Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Inovasi Sabilulungan: Usaha Membenahi “Celah Korupsi” di Kota Bandung

  • Kamis, 29/08/2017
  • 0
  • 265

Bandung, 22 Agustus 2017 – Semenjak menjabat sebagai Walikota Bandung, salah satu area yang menjadi perhatian Ridwan Kamil adalah proses penyediaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Pemberian dana bansos dan hibah ini bukanlah hal baru di Kota Bandung. Hanya saja, ketertutupan pemerintah dalam memberikan informasi seputar siapa penerima dan apa kegunaan dana tersebut sebelumnya, sempat memberikan pengalaman yang buruk bagi Pemerintah Kota Bandung, di mana pada tahun 2013 terdapat kasus korupsi yang terungkap terkait penyaluran dana dan hibah bansos.

Dilatarbelakangi oleh pengalaman tersebut, Sabilulungan kemudian dilahirkan. Sabilulungan merupakan terobosan yang menyediakan platform pengajuan, pelaporan, pelacakan dan pertanggungjawaban dana bansos dan hibah secara online. Dengan mekanisme online yang mencakup keseluruhan proses pengelolaan dana bansos, kegiatan ini dapat diawasi secara jelas, baik oleh masyarakat ataupun pejabat pengawas terkait.

Sabilulungan yang secara harafiah berarti ‘gotong-royong’, terdiri atas dua macam bantuan. Pertama adalah bantuan sosial (bansos) yang merupakan bantuan pendanaan sebanyak satu kali secara selektif kepada masyarakat Kota Bandung (baik perorangan maupun kelompok), untuk merealisasikan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan dan tingkat kesejahteraan Kota Bandung. Bantuan yang kedua adalah hibah. Hibah sendiri merupakan bantuan dana berkelanjutan dan terikat yang diberikan pemerintah untuk setiap pengajuan proyek kreatif dari komunitas/ lembaga sosial masyarakat. Alokasi dana Sabilulungan dibagi ke dalam beberapa sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kota, namun membutuhkan bantuan dari masyarakat sipil dalam proses pengerjaannya. Beberapa sektor tersebut di antaranya kesejahteraan sosial, kesehatan, keagamaan, koperasi dan UKM, pertanian dan pangan, kepemudaan dan olah raga, serta lingkungan hidup.

Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 1200 penerima bantuan dana Sabilulungan yang telah dapat merealisasikan ide-ide kreatifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan data di laman Sabilulungan, total dana APBD yang telah terealisasikan semenjak tahun 2013 adalah sekitar 700 miliar rupiah. Pada edisi #JadiOpen September 2017, simak ulasan kami terkait program Sabilulungan dengan mewawancarai dua pemangku kepentingan utama Sabilulungan, aparatur Pemerintah Kota Bandung dan penerima dana hibah dan bansos di Kota Bandung.

Memberikan Kesempatan Partisipasi dan Check and Balance Secara Riil

Dengan prinsip gotong-royong yang ingin diusung Pemerintah Kota Bandung, pemerintah berharap kolaborasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat dapat secara riil tercipta. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Agus Slamet Firdaus, selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung, adanya Sabilulungan ini telah memberikan beberapa manfaat nyata bagi pemerintah. Selain menciptakan transparansi dan keterbukaan, adanya partisipasi masyarakat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menambah wawasannya tentang metode-metode kreatif pembangunan maupun sektor-sektor pembangunan yang selama ini belum sempat tersentuh maupun terpikirkan.

Agus juga menjelaskan bahwa skema hibah online Sabilulungan telah secara signifikan menekan peluang penyelewangan dana atau korupsi. Melalui skema pertanggungjawaban di Sabilulungan, tingkat pelaporan pertanggungjawaban dari para penerima dana bantuan sosial dan hibah secara konsisten terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pelaporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan dana yang masuk ke pemerintah yang mencapai 90%. Berbanding terbalik dengan kondisi sebelum hadirnya Sabilulungan, di mana sangat sedikit dari penerima dana yang melaporkan pertanggungjawaban programnya.

Di sisi lain, akuntabilitas para penerima dana juga ikut mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dari SKPD-SKPD terkait. Alhasil bukan hanya jumlah laporan dari SKPD-SKPD terkait yang meningkat namun juga kualitas dari pelaporan yang ikut meningkat.

Hal lain yang menurut Agus menjadi keistimewaan Sabilulungan terletak pada penggunaan internet dan metode pengelolaan dana hibah dan bansos satu pintu melalui http://sabilulungan.bandung.go.id yang dikoordinasikan oleh BPKAD. Dengan pengelolaan terpadu satu pintu via BPKAD dan aplikasi digital ini, seluruh informasi terkait pemberian bantuan dana hibah dan bansos, proses permohonan, hasil keputusan Pemerintah Kota terhadap setiap permohonan yang masuk, sampai dengan laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa melalui perantara dan jeda (real-time). Adanya komunikasi dua arah inilah yang memaksa pemerintah untuk semakin terbuka dan taat aturan, serta mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam mengawasi pembangunan daerahnya.

