Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menilai Sinergitas Open Data dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

  • Kamis, 23/03/2017
  • 0
  • 424

Jakarta, 21 Maret 2017 – Keterbukaan data adalah kunci menuju pemerintahan terbuka dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hal ini masih belum banyak disadari oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Alhasil, kedua inisiatif ini seringkali dilihat sebagai dua hal yang berbeda.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan sharing session penelitian “Open Data and the Fight Against Corruption” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Open Data Lab Jakarta, dan Transparency International Indonesia dengan dukungan dari Ford Foundation pada hari Selasa, 21 Maret 2016 yang lalu. Bertempat di Kantor Staf Presiden, kegiatan sharing session ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian terkait peran keterbukaan data dalam upaya pemberantasan korupsi dan mendiskusikan rencana riset, inovasi, dan advokasi yang berkaitan dengan pemerintah dan publik.

Sharing session dibuka oleh Fithya Findie selaku Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Hadir serta sebagai pembicara adalah Craig Fagan selaku Policy Director Web Foundation dan Glenn Maail selaku Research Manager dari Open Data Lab Jakarta.

Penelitian ini merupakan langkah lanjutan untuk menilai implementasi dari penandatanganan Piagam Keterbukaan Data (Open Data Charter), kemitraan Open Government Partnership, serta juga komitmen G20 terhadap keterbukaan data dan upaya pemberantasan korupsi. Ketiga hal ini menjelaskan mengapa Indonesia dijadikan salah satu dari kelima negara yang diteliti dalam penelitian ini.


Gambar 1. Grafik Perbandingan Open Data Barometer terhadap Corruption Perception Index

Salah satu temuan kunci dari penelitian ini adalah terlihatnya korelasi yang tinggi di antara performa keterbukaan data sebuah negara, dengan performa upaya pemberantasan korupsinya (Gambar 1). Dari data hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa semakin terbuka data suatu pemerintahan, semakin baik indeks persepsi korupsinya.

Baik Craig Fagan maupun Glenn Maail, sama-sama menekankan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengoptimalkan inisiatif data terbuka-nya demi memberantas korupsi. Hal ini dapat terlihat dari hadirnya organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi kinerja pemerintah di Indonesia.

Sayangnya, menurut keduanya, dari sepuluh dataset yang menjadi indikator bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tingkat keterbukaannya masih sangat minim. Skor keterbukaan data di Indonesia dalam laporan tersebut masih rendah dengan skor 1.5 (Gambar 2). Data yang dinilai adalah data yang bersifat online, terbuka, dan tersedia secara umum untuk publik tanpa proses permohonan data.



Gambar 2. Performa keterbukaan data terhadap 10 dataset pemberantasan korupsi di Indonesia

Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu:

  • Mengintegrasikan prinsip-prinsip data terbuka dalam pelaksanaan UU KIP dan dalam rancangan kebijakan satu data
  • Memperkuat peran PPID, termasuk prosedur operasi standar dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi. Memastikan pembentukan kantor PPID di semua lembaga publik.
  • Meningkatkan praktek tata kelola data dengan memperkuat peran Pusdatin di semua kementerian dan Unit Data di pemerintah daerah, di samping mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan berbagi data dan kolaborasi standar.
  • Menjamin ketersediaan dataset anti-korupsi kunci dalam format digital dan format standar yang mudah digunakan kembali untuk sector-sector yang menjadi fokus Rencana Aksi Nasional PPK dan Rencana Aksi G20 Anti-Korupsi.
  • Membangun budaya diantara aparat sipil negara untuk menciptakan pemahaman tentang nilai data terbuka dalam kegiatan sektor publik.
  • Menetapkan pedoman yang jelas untuk partisipasi warga dalam forum data anti-korupsi. Pemerintah bisa mengembangkan Kode Etik mengenai konsultasi publik untuk menggambarkan peran konsultasi publik dalam proses.
  • Berkontribusi untuk membangun kapasitas OMS, khususnya di luar Jakarta, untuk menciptakan budaya inovasi melalui data publik dan melibatkan mereka dalam advokasi anti-korupsi berbasis data terbuka

(LO)

###

Komentar

Newsletter