Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Kanada, Korea Selatan, Italia, dan Afrika Selatan Terpilih Sebagai Anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership

  • Kamis, 20/03/2017
  • 0
  • 53

OGP Steering Committee

Washington DC, 16 Maret 2017 – Pemerintah Kanada, Italia, Afrika Selatan, dan Korea Selatan telah dipilih oleh negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP) untuk bergabung di dalam kepemimpinan Komite Pengarah OGP. Keempat negara ini akan bertugas sebagai anggota Komite Pengarah OGP selama tiga tahun ke depan dan secara resmi memulai masa keanggotaannya pada tanggal 1 Oktober 2017.

Sebanyak 93% pemerintah yang tergabung dalam OGP berpartisipasi dengan memberikan suaranya di dalam pemilihan yang berlangsung dari 22 Februari hingga 15 Maret 2017 lalu. Keempat negara ini terpilih dari total dua belas negara yang menjadi kandidat. Kedelapan negara lainnya yang ikut mencalonkan diri adalah Albania, Argentina, Armenia, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Filipina, dan Sri Lanka.

Sanjay Pradhan, CEO OGP, menyambut terpilihnya keempat anggota Komite Pengarah OGP yang baru. “Saya ucapkan selamat kepada Kanada, Italia, Afrika Selatan, dan Korea Selatan atas terpilihnya mereka untuk mengisi kepemimpinan pada organisasi global yang penting ini”. Sebelumnya Sanjay juga menegaskan pentingnya pemilihan Komite Pengarah di tahun 2017 ini. “Pemilihan anggota Komite Pengarah di tahun 2017 ini sangat penting karena 2017 merupakan tahun yang sangat menentukan bagi evolusi dari perjalanan OGP. Terutama dengan kondisi geopolitik saat ini dimana norma-norma demokrasi banyak mendapatkan tantangan”, tegas Sanjay.

Sebagai badan pembuat keputusan dalam kemitraan OGP, peran utama Komite Pengarah adalah untuk mengembangkan, mempromosikan dan menjaga nilai-nilai, prinsip, dan kepentingan OGP. Komite Pengarah juga menetapkan gagasan utama, kebijakan, dan aturan kemitraan, dan mengawasi pelaksanaannya. Komite Pengarah terdiri dari 22 anggota - 11 dari pemerintah dan 11 dari masyarakat sipil. Ini adalah rotasi keempat Komite Pengarah OGP sejak pertama kali diluncurkan pada September 2011.

Sebagai organisasi yang terdepan dalam mempromosikan komitmen pemerintahan yang terbuka dan demokrasi partisipatif selama lebih dari lima tahun, OGP mencoba untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tugas organisasi ini adalah membangun gerakan global yang positif terhadap keterbukaan dan demokrasi, dan melakukan tindakan sebagai kekuatan pengimbang terhadap munculnya pemerintahan yang tertutup dan manifestasinya, termasuk pembatasan ruang sipil, korupsi, dan ketidapercayaan masyarakat terhadap pemerintah. OGP bisa menjadi landasan bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan dengan cara yang baru, dan untuk mengatasi permasalahan politik terberat di dunia saat ini.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pemrakarsa kemitraan OGP dan sekaligus anggota Komite Pengarah OGP dengan masa kerja sampai dengan September 2018. (LO)

###

Komentar

Newsletter