Hal ini dikonfirmasi lebih lanjut ketika #JadiOpen menemui Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Pangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSKSPSI), Wagiyanto, selaku penerima dana bansos tahun 2016. Beliau berpendapat bahwa program Sabilulungan ini telah memberikan pintu bagi seluruh khalayak Bandung untuk dapat menjadi pencetus perubahan di lingkungannya, dengan memanfaatkan dana bantuan Sabilulungan.

Wagiyanto juga menyatakan bahwa Sabilulugan telah memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat Kota Bandung secara langsung maupun tidak langsung, yang sempat berada pada titik terendahnya pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Dengan tersedianya skema pengajuan permohonan dan pertanggungjawaban Sabilulungan, Wagiyanto merasa bahwa rakyat terlibat secara langsung dalam mengembangkan kesejahteraan dan potensi ekonomi daerahnya. Terlebih lagi #JadiOpen juga menemukan bahwa tersedianya sarana internet dan kejelasan skema komunikasi (permohonan dan pertanggungjawaban) makin mendorong komunikasi dua arah yang proaktif antara pemerintah (selaku pemberi bantuan) dan masyarakat (selaku penerima bantuan).

Dengan mekanisme pertanggungjawaban dan peningkatan akses publik terhadap pertanggungjawaban anggaran tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas dari penyaluran dana hibah dan bansos menjadi benar-benar terealisasi. Suatu kondisi yang serta-merta juga ikut mempersempit ruang korupsi.

Serius Mewadahi, Tidak Sekadar Mendanai

Manfaat program Sabilulungan tidak melulu dirasakan oleh sektor-sektor yang terkait erat dengan perekonomian dan pembangunan. Nyatanya, Sabilulungan telah dapat meningkatkan tingkat kesetaraan dan hak para penyandang disabilitas di Kota Bandung. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung selaku penerima hibah 2016, yang diwakili oleh Adik Fachroji, mengatakan bahwa Sabilulungan mendorong terciptanya mindset kesetaraan berbasis prestasi di lingkungan pemerintahan.

“Jadi semuanya itu sekarang dilihat setara, tidak ada yang dipandang sebelah mata, tidak ada yang menerima duit hanya karena sekadar kenal orang dalam. Sekarang ini, melalui Sabilulungan selama ada prestasi dan bukti, semua bisa dapat bantuan dari Pemkot” jelas Adik Fachroji.

#JadiOpen juga mendapatkan respon yang serupa dari Kantor SPTSKSPSI, bahwa inovasi program Sabilulungan memungkinkan proses pembangunan yang lebih partisipatif. Hal ini semakin menegaskan dampak Sabilulungan dalam mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Kota Bandung sebagai pengayom dan fasilitator publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan nyata Pemerintah Kota Bandung yang bertindak cukup jauh dalam membantu para penerima hibah Sabilulungan dalam merealisasikan ide dan program kemajuan kota mereka, dengan membentuk ekosistem yang menyejahterakan pelaku terkait.

Menurut pengakuan Adik Fachroji, Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih aktif dalam mengimplementasikan janji dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, yang contohnya adalah pembangunan fasilitas olah raga yang bersahabat dan sesuai dengan kebutuhan atlet penyandang disabilitas.

Catatan Penting untuk Optimalisasi Program Sabilulungan

Terlepas dari keberhasilannya, dari hasil diskusi dengan kedua narasumber penerima dana bantuan, #JadiOpen juga mencatat masukan yang dapat dipertimbangkan aparatur Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan Sabilulungan. Baik NPCI maupun SPTSKSPSI menyatakan, bahwa masih sulit untuk mengetahui dasar keputusan penyetujuan anggaran bansos yang diputuskan pemerintah. Seringkali dalam proses pengajuan bantuan dana, keputusan final pemerintah terhadap jumlah yang disepakati masih belum secara jelas dikomunikasikan.

Tanggung jawab untuk secara jelas mengokomunikasikan ini memang bukan menjadi tanggung jawab BPKAD sebagai pengelola Sabilulungan. Melainkan berada pada tanggung jawab dinas-dinas terkait yang memberikan rekomendasi utamanya. Hal ini memang memerlukan koordinasi lintas dinas dan unit kerja yang lebih baik dalam proses penyeleksian proposal.

Namun hal ini wajib untuk bisa diperhatikan karena sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan para penerima dana bansos dan hibah ini juga sangat penting untuk bisa dipertahankan. Seperti apa yang diutarakan para narasumber, pemerintah perlu membuat sebuah mekanisme penolakan atau pengurangan dana yang lebih jelas, agar akuntabilitas pengelolaan dana bansos menjadi semakin dipercaya oleh publik. (YC) 

Komentar

Newsletter