Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Informasi Besarnya Hasil Hutan Kini Tidak Lagi Tertutup

  • Kamis, 20/03/2013
  • 0
  • 332

Portal dephut


Gerakan transparansi di Indonesia terus bergulir, kali ini giliran Kementerian Kehutanan yang membuat terobosan besar. Informasi mengenai besarnya hasil hutan yang telah dimanfaatkan dan nilai dana reboisasi yang diterima oleh pemerintah yang selama ini tidak pernah dibuka untuk publik kini dipublikasikan.

Kementerian Kehutanan telah mempublikasikan Transaksi Data Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Penatausahaan Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PU-PSDH/DR) melalui website Kemenhut di http://puhh.dephut.net/pls/hph/home_default#. Dengan publikasi melalui website ini diharapkan segala kecurigaan masyarakat mengenai jumlah dan pemanfaatan dana reboisasi serta nilai hasil hutan yang telah dimanfaatkan akan sirna. Melalui website ini masyarakat dapat mengakses informasi jumlah produksi kayu bulat  dan asal-usulnya” (LEGAL ORIGIN), sekaligus pemenuhan terhadap aspek legalnya (LEGAL COMPLIANCE) yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui asal-usul unit logs, Kementerian Kehutanan sendiri sebenarnya telah mengeluarkan sertifikasi lacak balak atau lebih populer dengan istilah Chain of Custody (CoC), yaitu penilaian yang mengaplikasikan satu prinsip langkah ke belakang atau one step backward untuk menilai apakah sumber hasil hutan pada satu simpul sudah tersertifikasi atau belum. Sertifikasi lacak balak dilakukan untuk mengetahui dua hal penting, yaitu: kejelasan sistem pergerakan hasil hutan dan kinerja sistem pergerakan hasil hutan.

Sertifikat lacak balak hanya dapat diberikan apabila antara satu simpul sebelumnya dapat dilacak ke sumber yang bersertifikat pada simpul sebelumnya lagi dan seterusnya sampai diperoleh rantai tak terputus yang menerangkan bahwa asal hasil hutan adalah dari pengelolaan hutan yang lestari (bersertifikat Ekolabel). Selama perjalanannya, hasil hutan dapat mengalami mutasi dan perubahan bentuk. Lokasi mutasi dan perubahan bentuk disebut sebagai simpul pergerakan. Simpul-simpul ini harus dapat ditetapkan secara jelas, dan dokumen-dokumennya harus disiapkan untuk menerangkan dan menghubungkan status dari suatu simpul ke simpul berikutnya pada rute perjalanan hasil hutan. Namun selama ini informasi mengenai asal-usul unit logs ini belum dipublikasikan pada masyarakat.

Yang lebih membanggakan dari transparansi kehutanan ini adalah telah tersedianya Tracking System untuk melacak asal usul unit logs melalui “pelacakan logs” yang tersedia dalam website dimaksud. Publikasi tersebut dilayani melalui system informasi secara realtime mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-II/2009. Publikasi informasi dan layanan tracking system ini diharapkan akan semakin memperkaya khasanah transparansi Pemerintah dan memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang diperlukan. (Fs-OpenGovindo)

Komentar

Newsletter