutuhkan banyak puskesmas, atau sekolah, dan hal ini bisa diatasi oleh kementerian dan dinas masing-masing. Tapi saat ini hamper semua permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan. Sekarang, kita dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang lebih rumit karena sudah bersifat multi-dimensional dan multi-sektoral. Jadi satu sektor sangat berkaitan dan harus berhubungan dengan sektor lainnya. Karena itu kita butuh pendekatan yang juga multi-aktor, multi-dimesional, dan multi-sektoral. Dibutuhkan kemauan pemerintah untuk bisa terbuka untuk dapat memastikan bahwa berbagai aktor dari beragam sektor dapat ikut serta dan berperan untuk mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan yang multi-dimensional tersebut.

Hal ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak punya sistem yang “open” dan yang tidak mumpuni untuk saling berkomunikasi (antar aktor), maka  tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah-masalah yang multi-dimensional, multi-sektoral, dan kompleks. “It’s not a choice”, menurut saya ini sebuah tuntutan yang harus diatasi jika kita memang mau tetap dalam alur mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama.

Adakah dampak konkritnya yang menurut Bapak sudah terbukti?

Saat ini kita seolah-olah dibanjiri informasi, tetapi hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri untuk bisa menyaring informasi mana yang valid, strategis dan bermanfaat. Menurut saya, informasi dan data yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemerintah (sebagai dasar pengambilan atau penetapan kebijakan), jika bisa diakses secara terbuka, berdampak positif [ada kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah. Dengan begitu momentum pembangunan bisa terus meningkat.

Menarik bahwa Indonesia dari pemeringkatan OECD menerima peringkat tertinggi dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Saya pikir ini dampak positif atas keterbukaan pimpinan negara untuk terbuka dengan data, target dan capaian dan proses komunikasi yang berjalan semakin baik.

Civil society termasuk akademisi yang semakin banyak terlibat dan bermitra dengan pemerintah juga merupakan dampak konkrit yang perlu terus didorong efektifitasnya terkait pendekatan multi-aktor dalam perumusan kebijakan untuk terus menghasilkan terobosan (kebijakan) yang luar biasa. (LO)

 

###    

Komentar

Newsletter