Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Memahami Ko-Kreasi Lebih Dalam Untuk Pemerintahan yang Lebih Terbuka

  • Kamis, 27/03/2017
  • 0
  • 146

Proses Co-Creation dalam pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Bojonegoro

Jakarta, 27 Maret 2017 – Memasuki pekan terakhir di bulan Maret yang lalu, ada sebuah tradisi baru yang coba diselenggarakan oleh komunitas Open Government Partnership. Tradisi tersebut hadir dalam bentuk Global Co-creation Week atau Pekan Ko-Kreasi Dunia. Pekan Ko-Kreasi Dunia ini diadakan sebagai upaya untuk mendorong pembelajaran dan pertukaran antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi keterbukaan pemerintah mereka lebih ambisius dan inklusif. Bertepatan dengan tradisi baru ini, OGP juga telah mengeluarkan sebuah pedoman ko-kreasi terbaru dan kegiatan webinar yang diharapkan dapat membantu pemerintah di seluruh dunia dan negara-negara anggota OGP dalam mempraktikan prinsip ko-kreasi tersebut.

Namun terlepas dari segala kegiatan tersebut, mungkin masih banyak dari pembaca #JadiOpen yang masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan konsep ko-kreasi. Namanya mungkin masih sangat asing dan bahkan aneh bagi kita semua, terutama mereka yang belum banyak berinteraksi dengan isu keterbukaan pemerintah sebelumnya.

Ko-kreasi sebenarnya memiliki definisi yang sangat sederhana, yaitu proses penciptaan bersama dari berbagai pihak untuk mencari sebuah solusi bersama. Terdengar sederhana, namun begitu sulit untuk dilaksanakan.

Ko-kreasi sebelumnya juga sudah menjadi istilah yang jamak digunakan di dunia bisnis. Sebagai langkah untuk menemukan solusi terhadap pengembangan produk dan layanannya, banyak perusahaan yang mengajak komunitas masyarakat, konsumen, akademisi, dan komunitas lainnya untuk membuat sebuah solusi bersama. Proses tersebut membuat begtu banyak ide-ide baru lebih mudah tersalurkan kepada perusahaan-perusahaan. Hasilnya berbagai inovasi dari proses ini telah menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru dalam produk yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Di dunia pemerintahan sendiri, proses ko-kreasi, walaupun masih sedikit, sudah banyak dilakukan oleh pemerintah di banyak negara dan juga sudah banyak menghasilkan solusi-solusi inovatif. Pelayanan publik seringkali menjadi area yang coba diselesaikan pemerintah di beberapa negara dengan menggunakan prinsip ko-kreasi ini. Dari berbagai contoh-contoh penerapannya, sebenarnya dapat tercermin satu hal, proses ko-kreasi terjadi hanya ketika pemerintah menyadari bahwa masalah di dalam pemerintahan merupakan masalah masyarakatnya juga. Karena pada prinsipnya ko-kreasi merupakan proses yang merepresentasikan sebuah pengakuan akan hak masyarakat untuk ikut bersama pemerintah menentukan arah jalannya kebijakan yang memiliki implikasi kepada mereka.

Di Indonesia sendiri, konsep ko-kreasi sebenarnya sudah memiliki landasan yang sangat baik di dalam budaya kehidupan sosial kita, yaitu musyawarah. Praktik musyawarah banyak dilakukan di sudut-sudut kampong, desa, perumahan, maupun rumah ibadah. Namun sayangnya, budaya ini masih belum bisa secara masif digunakan di dalam perumusan kebijakan pemerintah. Masih sering kita melihat kebijakan pemerintah yang disusun secara teknokratis semata dan seakan menjadi monopoli pemerintah saja.

Open Government Indonesia mencoba untuk semakin membudayakan proses ko-kreasi ini di dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui proses penyusunan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia. Bahkan dalam beberapa komitmen aksi, pemerintah dan masyarakat sipil berjalan selangkah lebih maju dengan mulai melakukan ko-implementasi dari komitmen aksi keterbukaan pemerintah mereka.

Tapi tidak berhenti di situ saja, agar sebuah proses ko-kreasi dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan ekosistem yang mendukungnya. Dibutuhkan partisipasi publik yang tidak hanya aktif, namun juga konstruktif dalam proses tersebut. Masyarakat perlu tahu mengenai apa yang dilakukan pemerintahnya, lalu memiliki akses terhadap data pemerintah, dan yang terpenting punya saluran untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Untuk itulah mengapa Open Government Indonesia mendorong inisiatif-inisiatif seperti LAPOR!, Satu Data Indonesia, e-Musrenbang di DKI Jakarta, Sabilulungan di Kota Bandung, Pusat Informasi Publik di Semarang, serta forum Dialog Jumat di Bojonegoro dan masih banyak inisiatif lainnya. Karena lewat inisiatif-inisiatif inilah proses ko-kreasi di antara masyarakat dengan pemerintah jadi dimungkinkan.

Untuk tujuan itu pula pada edisi #JadiOpen kali ini, Open Government Indonesia ingin berbagi informasi dan mengajak #MitraOGI untuk mengetahui lebih dalam dari proses ko-kreasi. #MitraOGI dapat mengakses lebih banyak lagi cerita mengenai proses ko-kreasi melalui artikel blog, berita di website, dan konten sosial media Open Government Indonesia. (LO)

###

Komentar

Newsletter