Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Knowledge Forum: Reformasi Penganggaran dalam Kerangka OGI

  • Kamis, 12/12/2012
  • 0
  • 289

reformasi pengangaran


Pada hari rabu, 12 Desember 2012 Seknas FITRA bersama Open Government Indonesia mengadakan knowledge forum dengan tema “Reformasi Birokrasi dalam kerangka Open Government Indonesia” Acara yang dikemas dalam bentuk talkshow tersebut berjalan seru. Berbagai perspektif tentang tools-tools baru dalam transparansi anggaran yang ideal dikupas tuntas dari berbagai sisi.

Jakarta, Opengovindonesia.org – Knowledge Forum yang menghadirkan pembicara perwakilan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Pusdatin Kementerian Perindustrian, Badan Anggaran DPR dan Seknas FITRA ini bertujuan menemukan solusi dan tools-tools baru untuk keterbukaan sistem anggaran di Indonesia. Forum yang terbuka untuk publik ini dihadiri peserta dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, perwakilan berbagai kementerian/lembaga, kepolisian, organisasi masyarakat sipil maupun jurnalis.

Dalam knowledge forum ini terungkap beberapa fakta menarik menyangkut masalah anggaran. Menurut ketua banggar DPR saat ini pembahasan masalah anggaran sudah cukup transparan, yang masih perlu dicermati adalah masalah prakteknya, karena potensi penyelewengan ada pada praktek. Menurut Banggar, setelah anggaran disahkan seharusnya tidak adalagi pembahasan lanjutan ditingkat fraksi, karena berpotensi ada penyelewengan “Tidak ada ruang untuk pembahasan setelah ditetapkan” tegasnya.

Sementara menurut Yuna Farhan dari FITRA, keterbukaan masalah anggaran pemerintah seharusnya bukan hanya setelah ditetapkan, tapi ketika masih berupa RKAKL, sehingga masih terbuka ruang partisipasi dan koreksi publik. “Kita susah mengakses RKAKL, kita butuh keterbukaan pada saat rancangan” jelas Yuna. Lebih jauh Sekjen FITRA ini menjelaskan bahwa ada ruang gelap dalam sistim anggaran kita yang bisa menjadi penyebab kongkalikong, antara lain formalitas penetapan anggaran, tidak ada pengaturan data optimalisasi dan penyerapan dana anggaran yang lamban.

Untuk menghindari penyelewengan masalah anggaran, menurut perwakilan Dirjen Anggaran Kemenkeu, kinerja yg dicanangkan pemerintah yang dilakukan oleh K/L harus bisa di monitor dan evaluasi. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan sistim informasi teknologi agar masalah anggaran semakin terbuka. Hal senada juga diungkapkan oleh Teguh Adi dari pusdatin Kementerian Perindustrian, dikatakan bahwa saat ini kementerian perindustrian berusaha lebih terbuka untuk semua masalah penganggaran. Bebagai dokumen dan data keuangan mulai rencana kinerja hingga penetapan kinerja sudah dipublish di portal kemenperin.

Dalam acara ini berbagai masukan disampaikan oleh peserta, perwakilan dari Idea misalnya, mengatakan bahwa masalah anggaran saat ini tidak simetris, antara kebutuhan masyarakat dengan anggaran masih belum sesuai. Pemerintah menirut Idea perlu lebih melibatkan masyarakat agar masalah anggaran ini lebih simetris. Hal senada juga diungkapkan oleh peserta dari Komisi Informasi Pusat, menurutnya ketidak simetrisan anggaran merupakan salah satu penyebab kongkalikong anggaran.

Menanggapi berbagai persoalan anggaran ditanah air, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan. Presiden sendiri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya masalah transparansi dan penyerapan anggaran, presiden bahkan telah membentuk tim TEPPA untuk mempercepat penyerapan anggaran dan mengumumkannya ke publik, seperti yang dijelaskan oleh Deputy 4 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Tara Hidayat. Selain itu, pemerintah juga sudah menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk membangun transparansi ini dalam gerakan Open Government Indonesia hingga ke daerah-daerah. “kita sama2 datang kedaerah untuk menawarkan, hand holding untuk merencanakan : keterbukaan anggaran, open school dan tidak hanya itu saja tapi juga mencanangkan penguatan PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) sehingga keterbukaan akan sustainable” ujar Deputy UKP-PPP ini, menegaskan.

Dalam knowledge forum ini Open Government Indonesia juga memperkenalkan portal SatuPemerintah.net yang merupakan portal informasi anggaran dan kinerja pemerintah sebagai bentuk dari tools untuk keterbukaan anggaran. Menurut Prayoga Wira selaku project officer SatuPemerintah.net, dengan portal ini masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai anggaran dan kinerja pemerintah dengan sangat mudah, sekaligus bisa melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah dari mana saja. (OpenGov)

Komentar

Newsletter