Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Konsultasi Publik Renaksi OGI 2013: Menyerap Masukan Masyarakat

  • Kamis, 25/02/2013
  • 0
  • 222

Paparan Renaksi 2013


Paparan Renaksi 2013 oleh Dedi N Cahyanto

Salah satu pilar gerakan Open Government Indonesia (OGI) adalah partisipasi. Nilai ini menjadi penting karena OGI pada dasarnya adalah sebuah gerakan dari dan untuk masyarakat. Dengan partisipasi, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, masukan dan saran dapat diberikan sehingga perbaikan rencana atau program yang sedang berjalan menjadi maksimal.

Selain melalui media sosial, mekanisme menjaring masukan dan urun rembug juga dilakukan melalui tatap muka. Hal ini ditempuh guna memaksimalkan proses diskusi sehingga lontaran gagasan lebih tajam. Proses urun rembug ini, salah satunya, diwujudkan melalui forum konsultasi publik rencana aksi (renaksi) 2013, yang diadakan Rabu (13/2) lalu.

Acara yang diadakan di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, bertujuan untuk mendapat masukan renaksi OGI di tahun 2013. Partisipan yang diundang adalah BUMN, akademisi dan pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Acara dibagi menjadi dua dua sesi. Sesi pertama diikuti partisipan dari kalangan BUMN dan sesi kedua dengan partisipan dari OMS dan akademisi.

Acara dimulai dengan pemaparan renaksi OGI 2013 oleh Tim Inti OGI.  Pemaparan materi dilakukan oleh Dedi N. Cahyanto (Asisten Kepala UKP-PPP) dengan moderator Raden Siliwanti (Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas). Selain itu, Tim Inti dari OMS juga hadir. Mereka adalah Seknas FITRA, ICEL, dan Pattiro Institute.

Susilo, partisipan dari Pertamina banyak menyampaikan kemajuan yang diperoleh Pertamina beberapa tahun terakhir. Kemajuan tersebut diantaranya adalah semakin transparannya proses pengajuan untuk membuka SPBU, tracking pengaduan masyarakat, komplain masyarakat dan lain-lain. Pada sesi kedua, diskusi berlangsung dengan sangat dinamis. Berbagai masukan datang dari 33 partisipan yang datang dari OMS dan kalangan akademisi dari latar belakang yang heterogen. Hadir dalam diskusi ini antara lain Boto Simatupang (Vice Rector Binus University), Jamil Mubarak (Masyarakat Transparansi Indonesia/MTI), Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Qisa’I (Kemitraan).

Alex Yahya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengeluhkan rantai birokrasi yang panjang, sehingga waktu dan biaya mejadi semakin memberatkan. “Untuk mendirikan sebuah PT dibutuhkan waktu sampai 2 bulan, biaya sekitar 9-15 juta rupiah”, keluhnya. Hal ini juga diamini oleh partisipan yang lain.

Tidak hanya mengeluh, partisipan juga mengapresiasi perbaikan pelayanan publik yang sudah baik. Hal ini misalnya diungkapkan Jamil, “Terkait renaksi polisi, pelayanan birokrasi di Samsat sudah cukup ramah”. Hasil dari konsultasi publik ini menjadi bahan penyempurnaan renaksi yang telah disusun. Setelah konsultasi publik dengan BUMN, akademisi dan OMS, Tim Inti juga akan melakukan forum konsultasi publik dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) dalam waktu dekat ini. (AR-OpenGov)

Komentar

Newsletter