Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menjangkau Pemangku Kepentingan Satu Data Indonesia

  • Kamis, 25/04/2017
  • 0
  • 292

Jakarta, 18 April 2017 – Berbagai kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI). Data yang dihasilkan dan dikelola pemerintah adalah seyogyanya menjadi salah satu bahan utama yang digunakan di dalam seluruh tahapan membangun negara dan pemerintahan, dari perencanaan sampai dengan pengendalian. Dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pemangku kepentingan dari Rancangan Peraturan Presiden Satu Data Indonesia sangat luas spektrumnya. Dari mulai  pejabat pemerintah hingga ke tingkat teknis, masyarakat umum, akademisi, masyarakat sipil, dan jurnalis, seluruhnya sama pentingnya di dalam penerapan Satu Data Indonesia nantinya. Apalagi, berbagai kebijakan terkait yang sudah terlebih dahulu ada membuat sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi penting untuk dirajut. Maka tidak mengherankan bila koordinasi dan sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan menjadi perhatian utama tim Satu Data Indonesia di bulan April kemarin.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mempercepat langkah menuju penerapan Perpres Satu Data Indonesia. Sebagaimana pernah dipaparkan oleh Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden, paling tidak ada tiga alasan yang menjadikan Perpres ini sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pertama, kebutuhan akan tersedianya data hasil pembangunan yang akurat dan kredibel. Kedua, kebutuhan akan perbaikan kualitas kebijakan yang lebih merefleksikan kondisi yang riil di lapangan (evidence-based policy making). Terakhir, Perpres ini bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Berikut adalah laporan dari empat kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan satu data yang berhasil direkam #JadiOpen:

Pemantapan Penerapan Satu Data di Kota Pontianak

Setelah meluncurkan pakta komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di bulan Januari lalu sebagai upaya mewujudkan gerakan Satu Data Pontianak, di awal bulan April tim Satu Data Indonesia (SDI) kembali diundang untuk mendampingi proses awal pembenahan pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Proses pendampingan ini dilakukan dengan membantu tiga puluh OPD Pemerintah Kota Pontianak dalam mempersiapkan penyesuaian standar data yang dapat dibaca mesin (machine readability) dan pengintegrasiannya dengan portal Satu Data Indonesia sebagai media untuk mempublikasikan datanya.

Sejak dimulainya proses ini, kini Pemerintah Kota Pontianak telah membuka sebanyak 266 dataset dan ditargetkan dapat segera bertambah dalam proses selanjutnya. Target tersebut juga menjadi amanat langsung dari Walikota Pontianak, Sutarmidji yang menginginkan keterbukaan data secara penuh di Kota Pontianak.

Sinergi Keterbukaan Data dan Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Tengah

Sebagai upaya untuk mengoperasionalisasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 52 Tahun 2016 terkait Single Data System untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Jateng) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis membahas mekanisme mewujudkan tata kelola data dan informasi berbasis single data system di Semarang pada 5-6 April 2017.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dahulu disahkan pada tahun 2008, sangat erat kaitannya dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Namun demikian kenyataan saat ini adalah keterhubungan pengelolaan data dan informasi publik menjadi dua hal yang diatur secara terpisah dan belum tersinergikan. Hal ini yang coba dijembatani oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Satu Data Indonesia. Sebagai langkah awal, KI Jateng akan mencoba untuk mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keterbukaan data ke dalam penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi tahunan di Jawa Tengah sekaligus juga dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi rutin mereka.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden Satu Data Indonesia

Selain kedua kegiatan di atas, Tim Penyusun Rancangan Perpres SDI juga telah melaksanakan sosialisasi rancangan Perpres kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada tanggal 19-20 April 2017. Acara ini ditujukan untuk mendiseminasi rancangan kebijakan yang sedang disusun dan mengkonsolidasi lebih jauh masukan dari para penyelenggara pemerintahan sebagai penghasil dan pengelola data lapangan. Kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat rancangan Perpres ini membahas peran dan tugas dari setiap aktor yang terlibat, struktur pelaksanaan, proses tata kelola data, dan juga tata kerjanya di lingkungan birokrasi yang sangat luas. Sehingga pemahaman yang sama akan mempermudah sinergi di antara para pemangku kepentingan.

Dalam setiap sesinya, kegiatan ini mencoba untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan baik substantif dan teknis terkait pengelolaan data di masing-masing instansi pemerintah. Dengan begitu, dialog ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kesenjangan dari rancangan peraturan presiden dengan kondisi riil di instansi pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini.

Penyelenggaraan Indonesia Data Driven Journalism

Menutup bulan April kemarin, tim Satu Data Indonesia menutupnya dengan penyelenggaraan Indonesia Data Driven Journalism (IDDJ) 2017 pada tanggal 21 April 2017. Bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), acara ini ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan data pemerintah di kalangan jurnalis, tenaga kehumasan, dan juga para praktisi media lainnya.

Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan sebelumnya yang dimulai dengan Workshop Jurnalisme Data di tujuh kota, yaitu Banda Aceh, Medan, Bandung, Bojonegoro, Pontianak, Manado, dan Ternate. Sebagai kelanjutannya, rangkaian kegiatan IDDJ 2017 dilanjutkan dengan Workshop Nasional dan Kompetisi Jurnalistik. Lokakarya ini diikuti sekitar 200 peserta yang merupakan jurnalis, aktivis pers mahasiswa, dan tenaga kehumasan di lingkungan Kementerian/Lembaga pemerintahan. Nantinya IDDJ 2017 akan ditutup dengan Penganugerahan IDDJ Award 2017 pada bulan Juni mendatang. (FM)

###

Komentar

Newsletter