Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menjawab Tantangan Pembangunan Pekalongan Lewat Keterbukaan Pemerintah

  • Kamis, 12/07/2017
  • 0
  • 127

Rabu, 12 Juli 2017 - Pada hari Senin, 10 Juli 2017 yang lalu, Walikota Pekalongan, Ahmad Alf Arslan Djunaid berkunjung ke Kantor Staf Presiden untuk mendiskusikan komitmen keterbukaan pemerintah di Kota Pekalongan. Dalam kunjungannya, Walikota yang biasa dipanggil Alek ini didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi & Informatika dan Kepala Bappeda.Keterbukaan pemerintah sebenarnya bukan hal baru bagi Pemerintah Kota Pekalongan. Di awal pertemuan ini, Alek selaku Walikota Pekalongan menjelaskan bahwa keterbukaan sudah menjadi metode yang digunakan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Ada beberapa langkah keterbukaan pemerintah yang sudah diterapkan, antara lain: penyusunan regulasi daerah tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan data, serta yang terkait dengan pemerintahan berbasis elektronik. 

Menurut Alek, langkah-langkah ini ternyata mendapatkan sambutan positif dari warga Kota Pekalongan. Partisipasi wargapun mulai meningkat secara perlahan. Peningkatan ini tercermin dari jumlah permohonan informasi publik di kantor PPID Kota Pekalongan. Bahkan, antusiasme warga Kota Pekalongan untuk ikut berpartisipasi dalam beragam forum dialog juga meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, rata-rata permohonan informasi publik per-bulan dapat mencapai 30 sampai dengan 40 Permohonan.

Namun kini menurut Alek, kebutuhan pembangunan di Kota Pekalongan yang semakin meningkat mendorong pengembangan kualitas keterbukaan pemerintah kota. Hal ini dikarenakan, beragam aspirasi masyarakat terhadap program pembangunan di Pekalongan seringkali sulit untuk bisa dicarikan solusinya. Salah satunya karena kerumitan dan tidak terintegrasinya data yang tersedia. “Dari dialog dengan masyarakat, banyak warga menyampaikan pendapat dan menanyakan data dari dua sektor yaitu infrastruktur dan kemiskinan, tapi kami kesulitan untuk bisa menyediakannya”, jelas Alek. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa kondisi data yang masih sangat beragam dan berbeda-beda di setiap instansi menjadi sumber masalah utama yang mempersulit pemerintahannya di dalam merespon aspirasi publik tersebut.

“Contohnya di Pekalongan ada sembilan dari dua puluh tujuh kelurahan yang tiap tahunnya masih selalu menjadi langganan banjir, tapi kami kesulitan mencari solusinya karena data infrastruktur yang berbeda-beda”, jelas Alek.

Menambahkan penjelasan tersebut Sri Budi, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, memaparkan beberapa upaya yang sudah dilakukan jajarannya untuk mengatasi hal tersebut. “Kami sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal dengan mencoba menyusun beberapa kebijakan seperti peningkatan ekosistem teknologi informasi di tingkat pemerintah melalui pembentukan portal data, mentransformasi administrasi internal pemerintah menjadi berbasis digital, dan pengintegrasian database  antar dinas”, jelas Sri Budi.

Akan tetapi Sri Budi juga mengakui upaya tersebut masih perlu untuk dioptimalkan, diperdalam, dan diperbaiki agar bisa sepenuhnya menjawab tantangan pembangunan di Kota Pekalongan. “Kami membutuhkan asistensi dari pemerintah pusat untuk bisa memastikan komitmen keterbukaan kami ini dapat sepenuhnya berdampak bagi publik” tegas Sri Budi.

Lebih lanjut Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan beberapa hal sebagai tindaklanjut dari pelbagai permasalahan tersebut yang diharapkan dapat dibantu oleh pemerintah pusat, yaitu: 1) Pembentukan Tim Satu Data Indonesia Kota Pekalongan; 2) Penyusunan Rencana Aksi; 3) Penyusunan Kebijakan – Peraturan Walikota Pekalongan tentang Satu Data Kota Pekalongan, dan Open Government, 4) Penyusunan dan Penguatan Tim Satu Data Kota Pekalongan, 5) Forum Data Secara Periodik, 6) Pengembangan Web Satu Data Yang Terpadu, Sosialisasi dan Pemberdayaan; 7) Monitoring dan Evaluasi.

Merespon ketujuh poin tersebut, Agung Harjono mewakili Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kota Pekalongan untuk menjadi lebih terbuka. Agung juga menambahkan bahwa akan sangat baik untuk dapat segera memulai langkah-langkah untuk memperdalam komitmen keterbukaan Pemerintah Kota Pekalongan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan asistensi dari Tim Satu Data Indonesia dalam hal pengoptimalan penerapan Satu Data Indonesia di Kota Pekalongan, serta perluasan area-area kebijakan keterbukaan pemerintah lainnya dengan menggunakan sarana Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Renaksi OGI). (LO)


Komentar

Newsletter