Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menengok Komitmen Aksi Keterbukaan Pemerintah di Lima Daerah Percontohan

  • Kamis, 28/08/2017
  • 0
  • 74

Jakarta, 28 Agustus 2017 - Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah tahun 2016-2017 (Renaksi OGI), bisa dikatakan memiliki keistimewaan yang belum pernah dilakukan pada renaksi-renaksi sebelumnya. Keistimewaan itu terletak pada terlibatnya lima pemerintah daerah di dalam renaksi ini, yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bojonegoro, Kota Bandung, Kota Semarang, dan juga Kota Banda Aceh. Dengan keterlibatan kelima daerah ini untuk pertama kalinya, gerakan keterbukaan pemerintah berhasil merangkul para reformis di tingkat daerah. Selain itu prestasi ini juga menjadi semakin istimewa karena pemerintah daerah yang dirangkul mencakup semua tingkat lapisan pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi, kota, maupun kabupaten.

Setahun sejak diresmikan dan menjelang berakhirnya masa pelaksanaan renaksi tersebut di akhir tahun 2018 ini, kini menjadi penting juga untuk dapat memastikan komitmen kelima daerah tersebut tidaklah surut. Demi memastikan hal tersebut, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) melaksanakan verifikasi lapangan dari proses penerapan komitmen aksi keterbukaan pemerintah di setiap pemerintahan daerah yang bergabung dalam komitmen ini. Tujuan dari kunjungan ini tidak lain adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan komitmen keterbukaan di setiap daerah. Namun bukan hanya untuk menilai, tapi evaluasi ini juga ditujukan untuk mencari solusi jika terdapat hambatan pada komitmen-komitmen keterbukaan yang diupayakan oleh pemerintah daerah.

Verifikasi lapangan ini dilakukan secara bertahap sejak bulan Mei 2017 yang lalu hingga bulan Agustus 2017 ini. Dalam setiap kunjungannya, baik elemen pemerintah dan elemen masyarakat sipil selalu berdampingan untuk mengunjungi daerah-daerah tersebut.

Mengawali dari rangkaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah pertama yang dikunjungi. Kunjungan ke Bojonegoro kali ini juga ilakukan bersamaan dengan kunjungan serupa dari perwakilan Open Government Partnership (OGP). Kunjungan perwakilan OGP ini terkait dengan status Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah percontohan dunia untuk tata kelola pemerintah yang terbuka.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan tim Seknas OGI ke Kota Semarang. Di kota yang mengusung komitmen keterbukaan data, informasi, dan pengelolaan pengaduan publik ini, tingkat ketercapaian komitmen keterbukaan Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang) hingga triwulan kedua tahun 2017 ini mencapai angka 67%. Merespon hal tersebut beberapa kendala dan ruang optimalisasi berhasil dibahas, Contohnya adalah upaya untuk mempercepat lahirnya landasan hukum terkait tata kelola data, pengelolaan pegaduan, dan juga PPID.

Setelah Kota Semarang, Provinsi DKI Jakarta menjadi tujuan berikutnya. Di ibu kota negara ini, tingkat ketercapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga triwulan kedua 2017 ini mencapai 71%. Hampir serupa dengan Kota Semarang, komitmen percepatan pembuatan landasan hukum bagi komitmen keterbukaan data, informasi dan pengelolaan pengaduan juga menjadi salah satu yang menjadi bahan evaluasi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk bisa membuat strategi komunikasi terintegrasi yang juga menjadi salah satu komitmen perbaikan interaksi Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat Jakarta, sebagai bagian dari upaya keterbukaan pemerintah.

Perjalanan ini dilanjutkan kemudian di ibu kota provinsi paling barat Indonesia yaitu Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2016 memfokuskan komitmen keterbukaannya terhadap keterbukaan data dan keterbukaan anggaran di desa (gampong). Target capaian Banda Aceh sampai dengan triwulan kedua 2017 mencapai 33%. Angka ini memang menjadi perhatian yang hendak dicarikan solusinya. Hal ini dikarenakan tingkat pencapaiannya yang dianggap kurang optimal. Dalam verifikasi tersebut, disepakati untuk menjadikan dasar hukum terkait sistem pengaduan dan sistem informasi desa untuk menjadi prioritas selanjutnya.

Setelah berkunjung ke empat daerah, verifikasi lapangan kemudian diakhiri dengan kunjungan ke Pemerintah Kota Bandung. Di mana, dibahas dalam pertemuan tersebut beberapa hal terkait optimalisasi komitmen aksi yang masih dianggap belum optimal pencapaiannya. Hingga triwulan kedua tahun 2017, tercatat Pemkot Bandung sudah mencapai 44% dari seluruh komitmen renaksi mereka. Namun hal ini juga menjadi perhatian. Karena seperti juga di Banda Aceh, menjelang berakhirnya pelaksanaan renaksi di akhir tahun 2018 ini, kedua kota tersebut masih berada di bawah lima puluh persen pencapaiannya.

Salah satu permsalahan utama yang sangat mempengaruhi proses penerapan komitmen keterbukaan berdasarkan hasil verifikasi lapangan ini adalah adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang merubah struktur instansi penanggung jawab komitmen di kelima pemerintah daerah tersebut. Pengaruh perubahan SOTK ini bisa dikatakan cukup seragam terjadi di kelima daerah tersebut. Hampir setiap perubahan struktur ini membuat adanya perubahan nomenklatur dan juga personil di dalam instansi penanggung jawab komitmen aksi keterbukaan pemerintah di tingkat daerah.

Ke depannya, lewat verifikasi lapangan ini, diharapkan dapat memperlancar penerapan komitmen aksi keterbukaan pemerintah di kelima daerah ini. Karena itu proses verifikasi lapangan ini tidak bisa dianggap sepele. Karena, kelima daerah ini ke depannya akan menjadi penentu bagaimana model terbaik penerapan keterbukaan pemerintah di tingkat daerah ke depannya.(LO)

Komentar

Newsletter