Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Komitmen Pemerintahan Terbuka dari Ujung Barat Indonesia

  • Kamis, 29/11/2016
  • 0
  • 249

Rapat Penajaman Rencana Aksi Pemerintahan Terbuka Daerah Pemkot Banda Aceh

Banda Aceh, 29 November 2016 - Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang ikut bergabung di dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintahan Terbuka 2016-2017. Dalam kapasitas tersebut, Seknas OGI melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk membahas komitmen pemerintahan terbuka di sana dan sekaligus melakukan penajaman rencana aksi Pemkot Banda Aceh tahun 2016-2017.

Diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Bapak Ir. Bahagia Dipl. SE, diskusi dan rapat penajaman berlangsung sangat produktif. Dalam pembukaannya, Bapak Bahagia menjelaskan bahwa komitmen pemerintah kota Banda Aceh terhadap keterbukaan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan menurutnya, beberapa inisiatif keterbukaan pemerintah sebenarnya sudah dimulai di Pemkot Banda Aceh sejak tahun 2009.

Terkait dengan keikutsertaan Pemerintah Kota Banda Aceh di dalam Renaksi Pemerintahan Terbuka 2016-2017, Bapak Bahagia menjelaskan bahwa Pemkot Banda Aceh ingin memfokuskan rencana aksi mereka kepada upaya pengembangan kapasitas dari birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Peningkatan kapasitas ini diyakini Pemkot Banda Aceh menjadi kunci bagi perbaikan pelayanan publiknya.

Hal ini terlihat dari komitmen Pemkot Banda Aceh yang memfokuskan diri kepada beberapa penguatan pada beberapa inisiatif-inisatif terdahulu Pemkot Banda Aceh yang masih membutuhkan perbaikan.

Salah satunya adalah penguatan kanal pengaduan pelayanan publik. Kota Banda Aceh sebenarnya telah memiliki kanal pengaduan resmi mereka yaitu SUWARGA dan melalui layanan SMS Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM). Namun, keduanya masih belum terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yaitu LAPOR!. Selain itu, kedua kanal tersebut masih belum memiliki sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh SKPD. Pemkot Banda Aceh memahami hal tersebut dan hendak mengoptimalkan kedua kanal pengaduan tersebut demi meningkatkan responsivitas Pemkot Banda Aceh terhadap aduan publik dan juga mengoptimalkan tingkat pelayanan publik di sana.

Komitmen aksi Pemkot Banda Aceh lainnya adalah komitmen untuk meningkatkan transparansi informasi publik hingga ke tingkat desa atau Gampong. Pemkot Banda Aceh berencana untuk mendorong aparatur desa untuk bisa secara rutin mempublikasikan anggaran belanja dan pendapatan desa (APBDes) melalui media ruang publik dan situs internet.

Komitmen terakhir adalah pengimplementasian Open Data di lingkungan Pemkot Banda Aceh. Melalui komitmen ini diharapkan seluruh SKPD dapat segera terintegrasi dengan portal data Pemkot Banda Aceh. Pada komitmen ini memang integrasi menjadi prioritas Pemkot Banda Aceh. Dari situ kemudian penambahan dataset akan menyusul kemudian. (SeknasOGI/LO)

Komentar

Newsletter