Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

KINI 118 BUMN TELAH TERINTEGRASI DENGAN LAPOR!

  • Kamis, 18/04/2017
  • 0
  • 337

Jakarta, 17 April 2017 – Kabar baik datang dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dilaporkan bahwa dalam rangka penetapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), seluruh 118 BUMN yang ada di Indonesia saat ini sudah terhubung dengan LAPOR. Hal ini merupakan langkah signifikan di dalam rencana penerapan LAPOR-SP4N di seluruh instansi publik di Indonesia yang ditargetkan rampung di tahun 2019. Pencapaian ini juga bentuk komitmen Kementerian BUMN di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel melalui Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017.

Berikut kutipan singkat diskusi kami dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN tentang signifikansi LAPOR bagi BUMN dan rencana ke depan.

Apa signifikansi keterhubungan BUMN dengan LAPOR?

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN, sebagai sebuah badan publik yang menjadi perpanjangan tangan negara di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap keluhan masyarakat dari produk layanan BUMN perlu segera ditanggapi. LAPOR hadir sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Langkah pemerintah di dalam mensinergikan seluruh sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sudah ada patut diberi apresiasi dan didukung sepenuhnya.

Apa bedanya sistem pengelolaan yang sudah ada sebelumnya di masing-masing BUMN dan sekarang munculnya fitur LAPOR di berbagai sosialisasi BUMN?

Pada dasarnya, mayoritas BUMN sudah memiliki sistem pengaduan masing-masing. Dengan terhubungnya LAPOR-SP4N dengan seluruh BUMN, pertama terdapat penambahan kanal atau saluran pengaduan bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu bingung, karena LAPOR memang dirancang dengan proses kerja yang memungkinkan masyarakat mengadu lewat kanal manapun akan selalu tersalurkan ke pihak penyedia layanan (no wrong door policy). Kedua, dengan keterhubungan ini memungkinkan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham/pemilik modal, bertindak sebagai ‘koordinator utama’ dari seluruh pengaduan pelayanan publik terhadap BUMN yang masuk melalui LAPOR!. Kementerian BUMN akan bertanggung jawab untuk memonitor tindak lanjut dari setiap laporan, untuk mendorong BUMN sebagai penyedia jasa dan produk dalam meningkatkan pelayanannya.

Langkah ke depan untuk mengoptimalisasi keterhubungan dengan LAPOR?

Sepanjang tahun 2017 ini kami akan bersinergi dengan seluruh BUMN untuk memastikan bahwa aduan yang masuk ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pihak penyedia layanan bersangkutan. Kepercayaan masyarakat terhadap kami adalah indikator keberhasilan kami sebagai badan publik.

Menanggapi pencapaian positif ini, Gibran Sesunan, Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden dan selaku koordinator LAPOR!, menyampaikan apresiasinya untuk semua BUMN dan terutama Kementerian BUMN yang sudah sangat aktif mendorong hal ini. Menurut Gibran, ke depannya diharapkan beberapa anak perusahaan BUMN yang juga melaksanakan pelayanan publik namun tidak berstatus sebagai BUMN dapat juga berintegrasi. “Kalau kita melihat Kereta Commuter Jakarta, Kereta Railink Bandara di Medan, dan Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, itu semua dikelola oleh anak perusahaan BUMN yang secara status tidak termasuk sebagai BUMN, dan karenanya belum bisa terintegrasi dengan LAPOR! padahal unsur pelayanan publiknya sangat banyak digunakan masyarakat”, jelas Gibran. (LO)

###

Komentar

Newsletter