Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengendalian Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017

  • Kamis, 21/04/2017
  • 0
  • 349

Jakarta, 21 April 2017 – Esensi dari pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang mendudukkan masyarakat bukan hanya sebagai klien namun juga mitra sejajar. Hal itulah yang senantiasa diupayakan oleh Open Government Indonesia – kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan.

Secara konkrit, prinsip kolaborasi aktif atau ko-kreasi ini dituangkan di dalam proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah.

Dimulai di tahun 2017, prinsip ko-kreasi tidak hanya sekedar dilaksanakan pada tahapan penyusunan Renaksi. Namun penerapannya juga diperdalam hingga proses pengendalian pelaksanaan rencana aksi.

Diselenggarakan di Kantor Staf Presiden pada 21 April silam, bersama dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, rekan-rekan masyarakat sipil ikut berpartisipasi di dalam diskusi evaluasi hasil capaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) terhadap target keberhasilan triwulan I yang sudah disepakati sebelumnya.

Evaluasi dan verifikasi bersama dengan unsur masyarakat sipil dilakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan terhadap capaian yang dilaporkan. Organisasi masyarakat sipil, selaku perwakilan masyarakat, berperan penting dalam mengkritisi capaian, laporan, dan data dukung yang diunggah. Namun tidak berhenti di situ saja, beberapa praktik kolaborasi yang lebih dalam juga memungkinkan perwakilan masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi aktif dalam pelaksanaan rencana aksi. Seperti pada aksi Kementerian Dalam Negeri, di mana mitra organisasi masyarakat sipil MediaLink berkolaborasi di dalam mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif di desa.

Dari diskusi tersebut, perwakilan masyarakat sipil menyampaikan beberapa saran untuk pelaksanaan Renaksi 2016-2017 ke depan yang perlu untuk diantisipasi oleh K/L/D pelaksana. Pertama, perlunya peningkatan koordinasi dan peran aktif dari seluruh pihak baik instansi penanggung jawab dan instansi terkait dalam mendorong tercapainya sasaran pada setiap rencana aksi. “Kami melihat ada beberapa komitmen aksi yang instansi penanggung jawabnya terkesan bekerja sendiri dan instansi terkait kurang ikut berperan”, jelas Rohidin Sudarno, salah satu perwakilan masyarakat sipil dari PATTIRO.

Kedua, tambah Rohidin, perlunya mempertimbangkan kondisi aktual dari para pelaksana rencana aksi, agar beberapa kendala teknis dapat dimitigasi sejak dini. Hal ini terkait dengan hal-hal seperti perubahan struktural di instansi penanggung jawab, tahapan dan waktu pelaksanaan yang realistis, serta hal teknis lainnya seperti ketersediaan anggaran. Terakhir Rohidin juga menjelaskan bahwa setiap instansi juga perlu untuk memastikan keselarasan tiap-tiap rencana aksi dengan agenda prioritas dari setiap instansi. Dengan begitu, pihak-pihak yang ada di dalam instansi pelaksana akan terbantu dalam merencanakan serta mencapai komitmen dalam renaksi.

Pada Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2017 terdapat 13 Kementerian dan 5 Pemerintah Daerah yang terlibat secara langsung. Setiap K/L/D memiliki rencana aksi dan ukuran keberhasilan yang berbeda-beda. Setiap rencana aksi akan diukur tingkat ketercapaiannya setiap triwulan melalui pelaporan dalam Sistem Pemantauan yang dikelola Kantor Staf Presiden. Hal ini dilakukan untuk memantau serta mengakselerasi capaian renaksi melalui penguraian hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. (FM)

 

###

Komentar

Newsletter