Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Kemendagri dan Media Link Fasilitasi Diskusi Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif

  • Kamis, 27/02/2017
  • 0
  • 159

Jakarta, 24 Februari 2017 – Salah satu komitmen di dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 yang banyak mendapat perhatian berbagai pihak adalah aksi terkait penguatan pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan responsif.

Di dalam pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab utama aksi tersebut berkolaborasi dengan beberapa mitra kerja eksternal, salah satunya dengan Media Link, sebuah organisasi masyarakat sipil berpusat di Jakarta yang fokus terhadap isu-isu kebebasan informasi dan demokrasi. Media Link memiliki kepedulian terkait penerapan praktik pemerintahan terbuka di tingkat administrasi pemerintahan terendah, yakni di desa. Apalagi dalam kaitannya dengan program dana desa yang sejak 2015 diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia, semakin menjustifikasi pentingnya pemerintah pusat memberi pendampingan baik kepada aparat pemerintah desa maupun masyarakat terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap pihak di dalam mewujudkan penyelanggaraan pemerintahan desa dan taraf hidup yang lebih sejahtera.

Dalam aksi ini, Kementerian Dalam Negeri akan memimpin dan mengkoordinasikan jalannya proyek percontohan di 30 desa terpilih yang tersebar di enam kabupaten dan tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Maluku, dan juga Jawa Tengah. Proyek percontohan ini harapannya akan memfasilitasi terwujudnya satu siklus pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, yang lebih terbuka dan partisipatif sesuai dengan amanah UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU 6/2014 tentang Desa, dan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah.

Rapat tersebut merupakan bagian dari bentuk kolaborasi dan implementasi kebijakan bersama dari Kementerian Dalam Negeri selaku pihak pemerintah dan Media Link sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil. Nilai-nilai kolaborasi di setiap tingkatan penyusunan kebijakan memang merupakan salah satu pilar utama dari semangat Open Government Indonesia. Di mana proses kolaborasi di antara pemerintah dengan masyarakat sipil tidak hanya berhenti di tahapan perencanaan awal (ko-kreasi) ataupun di tahap evaluasi (ko-evaluasi), namun juga dilaksanakan di tingkatan implementasi (ko-implementasi).

Komitmen aksi untuk membangun pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan responsif ini, memiliki target keberhasilan dalam bentuk pemilihan dan pendampingan tiga puluh desa percontohan yang akan dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan juga Jawa Tengah. Oleh karenanya turut hadir pada rapat tersebut, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu hadir pula perwakilan pemerintah daerah yang akan menjadi lokasi dari desa percontohan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Karanganyar, dan Sukoharjo.

Rapat awal ini diselenggarakan untuk dapat menentukan instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan potret kondisi awal dari proses perencanaan pembangunan desa di keenam kabupaten yang menjadi sasaran percontohan Kementerian Dalam Negeri pada komitmen aksi tersebut. Instrumen tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu mengidentifikasi upaya-upaya yang masih perlu dilakukan untuk memperdalam tingkat partisipasi masyarakat desa di dalam perencanaan pembangunan desa.

Seperti diketahui, proses pengelolaan keuangan desa dan mekanisme perencanaan yang partisipatif di desa sebenarnya telah diatur di dalam Permendagri tahun 113 tahun 2014 dan Permendagri 114 tahun 2014. Di mana di antaranya, telah diatur langkah-langkah penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Akan tetapi dalam praktiknya, belum semua pemerintahan desa telah mengimplementasikan hal tersebut secara ideal. Hal ini juga mengemuka dalam diskusi tersebut, di mana perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencoba memberikan gambaran yang utuh dari kondisi perencanaan pembangunan di desa. Salah satunya adalah masih banyaknya ditemukan desa yang belum memiliki RPJMDes dan RKPDes. Ditambah, mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa seringkali belum secara optimal dijalankan oleh pemerintah di tingkat desa.

Beberapa faktor yang dianggap turut berperan terhadap hal tersebut juga diidentifikasi pada rapat ini. Seperti kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, belum tersedianya dan/atau tersosialisasikannya peraturan turunan dari Permendagri 113 dan 114 tahun 2004, dan juga mekanisme perencanaan pembangunan desa yang belum terintegrasi dengan rencana pembangunan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi yang demikian, membuat implementasi pengelolaan pemerintahan dengan partisipasi publik masih banyak terkendala dan belum secara signifikan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat di desa untuk ikut berpartisipasi.

Ke depannya, potret awal yang di dapat Kementerian Dalam Negeri melalu rapat ini diharapkan dapat membantu Kemendagri untuk mewujudkan delapan target capaian yang hendak dicapai di dalam komitmen aksi ini. (LO)

Komentar

Newsletter