Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Indonesia menjadi co-chair Open Government Partnership

  • Kamis, 27/09/2012
  • 0
  • 1332

Open Governmet Partnership



Setelah Amerika Serikat dan Brazil, kini Indonesia dan Inggris menjadi Co-Chairs dari Gerakan Open Government Partnership. Serah terima diadakan pada hari Rabu 26 September 2012 di New York di sela-sela Sidang Umum PBB ke 67. Dalam pidato pada acara resepsi resmi yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron ini, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, yang ditunjuk Presiden RI sebagai Perwakilan Pemerintah RI menerima pengambilalihan keketuaan bersama dari Brazil, menyusul Inggris yang telah mengambil alih keketuaan dari Amerika Serikat pada bulan April 2012 lalu. Keketuaan ini semakin mengukuhkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan pada saat yang bersamaan mendorong upaya inovatif dalam membawa peningkatan pelayanan publik di dalam negeri.

TENTANG OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Sebuah prakarsa baru lahir satu tahun yang lalu. Open Government Partnership, atau yang biasa disingkat OGP adalah kemitraan antarnegara yang dilandaskan semangat keterbukaan/transparansi dan partisipasi publik, sehingga terwujudlah pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. OGP terdiri atas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Hanya setelah satu tahun didirikan, OGP telah berkembang pesat. Bermula dari hanya 8 negara pendiri OGP (Indonesia, Brazil, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Filipina, Norwegia, Meksiko, Inggris), saat ini telah tergabung 57 negara, yang 46 di antaranya telah memiliki rencana aksi untuk merealisasikan komitmen mereka dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Masih banyak lagi negara-negara lain yang menyatakan minat mereka untuk bergabung, menjadikan OGP sebuah gerakan global.

Pertemuan tahunan pertama OGP diselenggarakan di Brasilia pada April lalu. Perwakilan dari seluruh dunia berkumpul untuk menjabarkan visi dan rencana dalam membuka pintu partisipasi warga negara. Di pertemuan ini, telah disusun lebih dari 300 komitmen dalam berbagai bidang, namun semuanya memiliki semangat yang sama, yaitu merevitalisasi hubungan antara pemerintah dan warga negara.

IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT DI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Selama setahun ini, banyak kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara anggota OGP.

·    Pemerintah Tanzania menciptakan sistem pemetaan jaringan air bersih yang bisa diakses melalui internet, yang membantu pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

·    Pemerintah Bulgaria setiap harinya mempublikasikan laporan belanja, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan rencana pengeluaran selanjutnya.

·    Kementerian Keuangan di Filipina merilis sebuah laporan keuangan tahunan yang disebut “Laporan Anggaran untuk Rakyat” (People’s Budget), yang berisi ringkasan sederhana dari anggaran nasional.

·    Pemerintah Kroasia mengharuskan perusahaan negara mempublikasikan laporan kegiatan usaha tahunannya. Di Georgia, dibentuk sebuah Pusat Pengembangan Desa yang bertujuan untuk membawa layanan pemerintah lokal dan nasional untuk penduduk pedesaan.

·    Republik Slovakia merilis ‘Barometer Keterbukaan’ (Openness Barometer), Peru merintis ‘Observatorium Pemerintahan’ (Governance Observatory) di Peru, dan Republik Dominika merilis ‘Rapor’ (Public Scorecard), yang semuanya adalah mekanisme untuk menjembatani partisipasi publik.

·    Di Ukraina, ketika pemerintah mengajukan draft rencana yang menurut masyarakat tidak benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, beberapa organisasi masyarakat sipil bersama-sama memberikan draft masukan kepada pemerintah. Setelah proses advokasi selama empat bulan, Perdana Menteri Ukraina menandatangani sebuah dokumen baru, yang 80 persen isinya bersumber dari masukan tersebut.

·    Sementara Indonesia melalui gerakan Open Government Indonesia (OGI) memulai dengan sebuah Kompetisi Open Government. Dalam kompetisi ini 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Beberapa perbaikan layanan yang tampak hasil kompetisi ini diantaranya biaya izin frekuensi radio yang kini lebih transparan dengan adanya simulasi biaya di website Kementerian Kominfo, diselenggarakannya forum-forum temu pelanggan di Badan Tenaga Nuklir untuk menjaring masukan, dan semakin efisiennya proses perizinan dengan dipangkasnya waktu proses di Inatrade Kementerian Perdagangan. Upaya terobosan lain dalam open government di Indonesia termasuk didirikannya portal “Satu Layanan”, yang nantinya akan berisi ratusan modul informasi layanan warga negara, mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik. Sementara dari sisi kelembagaan, Open Government di Indonesia juga mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh jajaran Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendekatkan dan memudahkan informasi kepada masyarakat.

Pada tahun pertamanya, OGP telah menunjukkan pada seluruh dunia tentang bergeloranya semangat untuk membuat pemerintah lebih terbuka. Inisiatif OGP ini melampaui batas-batas politik, dan membawa masyarakat sipil dan pemerintah lebih dekat bersama-sama dan menciptakan negara yang lebih baik. Pada September 2013, kami bertekad bahwa jutaan orang akan mendengar tentang Open Government Partnership.


PERAN INDONESIA DALAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Mulai September 2012 ini selama satu tahun Indonesia akan menjadi supporting co-chair OGP, bersama dengan Inggris sebagai leading co-chair. Kemudian selama satu tahun berikutnya, September 2013 hingga September 2014 Indonesia menjadi leading co-chair menggantikan Inggris, bersama dengan Mexico yang menjadi supporting co-chair.

Sebagaimana ketika Indonesia menjadi chair ASEAN di tahun 2011 dimana ketika itu Indonesia memimpin 10 Negara ASEAN, maka mulai September 2012 hingga September 2014 Indonesia akan memimpin 57 negara dalam gerakan Open Government Partnership. Kepemimpinan Indonesia ini juga akan mendorong upaya perbaikan di dalam negeri di mana Indonesia mau tidak mau harus mampu menunjukkan komitmennya untuk berubah menuju arah yang lebih baik. Indonesia harus mampu menginspirasi upaya-upaya ke arah transparansi, perbaikan kualitas layanan, dan peningkatan partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

Pada akhirnya gerakan Open Government Parnership yang berlandaskan prinsip sukarela akan bermuara dan bertujuan pada perbaikan kualitas hidup warga negara di masing-masing negara peserta melalui pemerintahan yang terbuka, mendengar, mengajak, dan memperbaiki secara terus menerus. (OpenGovIndo)

Komentar

Newsletter